Mengapa Pemerintah Republik Indonesia mengizinkan Aceh mengeluarkan mata uang sendiri pada awal kemerdekaan?
Oleh Iskandar Norman.
Menarik untuk mengetahui mengapa Pemerintah Republik Indonesia mengizinkan Aceh mengeluarkan mata uang sendiri pada awak kemerdekaan?
Dari beberapa referensi yang saya baca, salah satunya dari buku Aceh Daerah Modal, kemudian buku Sekali Republiken Tetap Republiken, dan buku Batu Karang di Tengah Lautan, ketiga buku ini ditulis oleh Kepala Seksi Publikasi Kementerian Penerangan Republik Indonesia, Teuku Alibasjah Talsya dan diterbitka pada tahun 1990 oleh Lembaga Sejarah Aceh (LSA) atas bantuan Menteri Koperasi Bustanil Arifin.
Kuduanya, Teuku Alibsjah Talsya dan Bustanil Arifin merupakan mantan perwira militer yang terlibat aktif dalam perang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di Aceh.
Teuku Alibsjah Talsya menjelaskan, pada awal-awal kemerdekaan, Republik Indonesia belum memiliki mata uang sendiri, transaksi keuangan masih diakukan dengan beberapa jenis mata uang, baik mata uang pemerintah kolonial Belanda keluaran Javashe Bank yang masih beredar, maupun mata uang keluaran Jepang yang sering disebut sebagai uang Nipon.
Paca bom Hiroshima dan Nagasaki, kekuatan Jepang dilucuti Sekutu yang diboncengi Nederlandsch Indië Civil Administratie atau Netherlands-Indies Civil Administration (NICA).
Dalam bidang ekonomi, NICA yang ingin mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia melakukan penukaran mata uang. Mata uang yang beredar di Indonesia, terutama mata uang yang dikeluarkan oleh Jepang ditarik dan ditukar dengan mata uang baru yang dinamai Nederlands-Indische Gulden) yang juga dikeluaran Javashe Bank, bank milik Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) di Indonesia.
Kedaulatan Indonesia di bidang ekonomi ingin digerogoti. Mencermati hal itu Wakil Presiden Muhammad Hatta mengirim surat ke Komite Nasional Aceh, memberitahukan persoalan tersebut, ia berpesan agar Aceh yang tidak bisa dimasuki oleh tentara Sekutu/NICA mengeluarkan mata uang sendiri.
Bagi Wakil Presiden Muhammad Hatta, Aceh adalah modal untuk membangkitkan kedaulatan ekonomi Republik Indonesia yang sedang pincang.
Menanggapi hal tersebut, para pemuda Aceh pada 17 Oktober 1945 merebut percetakan Hodoka milik Jepang di Kota Banda Aceh, Residen Aceh Teuku Nyak Arief juga berhasil menekan Jepang, sehingga petinggi Jepang di Aceh (Aceh Syu-Tyokan) S Iono menyerahkan 600 pucuk senjata untuk rakyat Aceh dengan syarat tantara Jepang di Aceh tidak diganggu.
Perebutan senjata Jepang kemudian menjalar ke berbagai daerah, jumlah senjata yang dilucuti puluhan ribu pucuk dari berbagai jenis, cukup untuk kebutuhan beberapa Batalyon pasukan bersenjata.
Selain itu Resdien Aceh juga merebut secara paksa lima pabrik senjata Jepang di Aceh, yakni pabrik senjata di Pangkalan Militer Lhonga (Aceh Besar), pabrik senjata di Lameulo/Kota Bakti (Pidie), pabrik senjata di Peureulak (Aceh Timur), pabrik senjata di Redelong (Gayo), dan pabrik senjata di Macan Kumbang (Aceh Tenggara).
Tank-tank dan meriam milik Jepang dilucuti, dengan perbekalan senjata itu pula, rakyat Aceh kemudian menghalau Sekutu/NICA di Front Medan Area (Sumatera Utara). Tentang ini bisa dibaca dalam buku Aceh Daerah Modal, Long March ke Medan Area terbitan Yayasan Seulawah RI 001, Jakarta, 1992.
Preside Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta paham betul bahwa Aceh sebagai satu-satunya daerah di Indonesia yang tidak bisa dimasuki oleh Sekutu/NICA merupakan modal besar. Dana dan dokumen perjuanga LN Palar dan diplomat Indonesia di luar negeri dikirim dari Aceh.
Untuk memudahkan ekspor impor dari Aceh demi menghimpun dana perjuangan, maka Aceh diberi kewenangan untuk menerbitkan mata uang sendiri, mata uang itu dinamai Oeang Republik Indonesia Daerah Atjeh (Oerida).
Uang Oerida dicetak dipercetakan Hodoka milik Jepang yang sudah diambil alih oleh Residen Aceh. Oerida dikeluarkan di Aceh juga dikarenakan Residen Aceh Teuku Nyak Arief menerima pemberitahuan dari Wakil Pemimpin Besar Bangsa Indonesia untuk seluruh Sumatera, MR Teuku Muhammad Hasan, bahwa Sekutu/NICA telah membagi-bagikan uang keluaran baru di Jawa dan beberapa daerah lain di Sumatera.
Dalam kawatnya MR Teuku Muhammad Hasan menjelaskan, Belanda telah mengeluarkan uang kerta dengan tulisan Nederlansch Indiche Gouverements. Sisi kiri uang tersebut bergambar dua singa dengan kroon (mahkota) dan sebelah kanan gambar Ratu Wilhelmina.
Mata uang baru keluaran NICA tersebut ditandatangani oleh Hubertus Johanes van Mook selaku Waarnemend Gouverneur Generaal van Nederlansch Indie dan Direkteur Secretaris de Javasche Bank.
Selain uang kertas NICA juga mengeluar uang koin dari logam tembaga bernilai satu sen dan uang ketip yang dibuat dari timah.
Bentuk uang baru NICA tersebut hampir sama dengan uang yang dikeluarkan VOC Belanda sebelum perang. Pemerintah Residen Aceh melarang uang keluaran Sekutu/NICA tersebut beredar di Aceh. Segala transaksi keuangan di wilayah Residen Aceh harus dilakukan dengan mata uang Oerida.[]>
***
Uang Oerida bernilai 50 sen dari beberapa jenis Oerida yang dikeluarkan Residen Aceh [foto:Repro: Teuku Alibajah Talsya]
Laras meriam dari pabrik senjata Lhoknga yang digunakan pejuang Aceh dari Pasukan Meriam Nukum Sanany untuk menggempur Belanda/Sekutu di Fron Medan Area [foto: Repro: Teuku Alibasjah Talsya]
Tiada ulasan:
Catat Ulasan