Pengkhianatan Pemerintah Indonesia dan Dampaknya Terhadap Ekonomi serta Budaya Islam di Aceh

Gambar : Daud beureueh(kiri) dan sukarno(kanan)

Pengkhianatan Pemerintah Indonesia dan Dampaknya Terhadap Ekonomi serta Budaya Adat Islam di Aceh

Sejarah

Daud Beureuh dalam Kisah Kembalinya Tengku Muhammad Daud Beureueh ke Pangkuan Republik Indonesia karya M. Nur El Ibrahimy mengungkapkan, pada Juni 1948 Presiden Sukarno melakukan kunjungan ke Aceh. Dalam sebuah pertemuan dengan Tengku Daud Beureuh, Soekarno berharap agar tokoh terkemuka Aceh itu mengajak rakyatnya dalam perjuangan melawan Belanda.

Pemimpin Aceh kemudian menyambut ajakan Soekarno dengan senang hati dan menyatakan sanggup memenuhi permintaan tersebut asal perang dikobarkan adalah perang sabil, perang untuk menegakkan agama Allah. “Sehingga kalau ada di antara kami yang terbunuh dalam perang itu, maka kami berarti mati syahid,” ujar Daud Beureueh.

Soekarno mengiyakan permintaan Daud Beureuh. Daud Beureueh kemudian mengajukan permohonan kedua bahwa apabila perang telah selesai, rakyat Aceh diberikan kebebasan menjalankan syariat Islam. Permintaan ini juga dikabulkan oleh Sukarno sebab menurutnya 90% rakyat Indonesia beragama Islam.

Untuk memperkuat ucapan Soekarno, Daud Beureuh kemudian menyodorkan selembar kertas sebagai jaminan penegakan syariat Islam di Tanah Rencong. Bukannya menulis sesuatu, Soekarno justru menangis dan berkata kalau harus melakukan itu tidak ada gunanya menjadi presiden kalau tidak dipercaya.

Daud Beureueh kemudian menjawab bukannya tidak percaya namun sekadar menjadi tanda yang akan kami perlihatkan kepada rakyat Aceh yang akan kami ajak berperang. Soekarno kemudian berkata: “Wallah, Billah, kepada rakyat Aceh nanti akan diberi hak untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan syariat Islam. Dan Wallah, saya akan mempergunakan pengaruh saya agar rakyat Aceh benar-benar nanti dapat melaksanakan syariat Islam di daerahnya. Nah, apakah Kakak masih ragu-ragu juga?”

Mendengar janji tersebut, tokoh-tokoh Aceh semakin mempercayai Soekarno. Soekarno dipersilakan menyebutkan kebutuhan urgen dari pemerintah. “Alangkah baiknya jika Indonesia mempunyai kapal udara untuk membuat pertahanan negara dan mempererat hubungan antara pulau dan pulau…” kata Sukarno.

Rakyat Aceh merogoh saku dan mencopot perhiasan yang ada di tubuh mereka. Begitu tingginya semangat untuk berkorban, hingga konon antrian para donatur, baik orang kaya maupun rakyat biasa, di beberapa masjid dan pusat pemerintahan Kotaradja (sekarang Banda Aceh) panjangnya sampai ratusan meter. Beberapa jam kemudian terkumpulah dana sebesar 120.000 straits dollar ditambah 20 kg emas. Dengan modal tersebut, Indonesia berhasil membeli RI-001 Seulawah (Gunung Emas), pesawat kepresidenan pertama dalam sejarah Indonesia.

Setelah rakyat Aceh membantu Indonesia, Sukarno kemudian tidak menepati janjinya. Demi alasan persatuan, dia menolak pemberlakuan syariat Islam di wilayah manapun di Indonesia. Dia menegaskan dalam pidatonya di hadapan rakyat Amuntai, Kalimantan Selatan pada 27 Januari 1953: “Indonesia adalah sebuah negara nasional yang berideologi Pancasila, dan bukan sebuah negara teokrasi dengan haluan agama tertentu,” demikian dikutip Mimbar Penerangan, Tahun IV, No.2, Februari 1953.

Selain kapal udara RI-001 Seulawah, Aceh juga menyumbangkan kapal laut dengan kode PPB 58 LB. Kapal ini memberikan kontribusi yang sangat besar. Dulu ia dikemudikan oleh seorang kapten bernama John Lie. Ditangannya kapal ini digunakan untuk mendistribusikan senjata-senjata yang akan digunakan sebagai kebutuhan perang.

Bahkan ketika alat komunikasi terbatas, Aceh sudah mendirikan Radio Rimba Raya yang terletak di Aceh Tengah. Peran radio ini sangatlah vital, misalnya para pekerja radio ini tak henti-hentinya memberikan informasi tentang kemerdekaan Indonesia.

Kemudian saking baiknya rakyat Aceh, pada saat Soekarno akan membangun Monumen Nasional (Monas) seorang tokoh bernama Teuku Markam menyumbangkan 28 kg emas dari 38 kg emas yang dibutuhkan. Teuku Markam merupakan keturunan Uleebalang yang lahir tahun 1925 di Seuneudon dan Alue Capli, Panton Labu Aceh Utara dan ayahnya bernama Teuku Marhaban.

Pantaslah Aceh bisa “memberontak” karena Aceh banyak berkorban untuk Republik Indonesia, sehingga muncul Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atau secara resmi awalnya bernama Aceh Merdeka pada 4 Desember 1976 di Kabupaten Pidie dengan inisiator Hasan di Tiro. Mereka memperjuangkan apa yang yang telah menjadi haknya, untuk menyejahterakan rakyat Aceh dan menjalankan syariat Islam.

Setelah lama melakukan perlawanan, pada Pada 27 Februari 2005, pihak GAM dan pemerintah RI memulai tahap perundingan di Vantaa, Finlandia. Mantan presiden Finlandia Martti Ahtisaari berperan sebagai fasilitator.

Pada 17 Juli 2005, setelah perundingan selama 25 hari, tim perunding Indonesia berhasil mencapai kesepakatan damai dengan GAM di Vantaa, Helsinki, Finlandia. Penandatanganan nota kesepakatan damai atau lebih dikenal sebagai kesepakatan Helsinki dilangsungkan pada 15 Agustus 2005.

Kesepakatan ini merupakan pernyataan komitmen kedua belah pihak untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Kesepakatan Helsinki memerinci isi persetujuan yang dicapai dan prinsip-prinsip yang akan memandu proses transformasi. Proses perdamaian selanjutnya dipantau oleh sebuah tim yang bernama Aceh Monitoring Mission (AMM) yang beranggotakan lima negara ASEAN dan beberapa negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Namun kesepakatan Helsinki nyatanya tak berjalan mulus, hingga kini hanya beberapa poin saja yang baru dijalankan https://indonesiainside.id/narasi/2020/06/05/jasa-rakyat-aceh-dan-balasan-pengkhianatan-pemerintah-indonesia

Sumber : Sektariat Majelis Adat Aceh

Bukan cuma di palestina, jurnalis di aceh juga di bungkam.

Tragis Di tengah lumpur bencana dan jerit korban, seharusnya negara hadir dengan empati dan keterbukaan. 

Namun yang terjadi di Posko Terpadu Penanganan Bencana Alam Aceh di Lanud Sultan Iskandar Muda justru sebaliknya. Seorang jurnalis Kompas TV, Davi Abdullah, mengaku mengalami intimidasi dan pemaksaan penghapusan rekaman saat menjalankan tugas jurnalistik pada 11 Desember 2025. Ironisnya, peristiwa ini terjadi bukan di ruang rahasia militer, melainkan di posko bencana, tempat publik seharusnya berhak tahu apa yang sedang terjadi. Pertanyaannya menjadi getir, kenapa kamera jurnalis terasa lebih mengancam daripada bencana itu sendiri?

Menurut penuturan Davi, insiden bermula saat ia merekam aktivitas sekelompok warga negara asing yang datang ke area posko dengan koper dan atribut tertentu. Situasi memanas ketika sejumlah anggota TNI dan seseorang yang mengaku dari unsur intelijen mendekati lokasi. Permintaan untuk menghentikan perekaman berubah menjadi tekanan untuk menghapus rekaman. Davi menjelaskan posisinya sebagai jurnalis yang bekerja untuk kepentingan publik, namun penjelasan itu tidak cukup. Ponselnya disebut sempat diambil, dan dua file rekaman berdurasi sekitar empat menit dihapus secara paksa, disertai ancaman perusakan perangkat. Ini bukan sekadar konflik di lapangan, tapi sinyal serius tentang relasi negara dengan pers di situasi darurat.

Di sinilah masalah kebijakan dan mentalitas bertemu. Indonesia secara hukum mengakui kebebasan pers sebagai pilar demokrasi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan tegas melindungi kerja jurnalistik dan melarang segala bentuk penghalangan. 

Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) berulang kali menegaskan bahwa intimidasi, perampasan alat, dan penghapusan paksa rekaman adalah pelanggaran serius. Namun di lapangan, terutama di wilayah bencana atau operasi keamanan, hukum sering kalah oleh tafsir kekuasaan. Sarkas Nya begini, di atas kertas kita negara demokrasi, di lapangan kamera masih diperlakukan seperti ancaman keamanan.

Kasus ini juga membuka pertanyaan tentang standar transparansi penanganan bencana. Bencana bukan hanya urusan logistik dan evakuasi, tapi juga akuntabilitas. Publik berhak tahu siapa yang datang, bantuan apa yang masuk, dan bagaimana koordinasi dilakukan. Kehadiran jurnalis justru membantu negara menunjukkan kinerjanya. Tapi ketika kamera diminta dimatikan dan rekaman dihapus, yang muncul bukan rasa aman, melainkan kecurigaan. World Bank dan berbagai lembaga internasional menekankan bahwa transparansi informasi adalah kunci kepercayaan publik dalam manajemen bencana. Tanpa itu, negara tampak defensif, bahkan ketika tidak ada yang disembunyikan.

Lebih jauh, intimidasi terhadap jurnalis di lokasi bencana juga berdampak langsung pada hak korban. Tanpa liputan bebas, penderitaan mudah diredam, kesalahan mudah ditutup, dan evaluasi sulit dilakukan. Sejarah menunjukkan banyak perbaikan kebijakan lahir dari liputan kritis media,dari distribusi bantuan yang timpang hingga kelalaian birokrasi. Jika jurnalis dibungkam, yang hilang bukan hanya rekaman, tapi peluang memperbaiki sistem. Memberangus kamera di posko bencana sama saja dengan mematikan alarm kebijakan.

Solusinya tidak rumit, tapi membutuhkan keberanian institusional. Pertama, aparat di lapangan perlu pedoman jelas dan pelatihan tentang interaksi dengan pers, terutama di situasi darurat. Kedua, mekanisme pengaduan harus cepat dan berpihak pada korban intimidasi, bukan berlarut dalam klarifikasi tanpa ujung. Ketiga, pimpinan institusi militer maupun sipil harus tegas menyatakan bahwa kerja jurnalistik adalah mitra, bukan musuh. Tanpa sikap tegas dari atas, budaya intimidasi akan terus berulang, berganti wajah tapi dengan pola yang sama.

Refleksi nasionalnya pahit namun perlu. Kita sering bangga menyebut Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Tapi demokrasi bukan hanya soal pemilu, melainkan keberanian menerima sorotan, terutama saat negara diuji oleh bencana. Jurnalis yang bekerja di tengah lumpur dan puing bukan lawan negara, melainkan saksi sejarah. Jika saksi dipaksa bungkam, yang tersisa hanya narasi resmi yang steril dari kritik. Kita lahir di negeri yang rawan bencana, jangan tambahkan satu bencana lagi berupa matinya kebebasan pers. Karena bangsa yang kuat bukan yang menutup kamera, tapi yang berani membuka diri even ketika yang terlihat tidak selalu indah.

#sumber pecah telur*

#Disclaimer : Tulisan ini merupakan ulasan sederhana terkait fenomena bisnis atau industri untuk digunakan masyarakat umum sebagai bahan pelajaran atau renungan. Walaupun menggunakan berbagai referensi yang dapat dipercaya, tulisan ini bukan naskah akademik maupun karya jurnalistik.

Jasa Aceh Kepada Tanah Melayu Yang Patut Kita Hargai

Penulis : Hasanuddin Yusof

                 Maktab Penyelidikan 

                 Tamadun Alam Melayu dan Islam

----------------------------------------------------

Saya lihat pada hantaran saya yang lepas, ada juga yang kelihatan terlalu membenci Aceh. Hairan betul saya. Kalau ikutkan saya mahu saja menjawab, tetapi apakan daya masa saya terlalu padat. Saya fikir buang masa berdebat di ruangan komen FB.

Perlu kita ingat, jasa Aceh pada kita sangat besar. Jasa Aceh yang paling besar pada Tanah Melayu adalah dalam bidang dakwah dan pendidikan. Sebelum kewujudan Kesultanan Aceh lagi, Kesultanan Samudera Pasai yang bertapak di Aceh telah menjadi rujukan utama Kesultanan Melaka dalam bidang keilmuan Islam. 

Semasa zaman Kesultanan Melaka, jika ada pertanyaan sulit dalam bidang agama yang tidak dapat diselesaikan oleh ulama Melaka, maka pertanyaan tersebut akan dihantar ke Samudera Pasai untuk dijawab oleh ulama-ulama Samudera Pasai.

Hubungan dakwah Aceh-Tanah Melayu tidak hanya terhenti pada zaman Samudera Pasai. Selepas tertubuhnya Kesultanan Aceh, hubungan dakwah dan pendidikan Islam terus terjalin antara Aceh dan Tanah Melayu.

Semasa zaman pemerintahan Sultan Iskandar Thani, baginda pernah mengirimkan kitab-kitab pengajian agama ke Kedah. Antara yang masyhur ialah kitab Sirat al Mustaqim, Durr al-Fara’id dan Bab al-Nikah karangan ulama besar merangkap penasihat utama Sultan Iskandar Thani iaitu Syeikh Nuruddin ar-Raniri.

Pengganti Syeikh Nuruddin ar-Raniri sebagai penasihat utama Kesultanan Aceh iaitu Syeikh Abdul Rauf as-Sinkili pula menjadi guru besar kepada ulama-ulama Tanah Melayu pada zamannya iaitu pada abad ke-17. Antara muridnya yang masyhur ialah Syeikh Abdul Malik (Tok Pulau Manis) dari Terengganu dan Syeikh Syahibuddin (Tok Budin) dari Pahang.

Selain itu, pada zaman Syeikh Abdul Rauf as-Sinkili (1620-1693) juga, ramai di kalangan para ulama Aceh datang ke Perak untuk membuka, mengembangkan dan mengaktifkan  pondok-pondok pengajian Islam di Perak. Antaranya ialah pondok-pondok pengajian di Teluk Bakong, Teluk Sareh dan Tebing Pulai.

Belum lagi bahaskan sumbangan mahakarya  ulama-ulama Aceh pada perkembangan ilmu di Tanah Melayu seperti Bustanul Salatin, Turjuman al-Mustafid, Mir'atut Thulab, Mir'atul Mukminin dan banyak lagi, pasti kita tidak dapat menolak jasa Aceh pada kita.

Selain bidang dakwah dan pendidikan, jasa Aceh pada Tanah Melayu dalam usaha jihad juga sangat besar. Antaranya ialah sebagai tapak pengaliran teknologi senjata api dari Uthmaniyah. Jika ada masa Insya Allah saya akan kongsikan. 

Jadi pada saya tidak salah jika ada yang menyatakan kita patut membantu Aceh kerana Aceh dulu pernah membantu kita. Kenyataan ini benar jika diukur menurut neraca sejarah. Jasa mengembangkan Islam itu bukanlah jasa yang kecil.

Gambar : Saya hampir 10 tahun yang lalu di samping batu nisan Aceh di Kota Seluyut, Johor, tempat kelahiran Tun Seri Lanang. 

Penyebaran batu-batu nisan Samudera Pasai dan Aceh di banyak tempat di Semenanjung Malaysia menjadi salah satu bukti betapa eratnya hubungan dakwah Islam antara Aceh dan Tanah Melayu.

--------------------------------------

Makam Tajuddin Gilani Dari Kesultanan Gujarat(India)

Nisan Sitti Khadijah bint Ali bin Jamal Gilani (w.  1437) di Pasai. 

Keluarga Gilani adalah keluarga alim dan birokrat yang berpengaruh di Kesultanan Gujarat. Beberapa tokoh Gilani Gujarat menjadi wakil-wakil sultan seperti Tajuddin Gilani (w. 1481), dan pada awal 1500 seperti Malik Muhammad Gilani dan Khwaja Khalil Gilani sering dikirim untuk misi-misi penting ke Makkah dan Madinah. 

Makam Tajuddin Gilani mempunyai persamaan dengan makam-makam marmar di Pasai(Aceh Utara) dan makam Malik Ibrahim di Jawa Timur. Malik Muhammad mungkin orang yang sama atau bukan dengan seorang lagi wakil bernama Khwaja Muhammad bin Sheikh Ali Gilani, apakah ia juga saudara kepada Sitti Khadijah bint Ali Gilani di Pasai(aceh utara) ?. 

Sultan Gujarat terkenal dengan usaha kebajikan menyumbang puluhan ribu dinar pada satu-satu kunjungan ke Makkah dan Madinah. Sedangkan Sultan Muzaffar bin Sultan Mahmud Gujarat telah menyumbang kepada pembukaan dan penyelenggaraan Madrasah Muzaffariyyah di Makkah

Lambourn (2003, 2004)

Alam & Subrahmaniyam (2014)

Postingan Facebook Nabil Nadri

Opini publik tentang Aceh

Sumber Gambar : wikipedia

Gini ya.

Begitu kalimat “Aceh siap berdiri sendiri” keluar, banyak orang langsung lompat ke satu kesimpulan: pemberontakan. Padahal kalau mau jujur dikit sama akal sehat, ini bukan soal Aceh pengen pisah. Ini soal Aceh capek ngomong pelan-pelan tapi nggak didengar.

Ini pola lama. Dan negara ini sering pura-pura lupa.

Aceh itu bukan daerah baru kemarin sore yang tiba-tiba sok keras. Aceh punya sejarah berdarah dengan pusat. Janji damai, janji keadilan, janji otonomi, janji kesejahteraan—semuanya pernah diucapkan dengan suara lantang. Masalahnya? Banyak yang nggak ditepati dengan lantang yang sama.

Jadi jangan kaget kalau suatu hari bahasanya naik level.

Orang yang terus dipinggirkan itu bukan tiba-tiba radikal.

Dia frustrasi.

Tapi di sisi lain, gue juga nggak mau ikut-ikutan mengamini ancaman pisah dari NKRI. Karena jujur aja, kalimat kayak gitu tuh bahaya. Bukan buat elite, tapi buat rakyat biasa. Begitu kata “pisah” dilempar ke publik, yang kena imbas pertama itu bukan DPR, bukan pejabat—tapi warga. Stigma, tekanan, aparat, chaos. Selalu begitu.

Yang bikin gue kesel justru satu hal:

kenapa negara ini baru refleks kalau diancam?

Kenapa waktu Aceh minta keadilan dengan data, pusat santai?

Kenapa waktu Aceh ngomong soal hak, pusat lemot?

Tapi begitu bahasanya keras, baru ribut, baru panik, baru sok nasionalis?

Ini bukan soal NKRI harga mati atau nggak.

Ini soal rasa keadilan yang terus dikempesin.

Kalau DPR Aceh bener-bener berpihak ke rakyat, perjuangannya jangan berhenti di kalimat bombastis. Jangan cuma bikin headline. Dorong substansi: kewenangan yang dipreteli, dana yang nggak adil, kebijakan pusat yang sering ngeremehin konteks Aceh.

Dan kalau pemerintah pusat masih waras, berhenti baca ini sebagai ancaman. Baca ini sebagai alarm. Karena daerah yang teriak itu bukan yang mau kabur—tapi yang udah terlalu lama disuruh sabar.

Negara kuat itu bukan yang cepat marah tiap dikritik.

Negara kuat itu yang nggak bikin daerahnya merasa asing di rumah sendiri.

Kalau Aceh terus merasa dipinggirkan, jangan salahkan siapa-siapa ketika suaranya makin keras.

 Dan jangan juga buru-buru nuding “pengkhianatan”

 padahal yang sering terjadi cuma satu: janji pusat yang bolong-bolong.

Ini bukan soal memisahkan diri.

 Ini soal dipisahkan secara perlahan oleh ketidakadilan. Dan itu jauh lebih berbahaya.

Penulis : Balqis Humaira

Jakarta menolak bantuan Asing untuk aceh

"Jakarta Kata Tak Perlu Bantuan Luar, Tapi Gabenor Aceh 'Langgar' Arahan Demi Rakyat! Bantuan Malaysia Paling Awal Sampai."

Oleh: Mazlan Syafie

Dalam situasi bencana, nyawa sepatutnya jadi mata wang paling mahal.

Tapi nampaknya di Indonesia sekarang, ada "mata wang" lain yang sedang diperjuangkan di peringkat atasan. Iaitu maruah dan ego nasional.

Isu banjir dan tanah runtuh di Aceh kali ini bukan sekadar bencana alam biasa.

Ia telah bertukar menjadi satu drama politik yang agak panas antara Kerajaan Pusat di Jakarta dengan Pemerintah Wilayah di Aceh.

Di satu pihak, Presiden Indonesia, Prabowo Subianto mengeluarkan naratif bahawa Indonesia mampu uruskan bencana ini secara "Mandiri" atau bersendirian.

Jakarta menegaskan bahawa mereka tidak mahu dilihat lemah atau terlalu bergantung harap pada bantuan asing macam zaman Tsunami 2004 dulu.

Bagi mereka, ini soal maruah negara. Mereka nak buktikan pada dunia bahawa agensi mereka macam TNI dan BNPB dah cukup kuat.

Tapi realiti di lapangan, cerita dia lain sungguh. Rakyat di Aceh sedang "makan hati" dan menanggung lapar.

Jalan banyak putus, bekalan ubat tak sampai dan bantuan dari pusat didakwa sangat perlahan untuk tiba ke kawasan pedalaman.

Di sinilah muncul watak "Hero Rakyat" yang berani mati.

Gabenor Aceh, Muzakir Manaf atau lebih dikenali sebagai Mualem, tampil buat kenyataan yang boleh dikatakan "menampar" muka birokrasi Jakarta.

Beliau secara terbuka menyatakan bahawa beliau tidak akan sesekali menghalang bantuan antarabangsa yang nak masuk.

Malah dengan nada sinis beliau berkata:

"Mereka tolong kita, kok kita persulit?" (Diorang nak tolong kita, kenapa kita nak susahkan pula?). Kenyataan ini ringkas tapi sangatlah makan dalam.

Bagi Mualem, tak ada guna sembang pasal maruah negara kalau rakyat sendiri mati kebuluran depan mata.

Dan "kawan" pertama yang sampai hulurkan tangan tanpa banyak soal ialah kita, Malaysia.

Gabenor Aceh sendiri mengesahkan bahawa bantuan dari Malaysia, terutamanya pasukan perubatan dan ubat-ubatan, sudah pun mendarat di sana. Tindakan Malaysia ini sangat tepat pada masanya.

Kita tak tunggu lampu hijau birokrasi yang rumit dari Jakarta. Kita hantar sebab kita tahu adik-beradik kita di Serambi Mekah tengah susah.

Tindakan Gabenor Aceh menerima bantuan Malaysia ini mendapat pujian melambung daripada netizen Indonesia sendiri.

Rata-rata netizen di media sosial mengecam sikap "denial" kerajaan pusat yang menganggap keadaan terkawal walhal realitinya parah.

Ramai yang meluahkan rasa tidak puas hati dengan membandingkan layanan Jakarta terhadap Pulau Jawa vs Pulau Sumatera (Aceh).

Ada naratif sedih yang berlegar mengatakan:

"Cuba kalau bencana ni jadi kat Jawa atau Jakarta, gerenti bantuan melimpah ruah sampai tak muat gudang. Tapi bila jadi kat Aceh, sibuk nak jaga protokol."

Aceh seolah-olah sekali lagi merasakan diri mereka "dianaktirikan" walaupun mereka adalah penyumbang besar kepada sejarah kemerdekaan Indonesia.

Situasi ini mengajar kita satu perkara tentang kepimpinan. Ada masa kita kena tegas jaga kedaulatan negara. Tapi ada masa, kita kena rendahkan ego dan terima huluran tangan kawan demi menyelamatkan nyawa rakyat.

Malaysia hadir bukan sebab nak tunjuk hero atau nak perlekeh kemampuan Indonesia. Kita hadir sebab kita tahu erti "cubit paha kanan, paha kiri terasa".

Hubungan Aceh dan Semenanjung Tanah Melayu ni bukan setahun dua tapi dah beratus tahun darah dagingnya bersatu.

Tindakan Mualem "melanggar arus" arahan pusat demi rakyatnya adalah satu keberanian yang wajar dipuji.

Biarlah orang atasan bergaduh pasal protokol, yang penting perut rakyat terisi dan nyawa dapat diselamatkan.

Terima kasih rakyat Malaysia yang pantas bertindak. Dan tabik hormat buat Gabenor Aceh yang berjiwa besar.

Sesungguhnya persaudaraan Islam itu merentas sempadan politik dan birokrasi. Semoga Aceh dan semua kawasan yang dilanda bajir segera pulih seperti sediakala. Amin.

___

Situasi di Aceh membuktikan betapa pentingnya kita faham permainan geopolitik dunia yang dikupas tuntas dalam siri Dunia Tanpa Tembok demi melihat realiti sebenar di sebalik tabir berita. Hadamkan ilmu mahal ini untuk tajamkan minda anda menilai percaturan kuasa antarabangsa dan dapatkan koleksi penuh melalui pautan di bawah.

Coretan dari Seberang untuk Bencana Aceh

HANYA OPINI BUKAN UNTUK REFERENSI

Saya ingin jujur ​​di depan kalian semua sekarang.

Banyak relawan Kita lagi berdiri di atas tanah Aceh yang separo udah jadi kolam ikan, tapi bukan milik warga, bukan sawah warga, bukan rezeki warga. Ini banjir yang datang bukan kayak dulu-dulu. Ini bukan air deras biasa yang datang karena musim hujan. Ini banjir yang datang sambil ketawa, karena yang mukulin kita bukan cuaca, tapi manusia-manusia bejat yang ngumpet di balik hutan, pabrik, dan merek-merek yang lo pake tiap hari.

Lo pikir ini air hujan? Nggak, bang. Ini air hasil dari kerakusan.

Dan gue mau bilang sekarang, di depan muka lo, biar lo nggak dibodohin lagi. Aceh tenggelam karena Rawa Singkil dirusak. Dirusak sama tangan-tangan yang selama ini ngaku-ngaku peduli lingkungan, padahal mereka yang paling rakus. Dirusak sama orang-orang yang duitnya nggak habis tujuh turunan, tapi masih aja mau makan tanah orang lain.

Lo lihat sendiri kan sekarang?

Anak-anak tidur di kursi panjang, nenek-nenek naik kasur ngambang, bapak-bapak dorong motor kayak ngedorong bangkai. Ada yang kehilangan beras, ada yang kehilangan ternak, ada yang ngungsi sambil bawa baju dua lembar. Rumah lo penuh air, tapi kantong mereka penuh duit. Itu bedanya.

Dan saya ingin Anda mengerti, banjir ini tidak datang "tiba-tiba".

Ini terjadi karena lebih dari 4.000 hektar hutan gambut di Rawa Singkil telah hancur. Bukan 4 hektar, bukan 40 hektar, melainkan 4 RIBU hektar. Bayangkan sebuah buldoser mengaduk tanah seperti donat, menciptakan kanal sepanjang 253 kilometer bagaikan ular raksasa yang menyedot semua air di dalam tanah.

Gambut itu spons.

Tugasnya nyerap air. Tapi kalau sponsnya digunting? Ya air langsung tumpah ke kampung lo. Itu yang terjadi.

Ada orang-orang kaya yang ngerti banget cara ngerusak hutan tapi tetap keliatan "rapi". Mereka biayain warga untuk buka lahan. Bukan karena mereka sayang warga-NGGAK. Itu cuma kedok. Mereka cuma butuh wajah rakyat kecil supaya kalau aparat datang, yang kelihatan cuma warga, bukan pemodalnya. Orang-orang ini licik, bang. Mereka nggak mau tangannya kelihatan kotor. Mereka tinggal duduk di kursi empuk, ngatur uang, sambil ketawa. 

Yang kerja siapa ? Warga miskin yang disuruh motong hutan.

Yang kena dampak siapa? Warga lain yang rumahnya kebanjiran.

Yang kaya siapa ? Pemodal yang nggak pernah kelihatan batang hidungnya.

Mau tahu rangkaiannya? Akan kuberi tahu sekarang.

Ada yang namanya CV Buana Indah.

(CV Buana Indah angkat bicara)

Kalau di dunia kriminal kita nyebutnya "penadah", tapi ini versi sawit. Kerjanya ngumpulin TBS (buah sawit) dari kebun-kebun ilegal dalam Rawa Singkil. Kebun yang dibuka pakai uang cukong, pakai tenaga warga, pakai alat berat, pakai cara-cara kotor yang kalau lo lihat langsung lo pasti nyumpah sehari semalam.

Buahnya dikumpulin. Lalu dilempar ke pabrik.

Dan pabrik yang makan sawit ilegal ini bukan satu dua. Bukan pabrik kecil-kecilan yang atapnya seng bocor. Ini pabrik besar yang punya nama.

Dua nama ini gue sebut jelas: 

PT Global Sawit Semesta (GSS)

(PT GSS hentikan pembelian sawit illegal)

 PT Samudera Sawit Nabati (SSN)  Ini pabrik yang kerjaannya ngeolah sawit ilegal jadi minyak. PT SSN diduga langgar 16 regulasi

Dan lo tau apa yang lebih busuk ? Sawit ilegal itu dicampur sama sawit legal. Jadi begitu dicampur, asal-usulnya hilang.

TBS ilegal yang dari hutan konservasi berubah jadi minyak "bersih" yang bisa dijual ke mana-mana.

Habis itu minyaknya dilempar ke pedagang besar. Dan disinilah bejatnya semakin keliatan.

Pedagangnya siapa ?

Gue sebut juga :

Musim Mas

Wilmar (Singapore)

Golden (Singapore)

Lo pikir itu nama kecil ? Nggak, bang. Itu raksasa.

Itu perusahaan yang suaranya lebih gede dari banyak pejabat. Mereka yang ngontrol aliran sawit ke seluruh dunia.

Dan setelah itu ?

Setelah minyak ilegal itu lewat tangan trader besar, dia masuk ke brand-brand yang lo temui di minimarket.

Ini poin paling bikin muntah:

Produk-produk yang lo beli, yang lo pakai, yang lo taruh di rumah lo setiap hari - bisa jadi itu minyak sawit dari hutan tempat air banjir ini keluar. (Banjir Aceh)

Gue sebutin ya, Biar jelas :

Sabun lo ?

Sampo lo?

Margarin lo?

Biskuit yang anak lo makan?

kopi sachet yang sedut apa?

Minuman yang lo beli pas panas?

Bedak, deterjen, sabun cuci piring, semuanya?

Kemungkinan besar kena minyak sawit dari:

- Unilever

- Nestle

-PepsiCo

- P&G

- Mondelēz

- Mars

-Kellogg's

- General Mill'S

- Nissin Foods

Bayangin:

Lo beli produk itu tiap hari. Lo makan, lo minum, lo oles, lo pakai buat mandi. Tapi lo nggak tau kalau minyak sawit di dalamnya itu hasil nyedot hutan lo sendiri sampai kering. Dan sekarang airnya nyedot balik ke rumah lo.

Gue nggak bilang semua produknya haram.

Apa yang saya katakan:

Rantai mereka kotor.

Dan bejatnya, mereka udah tau ini dari dulu.

Lo kira perusahaan-perusahaan besar itu nggak punya data satelit?

Nggak punya tim audit?

Nggak punya tim sustainability?

Nggak tahu pabrik mana yang nakal?

Nggak tau asal sawitnya dari mana?

Mereka TAHU.

Tapi mereka pura-pura tutup mata.

Karena kalau minyaknya diputus, untung mereka turun.

Dan mereka nggak mau rugi.

Bejat kan?

Mereka bikin kampanye "ramah lingkungan", "no deforestation", "green commitment", tapi di belakang layar mereka makan sawit ilegal yang hari ini bikin Aceh jadi kolam renang paksa.

Sekarang gue tanya sama lo:

Masih mau percaya sama kampanye hijau-hijauan mereka? Masih mau percaya sama label "eco friendly"? Masih mau percaya sama iklan-iklan keluarga bahagia di televisi?

Inilah kenyataannya:

Yang bikin banjir bukan hujan. Yang bikin banjir bukan alam. Yang bikin banjir orang kaya yang makan untung dari minyak sawit ilegal yang disedot dari tanah lo sendiri.

Makanya jangan heran kenapa Teluk Rumbia sekarang tenggelam tiap tahun. Jangan heran kenapa intensitas banjir naik gila-gilaan. Jangan heran kenapa jalan putus, jembatan hilang, sawah punah. Ini bukan perubahan cuaca. Ini bukan faktor alam. Ini faktor kejahatan.

Dan yang lebih bikin emosi: Yang kena dampaknya itu orang yang nggak pernah dapat sepeserpun dari sawit haram itu. Yang bangun rumah dari hasil nyadap karet.

Yang sekolahin anak dengan jual ikan.

Yang nyari nafkah di laut.

Yang kerja keras dari pagi sampai malam.

Lo pikir pemodal sawit peduli?

Mereka peduli cuma kalau pabrik mereka berhenti bergerak. Sisanya? Hilang dari radar.

Lo mau bukti?

Sekarang banjir.

Mana suara mereka?

Mana bantuan mereka?

Mana rasa bersalah mereka?

Nggak ada.

Yang turun ya warga.

Yang nolong ya warga.

Yang dorong perahu ya warga.

Yang masak mie instan buat tetangga ya warga.

Yang bikin dapur umum ya warga.

Sementara yang kaya?

Mereka ngopi di ruangan AC.

Banjir cuma jadi artikel berita buat mereka.

Bukan tragedi.

Bukan luka.

Bukan kenyataan.

Cuma konten.

Itulah bejatnya permainan ini.

Jadi lo harus tau:

Setiap kali lo lihat banjir Aceh, yang lo lihat itu bukan sekedar air.

Itu darah alam.

Itu bukti tanah kita disiksa.

Itu bukti hutan kita diperkosa.

Itu bukti bahwa sungai kita terpaksa menelan lebih banyak air daripada yang dapat ditampungnya.

Dan selama mereka ngacak-ngacak Rawa Singkil, selama mereka buka hutan konservasi, selama mereka gali kanal, selama mereka campur sawit ilegal ke pabrik, selama itu banjir ini bakal datang lagi.

Dan lagi.

Dan lagi.

Sampai Aceh cuma tinggal nama di peta.

Karena sekali gambut rusak, nggak ada tombol undo.

Nggak ada perbaikan cepat.

Nggak ada jalan pintas.

Yang bisa dilakukan cuma nunggu puluhan tahun sampai alam pulih sendiri-kalau masih bisa pulih.

Itulah sebabnya saya mengatakan:

Ini banjir bukan bencana.

Ini pesan.

Pesan kalau ada yang sudah kelewatan dan harus dihentikan.

Karena kalau lo biarin, kalau lo diam, kalau lo anggap ini normal, lo bakal lihat banjir yang lebih gede. Bukan cuma genangan 1 meter. Mungkin nanti 3 meter. Bisa 5 meter. Bisa habisin satu kecamatan dalam semalam.

Saya mengatakan ini karena saya peduli.

Karena gue lihat sendiri kebusukan rantainya.

Karena gue tahu siapa pemainnya.

Karena gue tahu rakyat kecil selalu jadi korban yang paling pertama dan paling terakhir.

Dan gue mau lo semua tahu dan sadar:

Banjir Aceh hari ini bukan air murka Tuhan.

Ini air muntahan dari keserakahan manusia.

Manusia yang pakai sawit ilegal sebagai sumber kekayaannya.

Manusia yang mungkin lo dukung tanpa sadar lewat produk yang lo beli.

Jika Anda bertanya kepada saya apa langkah pertama, saya hanya akan menjawab:

Sadar dulu.

Marah kemudian.

Lalu tentukan arah.

Karena lo nggak bakal bisa lawan banjir kalau lo nggak tau siapa musuhnya.

Dan musuh kita jelas:

Yang buka hutan.

Yang beli buah ilegal.

Yang olah jadi minyak.

Yang lempar ke luar negeri.

Yang jual ke brand besar.

Yang brand-nya akhirnya masuk ke rumah lo lewat iklan.

Itulah rantai kejahatan yang bikin Aceh tenggelam.

Saya telah membuka semuanya.

Sekarang terserah lo.

Mau diem, atau mau bener-bener sadar kalau ini semua bukan kebetulan.

Ini semua bukan alam.

Ini ulah mereka.

Mereka yang bejat.

Mereka yang rakus.

Dan kalau lo nggak terima, bagus.

Mereka yang bikin Aceh menangis banjir setiap tahun. Berarti hati lo masih hidup. Berarti lo belum kalah. Berarti lo siap melawan-setidaknya dengan suara, dengan pengetahuan, dengan keberanian, dengan memilih di mana lo berdiri. Karena tanah Aceh nggak boleh terus jadi korban.  Nggak boleh terus di jarah.

Kita tidak bisa terus menerus kebanjiran, hanya demi orang yang tahu cuma hitung uang. Gie sudah bilang semua, sekarang giliran lo.

Sumber 

Perjuangan Hasan Tiro untuk Kedaulatan SDA Aceh.

49 tahun silam, Gerakan Aceh Merdeka dideklarasikan oleh Hasan Tiro, demi mengupayakan kedaulatan atas kekayaan alam Aceh.

Berita Banjir Aceh Dari Sumber Asing

Sumber berita tentang banjir aceh dari portal-portal asing dan nasional.

Sumber pertama mengatakan :

Dan sumber di bawah ini adalah untuk membantah narasi Presiden yang tidak memerlukan bantuan asing :

Project prabowo penyebab banjir di aceh.

Project bos prabowo penyebab banjir di aceh. Semoga presiden prabowo dapat menangani dengan cepat.

Kondisi Aceh Tamiang Hari Ini

Kondisi aceh tamiang setelah 7 hari di genang banjir