Pengkhianatan Pemerintah Indonesia dan Dampaknya Terhadap Ekonomi serta Budaya Islam di Aceh

Gambar : Daud beureueh(kiri) dan sukarno(kanan)

Pengkhianatan Pemerintah Indonesia dan Dampaknya Terhadap Ekonomi serta Budaya Adat Islam di Aceh

Sejarah

Daud Beureuh dalam Kisah Kembalinya Tengku Muhammad Daud Beureueh ke Pangkuan Republik Indonesia karya M. Nur El Ibrahimy mengungkapkan, pada Juni 1948 Presiden Sukarno melakukan kunjungan ke Aceh. Dalam sebuah pertemuan dengan Tengku Daud Beureuh, Soekarno berharap agar tokoh terkemuka Aceh itu mengajak rakyatnya dalam perjuangan melawan Belanda.

Pemimpin Aceh kemudian menyambut ajakan Soekarno dengan senang hati dan menyatakan sanggup memenuhi permintaan tersebut asal perang dikobarkan adalah perang sabil, perang untuk menegakkan agama Allah. “Sehingga kalau ada di antara kami yang terbunuh dalam perang itu, maka kami berarti mati syahid,” ujar Daud Beureueh.

Soekarno mengiyakan permintaan Daud Beureuh. Daud Beureueh kemudian mengajukan permohonan kedua bahwa apabila perang telah selesai, rakyat Aceh diberikan kebebasan menjalankan syariat Islam. Permintaan ini juga dikabulkan oleh Sukarno sebab menurutnya 90% rakyat Indonesia beragama Islam.

Untuk memperkuat ucapan Soekarno, Daud Beureuh kemudian menyodorkan selembar kertas sebagai jaminan penegakan syariat Islam di Tanah Rencong. Bukannya menulis sesuatu, Soekarno justru menangis dan berkata kalau harus melakukan itu tidak ada gunanya menjadi presiden kalau tidak dipercaya.

Daud Beureueh kemudian menjawab bukannya tidak percaya namun sekadar menjadi tanda yang akan kami perlihatkan kepada rakyat Aceh yang akan kami ajak berperang. Soekarno kemudian berkata: “Wallah, Billah, kepada rakyat Aceh nanti akan diberi hak untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan syariat Islam. Dan Wallah, saya akan mempergunakan pengaruh saya agar rakyat Aceh benar-benar nanti dapat melaksanakan syariat Islam di daerahnya. Nah, apakah Kakak masih ragu-ragu juga?”

Mendengar janji tersebut, tokoh-tokoh Aceh semakin mempercayai Soekarno. Soekarno dipersilakan menyebutkan kebutuhan urgen dari pemerintah. “Alangkah baiknya jika Indonesia mempunyai kapal udara untuk membuat pertahanan negara dan mempererat hubungan antara pulau dan pulau…” kata Sukarno.

Rakyat Aceh merogoh saku dan mencopot perhiasan yang ada di tubuh mereka. Begitu tingginya semangat untuk berkorban, hingga konon antrian para donatur, baik orang kaya maupun rakyat biasa, di beberapa masjid dan pusat pemerintahan Kotaradja (sekarang Banda Aceh) panjangnya sampai ratusan meter. Beberapa jam kemudian terkumpulah dana sebesar 120.000 straits dollar ditambah 20 kg emas. Dengan modal tersebut, Indonesia berhasil membeli RI-001 Seulawah (Gunung Emas), pesawat kepresidenan pertama dalam sejarah Indonesia.

Setelah rakyat Aceh membantu Indonesia, Sukarno kemudian tidak menepati janjinya. Demi alasan persatuan, dia menolak pemberlakuan syariat Islam di wilayah manapun di Indonesia. Dia menegaskan dalam pidatonya di hadapan rakyat Amuntai, Kalimantan Selatan pada 27 Januari 1953: “Indonesia adalah sebuah negara nasional yang berideologi Pancasila, dan bukan sebuah negara teokrasi dengan haluan agama tertentu,” demikian dikutip Mimbar Penerangan, Tahun IV, No.2, Februari 1953.

Selain kapal udara RI-001 Seulawah, Aceh juga menyumbangkan kapal laut dengan kode PPB 58 LB. Kapal ini memberikan kontribusi yang sangat besar. Dulu ia dikemudikan oleh seorang kapten bernama John Lie. Ditangannya kapal ini digunakan untuk mendistribusikan senjata-senjata yang akan digunakan sebagai kebutuhan perang.

Bahkan ketika alat komunikasi terbatas, Aceh sudah mendirikan Radio Rimba Raya yang terletak di Aceh Tengah. Peran radio ini sangatlah vital, misalnya para pekerja radio ini tak henti-hentinya memberikan informasi tentang kemerdekaan Indonesia.

Kemudian saking baiknya rakyat Aceh, pada saat Soekarno akan membangun Monumen Nasional (Monas) seorang tokoh bernama Teuku Markam menyumbangkan 28 kg emas dari 38 kg emas yang dibutuhkan. Teuku Markam merupakan keturunan Uleebalang yang lahir tahun 1925 di Seuneudon dan Alue Capli, Panton Labu Aceh Utara dan ayahnya bernama Teuku Marhaban.

Pantaslah Aceh bisa “memberontak” karena Aceh banyak berkorban untuk Republik Indonesia, sehingga muncul Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atau secara resmi awalnya bernama Aceh Merdeka pada 4 Desember 1976 di Kabupaten Pidie dengan inisiator Hasan di Tiro. Mereka memperjuangkan apa yang yang telah menjadi haknya, untuk menyejahterakan rakyat Aceh dan menjalankan syariat Islam.

Setelah lama melakukan perlawanan, pada Pada 27 Februari 2005, pihak GAM dan pemerintah RI memulai tahap perundingan di Vantaa, Finlandia. Mantan presiden Finlandia Martti Ahtisaari berperan sebagai fasilitator.

Pada 17 Juli 2005, setelah perundingan selama 25 hari, tim perunding Indonesia berhasil mencapai kesepakatan damai dengan GAM di Vantaa, Helsinki, Finlandia. Penandatanganan nota kesepakatan damai atau lebih dikenal sebagai kesepakatan Helsinki dilangsungkan pada 15 Agustus 2005.

Kesepakatan ini merupakan pernyataan komitmen kedua belah pihak untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Kesepakatan Helsinki memerinci isi persetujuan yang dicapai dan prinsip-prinsip yang akan memandu proses transformasi. Proses perdamaian selanjutnya dipantau oleh sebuah tim yang bernama Aceh Monitoring Mission (AMM) yang beranggotakan lima negara ASEAN dan beberapa negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Namun kesepakatan Helsinki nyatanya tak berjalan mulus, hingga kini hanya beberapa poin saja yang baru dijalankan https://indonesiainside.id/narasi/2020/06/05/jasa-rakyat-aceh-dan-balasan-pengkhianatan-pemerintah-indonesia

Sumber : Sektariat Majelis Adat Aceh

Bukan cuma di palestina, jurnalis di aceh juga di bungkam.

Tragis Di tengah lumpur bencana dan jerit korban, seharusnya negara hadir dengan empati dan keterbukaan. 

Namun yang terjadi di Posko Terpadu Penanganan Bencana Alam Aceh di Lanud Sultan Iskandar Muda justru sebaliknya. Seorang jurnalis Kompas TV, Davi Abdullah, mengaku mengalami intimidasi dan pemaksaan penghapusan rekaman saat menjalankan tugas jurnalistik pada 11 Desember 2025. Ironisnya, peristiwa ini terjadi bukan di ruang rahasia militer, melainkan di posko bencana, tempat publik seharusnya berhak tahu apa yang sedang terjadi. Pertanyaannya menjadi getir, kenapa kamera jurnalis terasa lebih mengancam daripada bencana itu sendiri?

Menurut penuturan Davi, insiden bermula saat ia merekam aktivitas sekelompok warga negara asing yang datang ke area posko dengan koper dan atribut tertentu. Situasi memanas ketika sejumlah anggota TNI dan seseorang yang mengaku dari unsur intelijen mendekati lokasi. Permintaan untuk menghentikan perekaman berubah menjadi tekanan untuk menghapus rekaman. Davi menjelaskan posisinya sebagai jurnalis yang bekerja untuk kepentingan publik, namun penjelasan itu tidak cukup. Ponselnya disebut sempat diambil, dan dua file rekaman berdurasi sekitar empat menit dihapus secara paksa, disertai ancaman perusakan perangkat. Ini bukan sekadar konflik di lapangan, tapi sinyal serius tentang relasi negara dengan pers di situasi darurat.

Di sinilah masalah kebijakan dan mentalitas bertemu. Indonesia secara hukum mengakui kebebasan pers sebagai pilar demokrasi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan tegas melindungi kerja jurnalistik dan melarang segala bentuk penghalangan. 

Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) berulang kali menegaskan bahwa intimidasi, perampasan alat, dan penghapusan paksa rekaman adalah pelanggaran serius. Namun di lapangan, terutama di wilayah bencana atau operasi keamanan, hukum sering kalah oleh tafsir kekuasaan. Sarkas Nya begini, di atas kertas kita negara demokrasi, di lapangan kamera masih diperlakukan seperti ancaman keamanan.

Kasus ini juga membuka pertanyaan tentang standar transparansi penanganan bencana. Bencana bukan hanya urusan logistik dan evakuasi, tapi juga akuntabilitas. Publik berhak tahu siapa yang datang, bantuan apa yang masuk, dan bagaimana koordinasi dilakukan. Kehadiran jurnalis justru membantu negara menunjukkan kinerjanya. Tapi ketika kamera diminta dimatikan dan rekaman dihapus, yang muncul bukan rasa aman, melainkan kecurigaan. World Bank dan berbagai lembaga internasional menekankan bahwa transparansi informasi adalah kunci kepercayaan publik dalam manajemen bencana. Tanpa itu, negara tampak defensif, bahkan ketika tidak ada yang disembunyikan.

Lebih jauh, intimidasi terhadap jurnalis di lokasi bencana juga berdampak langsung pada hak korban. Tanpa liputan bebas, penderitaan mudah diredam, kesalahan mudah ditutup, dan evaluasi sulit dilakukan. Sejarah menunjukkan banyak perbaikan kebijakan lahir dari liputan kritis media,dari distribusi bantuan yang timpang hingga kelalaian birokrasi. Jika jurnalis dibungkam, yang hilang bukan hanya rekaman, tapi peluang memperbaiki sistem. Memberangus kamera di posko bencana sama saja dengan mematikan alarm kebijakan.

Solusinya tidak rumit, tapi membutuhkan keberanian institusional. Pertama, aparat di lapangan perlu pedoman jelas dan pelatihan tentang interaksi dengan pers, terutama di situasi darurat. Kedua, mekanisme pengaduan harus cepat dan berpihak pada korban intimidasi, bukan berlarut dalam klarifikasi tanpa ujung. Ketiga, pimpinan institusi militer maupun sipil harus tegas menyatakan bahwa kerja jurnalistik adalah mitra, bukan musuh. Tanpa sikap tegas dari atas, budaya intimidasi akan terus berulang, berganti wajah tapi dengan pola yang sama.

Refleksi nasionalnya pahit namun perlu. Kita sering bangga menyebut Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Tapi demokrasi bukan hanya soal pemilu, melainkan keberanian menerima sorotan, terutama saat negara diuji oleh bencana. Jurnalis yang bekerja di tengah lumpur dan puing bukan lawan negara, melainkan saksi sejarah. Jika saksi dipaksa bungkam, yang tersisa hanya narasi resmi yang steril dari kritik. Kita lahir di negeri yang rawan bencana, jangan tambahkan satu bencana lagi berupa matinya kebebasan pers. Karena bangsa yang kuat bukan yang menutup kamera, tapi yang berani membuka diri even ketika yang terlihat tidak selalu indah.

#sumber pecah telur*

#Disclaimer : Tulisan ini merupakan ulasan sederhana terkait fenomena bisnis atau industri untuk digunakan masyarakat umum sebagai bahan pelajaran atau renungan. Walaupun menggunakan berbagai referensi yang dapat dipercaya, tulisan ini bukan naskah akademik maupun karya jurnalistik.

Jasa Aceh Kepada Tanah Melayu Yang Patut Kita Hargai

Penulis : Hasanuddin Yusof

                 Maktab Penyelidikan 

                 Tamadun Alam Melayu dan Islam

----------------------------------------------------

Saya lihat pada hantaran saya yang lepas, ada juga yang kelihatan terlalu membenci Aceh. Hairan betul saya. Kalau ikutkan saya mahu saja menjawab, tetapi apakan daya masa saya terlalu padat. Saya fikir buang masa berdebat di ruangan komen FB.

Perlu kita ingat, jasa Aceh pada kita sangat besar. Jasa Aceh yang paling besar pada Tanah Melayu adalah dalam bidang dakwah dan pendidikan. Sebelum kewujudan Kesultanan Aceh lagi, Kesultanan Samudera Pasai yang bertapak di Aceh telah menjadi rujukan utama Kesultanan Melaka dalam bidang keilmuan Islam. 

Semasa zaman Kesultanan Melaka, jika ada pertanyaan sulit dalam bidang agama yang tidak dapat diselesaikan oleh ulama Melaka, maka pertanyaan tersebut akan dihantar ke Samudera Pasai untuk dijawab oleh ulama-ulama Samudera Pasai.

Hubungan dakwah Aceh-Tanah Melayu tidak hanya terhenti pada zaman Samudera Pasai. Selepas tertubuhnya Kesultanan Aceh, hubungan dakwah dan pendidikan Islam terus terjalin antara Aceh dan Tanah Melayu.

Semasa zaman pemerintahan Sultan Iskandar Thani, baginda pernah mengirimkan kitab-kitab pengajian agama ke Kedah. Antara yang masyhur ialah kitab Sirat al Mustaqim, Durr al-Fara’id dan Bab al-Nikah karangan ulama besar merangkap penasihat utama Sultan Iskandar Thani iaitu Syeikh Nuruddin ar-Raniri.

Pengganti Syeikh Nuruddin ar-Raniri sebagai penasihat utama Kesultanan Aceh iaitu Syeikh Abdul Rauf as-Sinkili pula menjadi guru besar kepada ulama-ulama Tanah Melayu pada zamannya iaitu pada abad ke-17. Antara muridnya yang masyhur ialah Syeikh Abdul Malik (Tok Pulau Manis) dari Terengganu dan Syeikh Syahibuddin (Tok Budin) dari Pahang.

Selain itu, pada zaman Syeikh Abdul Rauf as-Sinkili (1620-1693) juga, ramai di kalangan para ulama Aceh datang ke Perak untuk membuka, mengembangkan dan mengaktifkan  pondok-pondok pengajian Islam di Perak. Antaranya ialah pondok-pondok pengajian di Teluk Bakong, Teluk Sareh dan Tebing Pulai.

Belum lagi bahaskan sumbangan mahakarya  ulama-ulama Aceh pada perkembangan ilmu di Tanah Melayu seperti Bustanul Salatin, Turjuman al-Mustafid, Mir'atut Thulab, Mir'atul Mukminin dan banyak lagi, pasti kita tidak dapat menolak jasa Aceh pada kita.

Selain bidang dakwah dan pendidikan, jasa Aceh pada Tanah Melayu dalam usaha jihad juga sangat besar. Antaranya ialah sebagai tapak pengaliran teknologi senjata api dari Uthmaniyah. Jika ada masa Insya Allah saya akan kongsikan. 

Jadi pada saya tidak salah jika ada yang menyatakan kita patut membantu Aceh kerana Aceh dulu pernah membantu kita. Kenyataan ini benar jika diukur menurut neraca sejarah. Jasa mengembangkan Islam itu bukanlah jasa yang kecil.

Gambar : Saya hampir 10 tahun yang lalu di samping batu nisan Aceh di Kota Seluyut, Johor, tempat kelahiran Tun Seri Lanang. 

Penyebaran batu-batu nisan Samudera Pasai dan Aceh di banyak tempat di Semenanjung Malaysia menjadi salah satu bukti betapa eratnya hubungan dakwah Islam antara Aceh dan Tanah Melayu.

--------------------------------------

Makam Tajuddin Gilani Dari Kesultanan Gujarat(India)

Nisan Sitti Khadijah bint Ali bin Jamal Gilani (w.  1437) di Pasai. 

Keluarga Gilani adalah keluarga alim dan birokrat yang berpengaruh di Kesultanan Gujarat. Beberapa tokoh Gilani Gujarat menjadi wakil-wakil sultan seperti Tajuddin Gilani (w. 1481), dan pada awal 1500 seperti Malik Muhammad Gilani dan Khwaja Khalil Gilani sering dikirim untuk misi-misi penting ke Makkah dan Madinah. 

Makam Tajuddin Gilani mempunyai persamaan dengan makam-makam marmar di Pasai(Aceh Utara) dan makam Malik Ibrahim di Jawa Timur. Malik Muhammad mungkin orang yang sama atau bukan dengan seorang lagi wakil bernama Khwaja Muhammad bin Sheikh Ali Gilani, apakah ia juga saudara kepada Sitti Khadijah bint Ali Gilani di Pasai(aceh utara) ?. 

Sultan Gujarat terkenal dengan usaha kebajikan menyumbang puluhan ribu dinar pada satu-satu kunjungan ke Makkah dan Madinah. Sedangkan Sultan Muzaffar bin Sultan Mahmud Gujarat telah menyumbang kepada pembukaan dan penyelenggaraan Madrasah Muzaffariyyah di Makkah

Lambourn (2003, 2004)

Alam & Subrahmaniyam (2014)

Postingan Facebook Nabil Nadri

Opini publik tentang Aceh

Sumber Gambar : wikipedia

Gini ya.

Begitu kalimat “Aceh siap berdiri sendiri” keluar, banyak orang langsung lompat ke satu kesimpulan: pemberontakan. Padahal kalau mau jujur dikit sama akal sehat, ini bukan soal Aceh pengen pisah. Ini soal Aceh capek ngomong pelan-pelan tapi nggak didengar.

Ini pola lama. Dan negara ini sering pura-pura lupa.

Aceh itu bukan daerah baru kemarin sore yang tiba-tiba sok keras. Aceh punya sejarah berdarah dengan pusat. Janji damai, janji keadilan, janji otonomi, janji kesejahteraan—semuanya pernah diucapkan dengan suara lantang. Masalahnya? Banyak yang nggak ditepati dengan lantang yang sama.

Jadi jangan kaget kalau suatu hari bahasanya naik level.

Orang yang terus dipinggirkan itu bukan tiba-tiba radikal.

Dia frustrasi.

Tapi di sisi lain, gue juga nggak mau ikut-ikutan mengamini ancaman pisah dari NKRI. Karena jujur aja, kalimat kayak gitu tuh bahaya. Bukan buat elite, tapi buat rakyat biasa. Begitu kata “pisah” dilempar ke publik, yang kena imbas pertama itu bukan DPR, bukan pejabat—tapi warga. Stigma, tekanan, aparat, chaos. Selalu begitu.

Yang bikin gue kesel justru satu hal:

kenapa negara ini baru refleks kalau diancam?

Kenapa waktu Aceh minta keadilan dengan data, pusat santai?

Kenapa waktu Aceh ngomong soal hak, pusat lemot?

Tapi begitu bahasanya keras, baru ribut, baru panik, baru sok nasionalis?

Ini bukan soal NKRI harga mati atau nggak.

Ini soal rasa keadilan yang terus dikempesin.

Kalau DPR Aceh bener-bener berpihak ke rakyat, perjuangannya jangan berhenti di kalimat bombastis. Jangan cuma bikin headline. Dorong substansi: kewenangan yang dipreteli, dana yang nggak adil, kebijakan pusat yang sering ngeremehin konteks Aceh.

Dan kalau pemerintah pusat masih waras, berhenti baca ini sebagai ancaman. Baca ini sebagai alarm. Karena daerah yang teriak itu bukan yang mau kabur—tapi yang udah terlalu lama disuruh sabar.

Negara kuat itu bukan yang cepat marah tiap dikritik.

Negara kuat itu yang nggak bikin daerahnya merasa asing di rumah sendiri.

Kalau Aceh terus merasa dipinggirkan, jangan salahkan siapa-siapa ketika suaranya makin keras.

 Dan jangan juga buru-buru nuding “pengkhianatan”

 padahal yang sering terjadi cuma satu: janji pusat yang bolong-bolong.

Ini bukan soal memisahkan diri.

 Ini soal dipisahkan secara perlahan oleh ketidakadilan. Dan itu jauh lebih berbahaya.

Penulis : Balqis Humaira

Jakarta menolak bantuan Asing untuk aceh

"Jakarta Kata Tak Perlu Bantuan Luar, Tapi Gabenor Aceh 'Langgar' Arahan Demi Rakyat! Bantuan Malaysia Paling Awal Sampai."

Oleh: Mazlan Syafie

Dalam situasi bencana, nyawa sepatutnya jadi mata wang paling mahal.

Tapi nampaknya di Indonesia sekarang, ada "mata wang" lain yang sedang diperjuangkan di peringkat atasan. Iaitu maruah dan ego nasional.

Isu banjir dan tanah runtuh di Aceh kali ini bukan sekadar bencana alam biasa.

Ia telah bertukar menjadi satu drama politik yang agak panas antara Kerajaan Pusat di Jakarta dengan Pemerintah Wilayah di Aceh.

Di satu pihak, Presiden Indonesia, Prabowo Subianto mengeluarkan naratif bahawa Indonesia mampu uruskan bencana ini secara "Mandiri" atau bersendirian.

Jakarta menegaskan bahawa mereka tidak mahu dilihat lemah atau terlalu bergantung harap pada bantuan asing macam zaman Tsunami 2004 dulu.

Bagi mereka, ini soal maruah negara. Mereka nak buktikan pada dunia bahawa agensi mereka macam TNI dan BNPB dah cukup kuat.

Tapi realiti di lapangan, cerita dia lain sungguh. Rakyat di Aceh sedang "makan hati" dan menanggung lapar.

Jalan banyak putus, bekalan ubat tak sampai dan bantuan dari pusat didakwa sangat perlahan untuk tiba ke kawasan pedalaman.

Di sinilah muncul watak "Hero Rakyat" yang berani mati.

Gabenor Aceh, Muzakir Manaf atau lebih dikenali sebagai Mualem, tampil buat kenyataan yang boleh dikatakan "menampar" muka birokrasi Jakarta.

Beliau secara terbuka menyatakan bahawa beliau tidak akan sesekali menghalang bantuan antarabangsa yang nak masuk.

Malah dengan nada sinis beliau berkata:

"Mereka tolong kita, kok kita persulit?" (Diorang nak tolong kita, kenapa kita nak susahkan pula?). Kenyataan ini ringkas tapi sangatlah makan dalam.

Bagi Mualem, tak ada guna sembang pasal maruah negara kalau rakyat sendiri mati kebuluran depan mata.

Dan "kawan" pertama yang sampai hulurkan tangan tanpa banyak soal ialah kita, Malaysia.

Gabenor Aceh sendiri mengesahkan bahawa bantuan dari Malaysia, terutamanya pasukan perubatan dan ubat-ubatan, sudah pun mendarat di sana. Tindakan Malaysia ini sangat tepat pada masanya.

Kita tak tunggu lampu hijau birokrasi yang rumit dari Jakarta. Kita hantar sebab kita tahu adik-beradik kita di Serambi Mekah tengah susah.

Tindakan Gabenor Aceh menerima bantuan Malaysia ini mendapat pujian melambung daripada netizen Indonesia sendiri.

Rata-rata netizen di media sosial mengecam sikap "denial" kerajaan pusat yang menganggap keadaan terkawal walhal realitinya parah.

Ramai yang meluahkan rasa tidak puas hati dengan membandingkan layanan Jakarta terhadap Pulau Jawa vs Pulau Sumatera (Aceh).

Ada naratif sedih yang berlegar mengatakan:

"Cuba kalau bencana ni jadi kat Jawa atau Jakarta, gerenti bantuan melimpah ruah sampai tak muat gudang. Tapi bila jadi kat Aceh, sibuk nak jaga protokol."

Aceh seolah-olah sekali lagi merasakan diri mereka "dianaktirikan" walaupun mereka adalah penyumbang besar kepada sejarah kemerdekaan Indonesia.

Situasi ini mengajar kita satu perkara tentang kepimpinan. Ada masa kita kena tegas jaga kedaulatan negara. Tapi ada masa, kita kena rendahkan ego dan terima huluran tangan kawan demi menyelamatkan nyawa rakyat.

Malaysia hadir bukan sebab nak tunjuk hero atau nak perlekeh kemampuan Indonesia. Kita hadir sebab kita tahu erti "cubit paha kanan, paha kiri terasa".

Hubungan Aceh dan Semenanjung Tanah Melayu ni bukan setahun dua tapi dah beratus tahun darah dagingnya bersatu.

Tindakan Mualem "melanggar arus" arahan pusat demi rakyatnya adalah satu keberanian yang wajar dipuji.

Biarlah orang atasan bergaduh pasal protokol, yang penting perut rakyat terisi dan nyawa dapat diselamatkan.

Terima kasih rakyat Malaysia yang pantas bertindak. Dan tabik hormat buat Gabenor Aceh yang berjiwa besar.

Sesungguhnya persaudaraan Islam itu merentas sempadan politik dan birokrasi. Semoga Aceh dan semua kawasan yang dilanda bajir segera pulih seperti sediakala. Amin.

___

Situasi di Aceh membuktikan betapa pentingnya kita faham permainan geopolitik dunia yang dikupas tuntas dalam siri Dunia Tanpa Tembok demi melihat realiti sebenar di sebalik tabir berita. Hadamkan ilmu mahal ini untuk tajamkan minda anda menilai percaturan kuasa antarabangsa dan dapatkan koleksi penuh melalui pautan di bawah.

Perjuangan Hasan Tiro untuk Kedaulatan SDA Aceh.

49 tahun silam, Gerakan Aceh Merdeka dideklarasikan oleh Hasan Tiro, demi mengupayakan kedaulatan atas kekayaan alam Aceh.

Berita Banjir Aceh Dari Sumber Asing

Sumber berita tentang banjir aceh dari portal-portal asing dan nasional.

Sumber pertama mengatakan :

Dan sumber di bawah ini adalah untuk membantah narasi Presiden yang tidak memerlukan bantuan asing :

Project prabowo penyebab banjir di aceh.

Project bos prabowo penyebab banjir di aceh. Semoga presiden prabowo dapat menangani dengan cepat.

Kondisi Aceh Tamiang Hari Ini

Kondisi aceh tamiang setelah 7 hari di genang banjir