Sebuah karya Melayu tentang hukum Islam dari Aceh

Pada abad ke-16 kesultanan Aceh di pantai utara Sumatera tumbuh menjadi kerajaan Muslim yang paling kuat di Asia Tenggara dan pusat besar untuk studi dan pengajaran Islam. Salah satu ulama dan penulis paling terkenal dari Aceh adalah Abdul Rauf ('Abd al-Ra'f ibn 'Alī al-Jāwī al-Fanṣurī al-Sinkīlī), yang lahir di Singkil di pantai barat Sumatera sekitar tahun 1615. 

Seperti banyak intelektual dari dunia Melayu, Abdul Rauf melakukan haji dan menghabiskan beberapa tahun perjalanan belajar dengan sukses. Guru pertama di Yaman dan kemudian di Jeddah, Mekah dan Madinah di semenanjung Arab. Setelah sembilan belas tahun di Timur Tengah, pada tahun 1661 Abdul Rauf kembali ke Aceh pada masa pemerintahan ratu pertama, Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Syah (memerintah 1641-1675), putri penguasa Aceh yang paling terkenal, Iskandar Muda (memerintah 1607- 1636).

Abdul Rauf menyusun banyak karya dalam bahasa Melayu dan Arab, termasuk interpretasi Melayu pertama terhadap Al-Qur'an,Tarjuman al-mustafidi, berdasarkan Tafsir al-Jalālayn. Atas perintah Sultanah Safiatuddin Syah pada tahun 1663, ia juga menulis sebuah karya tentang fikih (fiqh), berisi pedoman kewajiban agama dalam segala aspek kehidupan sesuai dengan syariat Islam.

Berjudul Mir'āt al-ṭullāb fi tashīl ma'rifat al-aḥkām al-shar'iya lil-mālik al-wahhāb,'Cermin para pencari ilmu hukum Allah'. Ditulis untuk melengkapi karya Nuruddin al-Raniriirāṭ al-mustaqīm, karya Melayu populer lainnya di fiqh disusun di Aceh pada tahun 1644 yang hanya berfokus pada kewajiban agama,Mir'āt al-ṭullāb mencakup topik yang jauh lebih luas yang mempengaruhi kehidupan sosial, politik dan ekonomi, diatur dalam bagian-bagian tentang hukum komersial, perkawinan dan pidana.

Mulai dari naskah Mir'āt al-ṭullāb. Ini adalah halaman kedua dari buku aslinya, karena pada awalnya akan ada halaman pertama yang dibuka di sebelah kanan, dengan bingkai bercahaya yang mencerminkan dekorasi pada halaman yang masih ada. Iluminasi biasanya bergaya Aceh, dengan palet warna merah, hitam, kuning, dan putih. Perpustakaan Inggris, Atau. 16035, f. 1r .noc

Meski disusun di Aceh,Mir'āt al-ṭullāb berpengaruh di seluruh kepulauan Melayu, termasuk daerah-daerah yang jauh ke timur seperti Gorontalo di Sulawesi Utara dan Mindanao. 27 salinan manuskrip dari Mir'āt al-ṭullāb diketahui sejauh ini, diadakan di perpustakaan di Jakarta, Aceh, Kuala Lumpur, Berlin, Leiden dan London (untuk daftar lengkap lihat Jelani 2015: 132-134). Naskah London, yang disimpan di British Library sebagai Or. 16035 , kini telah sepenuhnya didigitalkan dan dapat dibaca di sini . Menurut kolofon itu disalin pada 14 Muharam 1178 (14 Juli 1764), dan dari iluminasi dan ciri-ciri kodikologis lainnya ditulis dengan jelas di Aceh.

Naskah tradisional Melayu tidak menggunakan tanda baca, paragraf, atau penomoran halaman. Selain rubrikasi – penyorotan dengan tinta merah pada kata-kata penting – ada beberapa alat bantu visual untuk membedakan antara bagian-bagian teks yang berbeda, dan sulit untuk membayangkan dengan tepat bagaimana pembaca awal berhasil menjelajahi buku-buku panjang. Uniknya, dalam beberapa manuskrip dari Aceh, kami menemukan sistem marginalia yang berkembang, yang secara visual menandai awal topik baru dalam teks kepada pembaca. 

Foto Mir'āt al-ṭullāb oleh Abdul Rauf dari Singkel, dengan indikator subjek marginal kaligrafi.  Perpustakaan Inggris, Atau.  16035, dst.  74v-75r.

Sumber Fb : Malikul Mubin

Pemupusan Sejarah Acheh Terus Berlanjut

Jaya Islam Di jazirah nusantara berkaitan dengan jaya acheh. Pemupusan sejarah acheh sama dengan pemupusan sejarah turki utsmani. Sama² bertujuan untuk menghilang jejak power islam. Jadi, untuk mempublikasi negara baru maka wajib di hilangkan sejarah negara lama. Dan untuk terbinanya khilafah UN(PBB), maka wajib di hapusnya Khilafah Utsmani. Bukankah selepas runtuhnya turki utsmani langsung terbentuknya khilafah UN ! Dan bukanlah selepas runtuhnya kerajaan acheh langsung di ikuti dengan terbinanya kerajaan(negara) indonesia !. 

Sedangkan dalam otak kita, khasnya untuk kelahiran 1940-an ke atas hanya di provokasi dengan isu Komunis yg di mobilisasi oleh agen demokrasi. Yg menghasilkan kesimpulan kpd generasi 40-an, perjuang pertama yg berapi-api di semenanjung asia tenggara hanya ketika belanda dan british mememasuki jazirah ini.

----------------------------------------------

Penulis : Mapesa Acheh

Tembok Istana Daruddunia yang masih tersisa di seputaran kawasan pendopo Gubernur Aceh sekarang. Tinggalan arkeologi periode peradaban islam ini belum mampu memikat lembaga pemerintah yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penelitian.

Daruddunia di mana para sultan agung Aceh mengeluarkan putusan-putusan yang menentukan dalam sejarah. Tembok tinggi yang mengelilingi Dalam Kesultanan Aceh diruntuhkan dan lenyap. Tidak sedikit masyarakat Aceh, di dalam maupun di luar Kota Banda Aceh, mempertanyakan mana bekas tapak Dalam Kesultanan Aceh yang pernah menghebohkan dunia. Ada semacam kerinduan dan gairah yang mendalam untuk dapat menyaksikan bekas kediaman sultan-sultan Aceh yang legendaris sekalipun cuma reruntuhan. Reruntuhan itu, setidaknya, mampu membangun sebuah imajinasi historis akan kebesaran masa silam, dan imajinasi tersebut pada gilirannya mampu mengembalikan rasa percaya diri serta kemauan keras sebuah bangsa yang dalam sejarahnya pernah sampai ke puncak kejayaan.

Untuk melakukan kerja penyelidikan, penelitian, dan pelestarian Mapesa memiliki gayanya tersendiri, Mapesa tidak pernah menunggu "pencairan dana" dari pihak pemerintah sekalipun tetap membuka diri untuk berbagai bentuk dukungan dari pelbagai pihak, pemerintah maupun masyarakat.

Kerja ini, hakikatnya, merupakan kerja pelestarian yang besar faedahnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penyingkapan nilai-nilai budaya yang Islami serta pengokohan kepribadian bangsa.

Foto-foto oleh Irfan M Nur

#RevitalisasiBandarAcehDarussalam

Bukti Aceh Dulu Menggunakan Koin Emas.

Foto di bawah Koin emas Kerajaan Aceh pada masa pemerintahan Ratu Safiatuddin [Sumber: Prominent Women in The Glimpse of History]

Penulis : Iskandar Norman.

Soal mata uang emas Kerajaan Aceh memang sempat heboh pada akhir tahun 2013 lalu. Ribuan keping koin emas ditemukan di areal tambak Gampong Pande, Banda Aceh. Lokasi bekas istana Kerajaan Aceh saat pertama dibangun, sebelum dipindahkan ke lokasi baru setelah dihamtam banjir besar.

Ribuan koin emas dengan nama raja atau ratu yang menjabat pada masanya tertulis di sisi koin emas tersebut. Meski sudah berbilang abad koin-koin itu masih bagus, malah para kolektor dari berbagai negara datang untuk membelinya.

Sekarang mari kita lihat referensi sejarahnya. Guru besar ilmu sejarah Universitas Gajah Mada (UGM) Prof Teuku Ibrahim Alfian dalam buku Mata Uang Emas Kerajaan-Kerajaan di Aceh menjelaskan bahwa koin emas kerajaan Aceh itu disebut sebagai derham. Koleksi lengkap berbagai koin emas itu bisa dilihat di Museum Negeri Banda Aceh, selain itu juga disimpan dalam koleksi numismatic di Museum Nasional Indonesia di Jakarta.

Koleksi mata uang emas Aceh ini juga disimpan oleh Letnan Jendral GCE Van Daalen yang pernah menjabat sebagai Gubernur Militer Belanda di Aceh pada masa perang kolonial.

Selain itu juga dikoleksi oleh J Hulshoff mantan anggota Dewan Hindia (Raad van Indie) dan H Scheffer yang pernah menjabat sebagai wali kota (Burgermeester) Cirebon ketika masa Hindia Belanda berkuasa di Nusantara.

Penelitian terhadap mata uang emas kerajaan-kerajaan di Aceh juga pernah dilakukan para peneliti Belanda. Diawali pada tahun 1888 oleh KFH van Langen, dilanjutkan oleh J Hulshoff Pol pada tahun 1929 dan HKJ Cowan pada tahun 1939.

Para peneliti lainnya adalah William Shaw dan Muhammad Kassim Haji Ali, keduanya menulis buku Malacca Coins diterbitkan pada tahun 1970 di Kuala Lumpur oleh Museum Negara Malaysia.

Profesor Teuku Ibrahim Alfian menjelaskan bahwa, Kerajaan Samudera Pasai di Aceh Utara merupakan kerjaan Islam pertama di Asia Tenggara yang mengeluarkan mata uang emas. Mata uang emas Kerajaan Samudera Pasai pertama kali diterbitkan oleh Sultan Muhammad Malik az-Zahir (1297-1362). Sampai sekarang tercatat sebagai mata uang emas tertua.

Mata uang emas Kerajaan Samudera Pasai memiliki diameter 10 mili meter, kecuali mata uang emas yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Sultan Zainal Abidin (1383-1405) dan Sultan Abdullah (1500-1513).

Setelah Kerajaan Samudera Pasai, mata uang emas juga dikeluarkan oleh Kerajaan Aceh Darussalam, setelah Kerajaan Samudera Pasai ditaklukkan oleh Kerajaan Aceh Darussalam pada tahun 1524. Lebih jelasnya bisa dibaca dalam buku De Gouden Munten van Noord-Sumatra yang ditulis oleh J Hulshoff diterbitkan di Amsterdam, Belanda pada tahun 1929.

Selain itu tentang mata uang emas Kerajaan Aceh juga ditulis oleh KFH van Langen dalam buku De Inrichting van het Atjehshe Staatsbestuur onder het Sultanaan diterbitkan pada tahun 1888 di Belanda. Bisa juga dibaca dalam Vytrekening van de Goude en Silvere Munts Waardye der Maten en Swaarte de Gewigten in de Kespective Gewesten van Indien yang ditulis oleh Johannes Meertens dan diterbitkan di Middelburg pada tahun 1691.

Referesi lainnya tentang mata uang emas Kerajaan Aceh juga bisa dibaca dalam buku Atjeh karya J Kreemer yang diterbitkan di Leiden, Belanda pada tahun 1923, serta dalam buku Bijdrage tot de kennis der Geschiedenis van het rijk Samoedra-Pase yang ditulis oleh HKJ Cowan pada tahun 1938.

Itulah beberapa referensi yang membahas tentang mata uang emas kerajaan di Aceh, baik pada masa periode Kerajaan Samudera Pasai maupun pada periode Kerajaan Aceh Darussalam. Dengan berbagai referensi dari kalangan Eropa tersebut, lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa kerajaan Aceh pasa masa lalu memang menggunakan mata uang emas.

Repost Fb Malikul Mubin

Mengapa Belanda Sampai Membuat Sayembara Penulisan Sejarah Aceh.

Foto bawah Prof Raden Husein Djajadiningrat [Sumber: Collectie Tropenmuseum]

Penulis : Iskandar Norman.

Belanda ingin mengubah sejarah Aceh menurut versi mereka. Upaya untuk mengubah sejarah Aceh ini dilakukan oleh orientalis Belanda setelah menemukan berbagai kitab klasik peninggalan Kerajaan Aceh ketika perang Aceh dengan Belanda berlangsung.

Manuskrip dan kitab-kitab klasik Aceh dan Melayu itu menggambarkan kemegahan Aceh pada masa lalu, hal yang tidak diyakini oleh Belanda, makanya Belanda kemudian mendirikan “Atjeh Institute” menariknya lembaga ini didirikan di Den Haag, Belanda, bukan di Aceh, lembaga yang dikhususkan mengkaji tentang Aceh.

Atjeh Institute dibangun pada 31 Juli 1914 atas prakarsa Prof Dr Cristian Snouck Hurgronje, yang kemudian ditetapkan dengan surat keputusan KB nomor 61 oleh pemerintah Kolonial Belanda. Pada saat itu perang Aceh dengan Belanda masih berlangsung.

Pengurusan Atjeh Institute ketika itu adalah Prof Dr Cristian Snouck Hurgronje sebagai ketua, Dr C Janssen sebagai sekretaris dan Prof JV van Werde C J Haselman sebagai Bendahara. Kesungguhan pemerintah kolonial Belanda dalam mendalami dan meneliti karakteristik dan budaya Aceh, tercermin dari lembaga ini, tulisan-tulisan tentang Aceh yang ditulis oleh ahli ketimuran, dan sumber-sumber Melayu dibedah habis-habisan. Berbagai buku tentang Aceh kemudian ditulis ulang dan diterbitkan dalam bahasa Belanda. Isinya bisa ditebak, sejarah Aceh versi Belanda.

Enam tahun sebelum Atjeh Institute didirikan, Fakultas Sastra Universitas Leiden, Belanda pada tahun 1908 juga membuat sayembara menulis sejarah Aceh berdasarkan manuskrip-manuskrip Melayu dan sumber-sumber Eropa. Salah satu pemenang sayembara ini adalah Raden Hoesein Djajadiningrat, karyanya kemudian diterbikan dalam bentuk buku dengan judul “Kesultanan Aceh”

Buku ini pada tahun 1984 diterbitkan kembali oleh Museum Negeri Aceh dengan nomor seri 12. Apa yang ditulis Raden Hoesein Djadjadiningrat? Ternyata isi manuskrip-manuskrip Aceh dan Melayu dengan fragmen-fragmen sejarah dari sumber Eropa menemukan titik temu, kebesaran Kerajaan Aceh pada masa lalu juga ditulis dalam karya-karya penulis klasik Eropa.

Ketika meniliti dan menulis buku “Kesultanan Aceh” Raden Hoesein Djajadiningrat disponsori oleh Fakultas Sastra Universitas Leiden, Belanda. Edisi aslinya ditulis dalam bahasa Belanda, sementara seri yang diterbitan oleh Museum Negeri Aceh merupakan edisi terjemahan yang diterjemahkan dari buku aslinya oleh Teuku Hamid dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Buku ini terdiri dari tiga bagian. Pada bagian pertama (BAB I) membahas tentang sejarah tertua Kerajaan Aceh sampai tahun 1607. Sementara bagaian dua (BAB II) membahas Kerajaan Aceh pada periode tahun 1607 hingga 1699. Sedangkan bagian ketiga (BAB III) membahas Kerajaan Aceh dalam periode 1699 hingg 1824.

Menariknya, buku ini diperkuat dengan lampiran-lampiran dari manuskrip dan naskah lama sebagai pendukung, seperti: ikhtisar kronologis dari para Sultan Aceh, serta berbagai lampiran pendukung lainnya, yang membuat buku ini kaya dengan referensi dari manuskrip-manuskrip lama.

Pada permulaan buku ini juga mengutip keterangan Prof Snouck Hurgronje dalam Bijdr van het Kon, Instituut 7 VI halaman 52 yang meragukan riwayat para Sultan Aceh, sehingga harus dilakukan penulisan dengan sumber-sumber otentik dari Eropa dengan sumber-sumber Melayu sebagai perbandingan. Sumber-sumber dari fragmen-fragmen sejarah bangsa Eropa yang pernah bersentuhan dengan Aceh dikumpulkan untuk dianalisa dan dicocokkan dengan sumber-sumber di Aceh yang bersifat legendaris.

Salah satu referensi yang diambil oleh Raden Hoesein Djajadjiningrat adalah kitab Bustan as-Salatin (Taman Para Raja) yang ditulis oleh Mufti Kerajaan Aceh Syeikh Nuruddin Ar Raniry pada masa Kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Tsani, naskah kitab tersebut sampai kini masih disimpan di Unversitas Leiden, Belanda dan di Royal Asiatic Society, London, Inggris.

Isi buku ini yang menjelaskan tentang periode Kerajaan Aceh antara tahun 1600 hingga 1680 dinyatakan seluruhnya dapat dipercaya, setelah dibandingkan dengan sumber-sumber Eropa. Inilah yang membuat buku “Kesultanan Aceh” karya Raden Hoesein Djadjadiningrat ini masih dijadikan rujukan dalam menulis sejarah Aceh hingga sekarang.

Oya, pendapat-pendapat Snouck Hurgronje tentang sejarah Aceh kemudian juga dibantah oleh pakar sejarah Asia Tenggara kelahiran Slandia Baru, Anthony Reid dalam buku dalam buku The Contest for Sumatra, diterbitkan di Kuala Lumpur oleh University of Malaya Press pada tahun 1969. Serta sejarawan Prancis Denys Lombard dalam buku Kerajaan Aceh Jaman Sulthan Iskandar Muda, diterbitkan di Jakarta pada tahun 1986 oleh Penerbit Balai Pustaka.

Syeikh Abdullah Kan’an, Ulama Palestina, Pendiri dan Mufti Pertama Kesultanan Aceh

Hidayatullah.com | SEBAGIAN besar sejarawan sepakat, bahwa Kesultanan Aceh pertama kali didirikan oleh Sultan Meurah Johan Syah (1205-1235 M) di Aceh Besar. Jauh sebelum berdirinya kerajaan Aceh Darussalam yg didirikan oleh Sultan Ali Mugayat Syah (1514-1530 M).

Johan Syah mendirikan Kesultanan Aceh di atas bekas federasi Kerajaan Lamuri Kuno (Kerajaan Indra Purba atau Lamuri, Indra Jaya atau Seudu, Indra Purwa, Indra Patra, Indra Puri dan Langkrak) bersama gurunya yang bernama Syeikh Abdullah Kan’an.

 

Syeikh Abdullah Kan’an adalah seorang ulama yang berasal dari Kan’an Palestina dan sudah datang ke Aceh di abad ke-4 Hijriah. Di Aceh beliau memperdalam ilmu agama di Zawiyah (Dayah Cot Kala), pondok pesantren atau sekolah Islam pertama di Asia Tenggara yang didirikan pada abad ke-9 M. Setelah lulus dari Zawiyah Cot Kala, Sultan Peureulak mengangkat Syeikh Abdullah Kan’an sebagai Teungku Chik di Zawiyah Cot Kala.

Salah satu murid Syeikh Abdullah di Cot Kala adalah Johansyah yang berasal dari Kerajaan Linge (Gayo) namun hijrah untuk mendalami ilmu agama Islam ke Dayah Cot Kala di Bayeun, Aceh Timur yang saat itu berada dalam wilayah Kesultanan Peureulak. Johansyah digelari meurah sebutan keturunan bangsawan negeri Lingga (Linge) karena ayahnya yang bernama Adi Genali atau Teungku Kawe Teupat merupakan bangsawan yang dirajakan di negeri Linge.

Syeikh Abdullah Kan’an termasuk salah satu dari ulama yang mula-mula menyiarkan agama Islam di Aceh. Menurut Ali Hasjmy, Syeikh Abdullah Kan’an merupakan ahli pertanian yang pertama kali membawa bibit lada ke Aceh. Masyarakat Aceh mengenal Syeikh Abdullah Kan’an dengan sebutan Teungku Chik Lampeuneu’euen. Tempat kediaman Syeikh Abdullah dinamai Lampeuneu’en atau Lamkeuneu’en yang secara harfiah dalam bahasa Aceh berarti wilayah Kan’an yang merupakan tempat asal Syeikh Abdullah. Saat ini gampong Lampeuneuen termasuk dalam wilayah kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar.

 

Pada tahun 576 H /1180 M, Syeikh Abdullah Kan’an dan Meurah Johan dikirim oleh Sultan Makhdum Alaidin Malik Muhammad Shah Johan (1173-1200), Sultan Kesultanan Peureulak ke Aceh Besar sebagai delegasi dakwah menyebarkan agama Islam sekaligus angkatan perang yang membawa 300 pasukan untuk menyerang pasukan Tiongkok dibawah dinasti Zhao Zhen yang terlebih dahulu menyerang dan menaklukkan Kerajaan Indra Jaya dan sekitarnya antara tahun 450-460 H atau 1059-1069 M.

Sebelumnya, Kerajaan Hindu Indra Purba yang beribu kota di Lamuri dibawah pimpinan Maharaja Indra Sakti meminta bantuan Peureulak untuk menghadapi ancaman armada perang Tiongkok yang berhasil menguasai Kerajaan Indra Jaya mengingat sebelumnya Kerajaan Indra Purba pernah diserang dan dijarah oleh Kerajaan Rajendra Cola 1 dari India Selatan.

Johansyah ditugaskan mengomandoi angkatan perang ‘Syah Hudan’ yang didalamnya terdapat 300 personil terlatih yang kesemuanya merupakan mahasantri Zawiyah (Dayah) Cot Kala. Ia dan pasukannya lalu membangun pusat latihan militer di Bandar Lamuri tepatnya di Mamprai dalam upaya menaklukkan kerajaan Seudu (Indra Jaya).

 

Di Mamprai, Syeikh Abdullah Kan’an atas izin Raja Indra Purba juga membuka kebun lada dan mulai menyebarkan ajaran Islam. Pada akhirnya, raja dan seluruh penduduk Lamuri berhasil berhasil diislamkan oleh Syeikh Abdullah Kan’an dengan bantuan 300 mahasantrinya yang selanjutnya oleh masyarakat Aceh disebut Sukee Lhee Reutouh

Pasukan Meurah Johan akhirnya berhasil memporak-porandakan basis pertahanan angkatan perang Tiongkok di Kerajaan Seudu (nama baru Indra Jaya) termasuk menangkap panglima perang Kerajaan Seudu Maharani (Putri) Nian Nio Lian Khi (Lingke).

Selepas penaklukan itu, Maharaja Indra Sakti yang telah masuk Islam menikahkan puterinya yang bernama Puteri Blieng Indra Keusuma dengan Meurah Johan. Dan mengangkat Meurah Johan Syah sebagai pewaris tahta Kerajaan Lamuri dengan gelar (Poteu Uek)

Dua puluh lima tahun kemudian, Maharaja Indra Sakti mangkat sehingga Johan Syah didapuk sebagai Raja Lamuri. Untuk menyatukan bekas federasi Kerajaan Lamuri Kuno, maka diadakan rapat besar yang dihadiri oleh perwakilan kerajaan Seudu, Indra Purwa, Indra Patra, Indra Puri dan Indra Purba dan wakil kerajaan Islam Peureulak, kerajaan Islam Pasé (Pasai), kerajaan Benua (sekarang: Langkat-Tamiang) dan kerajaan Islam Linge. Pada saat itulah, Syeikh Abdullah Kan’an berkata: “Kini, kita semua sepakat untuk mendirikan satu kerajaan Islam dengan nama Kesultanan Aceh Darussalam.”

Syeikh Abdullah Kan’an sendiri yang memilih nama Aceh sebagai nama kerajaan baru yang menyatukan bekas kerajaan Indra Patra, Indra Puri, Indra Purwa dan Seudu bergabung dengan Islam sebagai dasar negara. Selanjutnya disepakati ibukota Kerajaan Aceh saat itu terletak di tempat yang sekarang disebut Gampong Pande dengan nama Bandar Aceh Darussalam. Kemudian Meurah Johan Syah diputuskan dan dilantik sebagai Sultan Aceh pertama pada 1 Ramadhan 601 H atau 22 April 1205 M (Saat ini diperingati sebagai Hari Lahir Banda Aceh) dengan gelar Sultan Alaiddin Johan Syah Zilullah Fil Alam, yang memerintah pada 1205-1234. Syeikh Abdullah Kan’an selanjutnya juga dilantik sebagai Mufti pertama Kesultanan Aceh.

Dalam pidato mukaddimah berdirinya kerajaan Aceh Darussalam, Syeikh Abdullah Kan’an menegaskan bahwa apabila Alquran dijadikan sebagai landasan hidup manusia dan menjadi pegangan utama dari pada kerajaan, maka kedamaian akan wujud di dunia, dimana keadilan, kebenaran, kasih sayang, persaudaraan, persamaan, kebebasan dan hak asasi manusia menjadi raja.

Sejak itu, Sultan Johan Syah bertekad bahwa kebenaran, keadilan, persaudaraan, persamaan, keikhlasan dan cinta kasih menjadi dasar negara dan siapa pun tidak boleh memperkosa dasar-dasar ini (Meurah Johan Raja Aceh Darussalam)

 

Menurut catatan M. Yunus Jamil, Maharani Nian Nio dan pasukannya akhirnya berhasil di-islamkan. Lalu Syeikh Abdullah Kan’an dengan persetujuan Putri Indra Keusuma istri Meurah Johan menikahkan Putri Nian Nio dengan Meurah Johan di tengah laut Sabang. Masyarakat Aceh akhirnya mengenal Putri Nian Nio dengan sebutan Putroe Neng. Selain sebagai Mufti Kesultanan Aceh, Syeikh Abdullah Kan’an juga mendirikan dan memimpin Dayah di Lampeuneuen. Hingga akhir hayatnya ia terus berjuang mendakwahkan Islam hingga tersebar ke seluruh Aceh bahkan akhirnya ke seluruh Nusantara.

Syeikh Abdullah Kan’an dimakamkan di Leu Geu, Darul Imarah, Aceh Besar. Makamnya terletak dalam sebuah bangunan berbentuk mesjid yang di depannya terdapat sebuah sumur dengan cicin sumurnya terbuat dari tanah berukir. Dalam komplek makam itu juga terdapat makam beberapa pengikut dan murid beliau termasuk makam Tgk. Chik Kuta Karang, seorang ulama besar yang juga masih keturunan Tgk. Kan’an.

Tgk. Chik Abbas Kuta Karang adalah seorang ulama dan pejuang, sekaligus penulis produktif. Beliau pernah belajar di Makkah bersamaan dengan Snouck Hurgronje. Beliau kembali ke Aceh lebih awal untuk mengingatkan sultan dan masyarakat Aceh tentang fitnah yang mungkin dibawa oleh Snouck alias Tgk. Puteh ke Aceh.

Tgk Chik Kutakarang dikenal luas sebagai ahli falak, bahkan namanya diabadikan sebagai nama Observatorium Hilal di tepi Pantai Lhoknga oleh Kementerian Agama, sekitar 25 km dari lokasi makamnya saat ini. Beberapa kitab yang beliau wariskan adalah : (1) Sirajul Zalam fi Ma’rifati Sa’adi Wal Nahas tentang ilmu falak (2) Kitabur Rahmah tentang perobatan (3) Tazkiratul Rakidin dan (4) Mau’izhatul Ikhwan tentang strategi militer dalam rangka perang melawan penjajah kolonial, dan yang paling fenomenal (5) Taj al-Muluk yaitu sejenis kitab mujarab yang berisi trik dan amalan praktis bagi masyarakat berdasarkan peredaran bulan.

 

Perjuangan kakek Tgk. Chik Kuta Karang yang berasal dari Palestina yaitu Syeikh Abdullah Kan’an di Aceh membuka hati kita atas besarnya jasa masyarakat Palestina bagi Aceh, Indonesia dan dunia Islam pada umumnya.

Oleh karena itu, inilah saatnya bagi kita untuk membalas budi dengan bersatu berupaya mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina dari penjajahan dan penindasan yang dilakukan oleh Zionis. Insya Allah dengan persatuan kita bisa meraih kemenangan.*

Penulis mahasiswa atau praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Asal). Ia juga merupakan Wakil Ketua Pengurus Daerah Organisasi Pelajar Islam (PD OPI) Aceh.

Jepang Masuk Ke Aceh, Belanda Keluar.

Penulis : Doktor Teuku Ibrahim Alfian.

StatusAceh.Net - Berbicara tentang sejarah Aceh tidak akan pernah selesai. Aceh adalah sebuah negeri yang unik dan memiliki latar belakang sejarah yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Kita harus mengakui bagaimana rakyat Aceh dengan heroiknya mampu meladeni serangan-serangan Belanda.

Perjuangan rakyat Aceh melawan Belanda tidak terpaku pada ketokohannya saja, tapi rakyat Aceh mampu melawan Belanda kapan saja dan di mana saja, baik perorangan maupun secara berkelompok. Lantas bagaimana dengan perjuangan rakyat Aceh melawan kebengisan penjajah Jepang?

Sejarah mencatat (T. Ibrahim Alfian, dkk, 1982:9-10) bahwa Jepang mendarat di Aceh pada tanggal 12 Maret 1942. Pendaratan Jepang dilakukan pada tiga tempat yang berbeda, yaitu di Krueng Raya, Sabang, dan Peureulak. Jepang mendarat ke Aceh tanpa rintangan apa pun. Baik dari Pemerintah Belanda maupun dari rakyat Aceh sendiri, malah sebaliknya rakyat Aceh pada kala itu menyambut baik kedatangan Jepang dengan perasaan senang dan turut membantu mereka. 

Saya melihat hal ini wajar saja, karena pada masa-masa akhir penjajahan Belanda, rakyat Aceh masih intens melakukan perlawanan terhadap Belanda. Rakyat Aceh menganggap bahwa kedatangan Jepang ke Aceh juga dapat membantu mereka untuk sama-sama mengusir Belanda dari tanah Aceh. 

Selain itu (T. Ibrahim Alfian, dkk, 1982:10) jauh-jauh hari sebelum Jepang mendarat ke Aceh, Jepang telah melakukan hubungan politik yang menguntungkan mereka dengan mengadakan kontak langsung dengan para pemimpin rakyat, utamanya dari golongan PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh). PUSA ini menjadi panutan rakyat karena golongan inilah yang menjadi inti dalam melakukan aksi dan perlawanan terhadap Belanda.

Mengenai perjuangan PUSA dalam bentuk politik, menurut Bambang Suwondo (1983:13-14) misalnya dengan mengadakan rapat-rapat rahasia untuk menyusun strategi yang tepat dalam menghadapi Belanda, serta mengadakan hubungan dengan luar negeri guna memperoleh bantuan. 

Pada sebuah rapat rahasia bulan Desember 1941 yang dihadiri oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh dan Teungku Abdul Wahab (PUSA), Teuku Nyak Arief (Panglima Sagi XXVI Mukim), Teuku Muhammad Ali Panglima Polem (Panglima Sagi XXII Mukim), Teuku Ahmad (uleebalang Jeunib-Samalanga) dan lain-lain mengucapkan ikrar setia kepada agama Islam, bangsa, dan tanah air, menyusun pemberontakan bersama melawan pemerintah Belanda dan bersetia kepada Dai Nippan. Terkait hubungan dengan Jepang yang dilakukan oleh PUSA, diutuslah Said Abu Bakar dan Syekh Ibrahim secara khusus guna menjajaki kemungkinan masuknya Jepang ke Aceh dengan tujuan secepat mungkin untuk mengusir Belanda.

Hubungan Jepang dengan utusan-utusan ini direalisasikan dengan mengumpulkan orang-orang Aceh yang ada di Pulau Pinang dan Malaya seraya menganjurkan kepada mereka untuk kembali ke Aceh guna membentuk organisasi rahasia yang bernama "Fujiwara Kikan" atau yang lebih sering disebut dengan Barisan "F", karena mereka memakai inisial "F" sebagai lambangnya. Dan salah seorang pelopornya adalah Said Abu Bakar, utusan yang pernah dikirim oleh PUSA untuk berdiplomasi dengan Jepang. Melalui Barisan "F" ini.

Jepang memberikan indoktrinasi serta janjinya untuk mempercepat pengusiran Belanda di Aceh. Barisan "F" ini berperan dalam melakukan kampanye untuk memuluskan jalan bagi pendaratan Jepang. Mereka mempropagandakan tentang rencana pendaratan Jepang serta menyebarluaskan janji-janji Jepang ke seluruh daerah (Bambang Suwondo, 1983:17).

Dari kedua pandangan di atas, maka PUSA memiliki peran penting dalam mendatangkan Jepang ke Aceh. Tapi perlu diingat, bahwa tujuan PUSA semata-mata hanyalah ingin mengusir Belanda dari Aceh dengan bantuan tentara Jepang. Karena pada masa itu tidak memungkinkan bagi Aceh untuk menumpas akar-akar kolonialisme Belanda tanpa dukungan perlengkapan perang yang lengkap. Jadi, mereka masih menganggap bahwa niat Jepang masih tulus dalam membantu perjuangan rakyat Aceh, meskipun kelak Jepang mempunyai misi lain yang lebih parah dari Belanda.

Setelah Jepang mendarat, mereka langsung menyerang pertahanan-pertahanan Belanda yang masih tersisa di Aceh. Takengon menjadi basis pertahanan utama Belanda saat itu. Menurut T. Ibrahim Alfian, dkk (1982:11) di daerah Tanah Alas dan Gayo Lues terdapat dua markas teritorial, yaitu di bawah pimpinan Gosenson dan Overakker. Mulanya Gosenson mempertahankan serbuan Jepang dari jurusan Takengon, sedangkan Overakker mempertahankan serangan yang dilancarkan dari arah Tanah Karo dengan memusatkan pertahanan di Kutacane.

Pada tanggal 24 September 1942, tentara Jepang terus melancarkan serangan untuk menemukan dan mendesak kedudukan kedua markas teritorial Belanda itu. Tentara Jepang terus saja memblokade kedudukan Belanda di sana. Tekanan demi tekanan yang dilancarkan Jepang seperti itu telah menyebabkan Overakker dan Gosenson terpaksa menyerah kepada Jepang di Blangkeujren pada tanggal 28 Maret 1942. Dan pada tanggal itulah berakhirnya kekuasaan Belanda secara resmi di tanah Aceh. 

Kisah di atas hampir senada dengan Bambang Suwondo (1983:17-18) sejak Jepang mendarat, mereka bersama dengan rakyat terutama Barisan "F" terus melakukan serangan terhadap tentara Belanda. Dalam situasi tersebut, Gosenson yang telah memindahkan markasnya ke Takengon, namun masih juga terdapat sebagian tentaranya yang tinggal di Kutaraja untuk mempertahankan Lhok Nga. Tentara Belanda ini terpaksa mundur melalui pantai barat dan selatan guna bergabung dengan pertahanan mereka yang ada di sana. 

Selain itu, tentara Belanda yang masih berada di Aceh Besar dan Pidie juga terus diserang sehingga mereka terpaksa lari ke Tangse dan Geumpang yang merupakan pertahanan kedua setelah Takengon. Pada tanggal 19 Maret 1942, pasukan Jepang telah berada di sana dan pertempuran pun tak terelakkan yang menyebabkan Belanda menyerah pada hari itu juga kepada Jepang.

Selanjutnya tanggal 24 Maret 1942, Jepang juga menyerang Lembah Alas, Gayo Lues yang telah menjadi kubu pertahanan Overakker dan Gosenson. Rencana kedua pemimpin teritorial Belanda ini untuk bertahan tidak memungkinkan lagi dan terpaksa menyerah kalah kepada pendudukan Jepang pada tanggal 28 Maret 1942 di Blangkeujren (Bambang Suwondo, 1983:18-19). 

Maka sejak tanggal 28 Maret 1942, secara resmi Jepang telah berkuasa sepenuhnya di seluruh daerah Aceh dan akan mengatur langkah selanjutnya dalam usaha penanaman kekuasaan. Pada masa Jepang, sistem pemerintahan di Aceh masih seperti yang telah diatur oleh Pemerintah Belanda terdahulu. Daerah Aceh terdiri atas daerah yang disebut Zelfbestuursgebied (daerah berpemerintahan sendiri) dan Rechsreeks Bestuur Gebied (daerah yang berada langsung di bawah Gubernur atau Pemerintah Belanda).

Pada masa-masa awal masuknya Jepang ke Aceh, rakyat merasakan sebuah euforia. Menurut Amran Zamzami (1990:19) ketika Jepang masuk ke Aceh, rakyat menyambut dengan suka ria, bahkan ada yang bersedia menyediakan makanan kelapa atau buah-buahan serta berteriak: "Banzai Dai Nippon, banzai, banzai." Hal-hal itulah yang membuat pemuda-pemuda Aceh keranjingan heiteisan, gandrung pada jiwa keprajuritan. Mereka memimpikan kegagahperkasaan untuk membela tanah air dengan pangkat-pangkat kasikan (bintara)

Syukur kalau-kalau bisa menjadi perwira dengan sepatu "pacok" dan samurai bergantung di pinggang. Anak-anak dan para pelajar setiap pagi giat melakukan taiso (senam) di samping baris-berbaris serta apel yang diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang yaitu Kimigayo. Lagu yang menanamkan rasa hormat kepada militer pun digunakan untuk menumbuhkan jiwa keprajuritan pada anak-anak. Setiap anak bahkan hafal nyanyian Heiteisan Yo Arigato (terima kasih kepada tuan serdadu) dan Myoto Okaino, serta fasih meneriakkan pekik selamat kepada Kaisar Jepang: Banzai Tenno Heika, Banzai! 

Namun semua keindahan itu hanyalah bersifat sementara. Pada kenyataan selanjutnya, sebagaimana yang kita tahu, bahwa Jepang yang menjajah kita lebih kejam dalam memperlakukan rakyat kita daripada Belanda. Sehingga ada ungkapan yang mengatakan "lebih baik dijajah Belanda selama 300 tahun daripada dijajah oleh Jepang selama 3 tahun". Semua itu adalah kenangan pahit sejarah bagi kita.

Putri Pahang (Putroe Phang)

PUTROE PHANG JULUKAN DARI TENGKU KAMALIAH SEORANG PUTRI KESULTANAN PAHANG.

Tengku Kamaliah adalah seorang putri yang berasal dari Kesultanan Pahang di Semanjung Melayu (Negara Malaysia sekarang) yang menjadi permaisuri Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam dari Kesultanan Aceh Darussalam, kemudian di Aceh dikenal dengan sebutan Putroe Phang. Setelah Putri Sendi Ratna Istana sebagai pemaisuri meninggal dunia, Sultan Iskandar Muda mempersunting putri jelita dari keluarga diraja Pahang.

Latar Belakang Keadaan Politik Negeri-Negeri Melayu dalam Persaingan Pengaruh Antara Kesultanan Aceh Darussalam dan Kekuasaan Portugis di Malaka pada Abad ke-17

Kekuasaan Imperialisme Eropa yang pertama datang ke Asia Tenggara adalah Portugis, pada tahun 1511 menaklukkan Malaka. Portugis kemudian menaklukkan Samudera Pasai (1521) dan memperluas pengaruhnya di Selat Malaka. Akan tetapi dari Utara Sumatera muncul lawan sepadan Aceh Darussalam, konflik berlangsung ratusan tahun dan akhirnya Sultan Aceh terbesar Iskandar Muda lahir dan pertarungan kian dahsyat. Sebagaimana diceritakan dalam Sejarah Pahang1)

“Dalam bulan Juli 1613, Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam, Raja Aceh yang masyhur gagah perkasanya itu, telah menghantar suatu angkatan perang laut yang besar datang menyerang dan mengalahkan Negeri Johor, Batu Sawar dan Kota Seberang. Bandar-bandar utama di Negeri Johor masa itu telah diduduki oleh orang-orang Aceh. Mengikut setengah sumber, Iskandar Muda sendiri mengepalakan Angkatan Perang Aceh yang menyerang Negeri Johor itu. Sultan Alauddin Riayat Syah III, adinda baginda Raja Abdullah serta Bendahara (Perdana Menteri) Johor Tun Sri Lanang dan beberapa ramai pengiring-pengiring Sultan Johor telah ditawan dan dibawa ke Negeri Aceh…”

Setelah beberapa tahun di Aceh, Sultan Alauddin Riayat Syah III berjanji tidak akan lagi membantu Portugis yang telah menduduki Malaka, maka Sultan Iskandar Muda membebaskan Sultan Alauddin dan diantar kembali serta ditabalkan kembali sebagai Sultan Johor. Akan tetapi ternyata Sultan Alauddin Riayatsyah III ternyata berkhianat dan bekerjasama dengan Portugis untuk memperluas jajahan mereka di Semenanjung Melayu. Alauddin membantu Portugis untuk mengangkat Raja Bujang menjadi Raja Pahang. Raja Bujang sebelumnya adalah seorang pangeran Pahang yang telah bersumpah setia kepada Portugis.

Maka, September 1615. Sultan Iskandar Muda menyerang Johor kembali dengan angkatan perang yang besar, Sultan Alauddin ditangkap dan dibawa (lagi) ke Aceh sampai meninggal. Serangan armada Aceh Darussalam dilanjutkan ke Pahang  sebagaimana yang dituliskan oleh Haji Buyong Adil:

“Oleh sebab orang Portugis telah menolong Sultan Johor menaikkan Raja Bujang menduduki Kerajaan Negeri Pahang, pada tahun 1617 Sultan Aceh telah mengeluarkan Angkatan Perang Aceh menyerang Negeri Pahang dan laskar-laskar Aceh yang datang itu telah membinasakan daerah di Negeri Pahang. Raja Bujang telah melarikan diri.

Sementara ayah mertuanya, Raja Ahmad, dan putranya yang bermana Raja Mughal serta 10.000 rakyat negeri Pahang ditawan ditahan dan dibawa ke Negeri Aceh. Seorang pitri dari keluarga diraja Pahang, yang bernama Putri Kamaliah, juga turut dibawa ke Aceh, yang kemudian diperistri oleh Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam, dan Putri Pahang itu termasyur dalam sejarah Aceh karena kebijaksanaannya dan disebut oleh orang-orang Aceh Putroe Phang…”

Peran Putroe Phang dalam Pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam:

Tengku Kamaliah adalah seorang putri yang berasal dari Kesultanan Pahang di Semanjung Melayu (Negara Malaysia sekarang) yang menjadi permaisuri Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam dari Kesultanan Aceh Darussalam, kemudian di Aceh dikenal dengan sebutan Putroe Phang.

Putri Pahang dalam istana Darud Dunia tidak hanya sebagai Permaisuri, juga menjadi penasehat bagi suaminya Sultan Iskandar Muda. Salah satunya nasehatnya adalah pembentukan Majelis Syura (Parlemen) yang beranggotakan 73 orang sebagai perwakilan penduduk dalam kerajaan Aceh2). Sebagai penghormatan kepada Putroe Phang sebuah Hadih Maja (Kata-kata berhikmat) yang berbunyi:

Adat bak Poteu Meureuhom,

Hukom bak Syiah Kuala,

Kanun bak Putroe Phang,

Reusam bak Laksamana,

Hukom ngon adat lagee zat ngon sifuet,

Hadih Maja ini adalah ajaran tentang pembagian kekuasaan dalam kerajaan Aceh Darussalam3), yang bermakna:

1. Kekuasaan eksekutif berupa kekuasaan politik/adat berada di tangan Sultan sebagai Kepala Pemerintahan. Sultan Iskandar Muda menciptakan sistem ini, maka dibangsakan kepadanya (Poteu Meureuhom);

2. Kekuasaan yudikatif atau pelaksanaan hukum berada di tangan ulama. Syekh Abdurrauf Syiah Kuala merupakan seorang ahli hukum dan Kadi Malikul Adil yang paling menonjol, maka pelaksanaan yudikatif ini dibangsakan kepadanya;

3. Kekuasaan legislatif atau pembuatan undang-undang dibangsakan kepada Putroe Phang karena ia yang memberi nasehat untuk membentuk Majelis Syura (Parlemen);

4. Peraturan keprotokolan atau reusam berada di tangan Laksamana sebagai Panglima Angkatan Perang Aceh dibangsakan kepada Laksamana Malahayati;

5. Baris kelima adalah sintesis dari silogisme empat baris sebelumnya, yaitu: Dalam keadaan bagaimanapun, adat, kanun, dan reusam tidak boleh dipisahlan dari hukum/ajaran Islam sebagai penuntun jalan setiap orang yang memegang kekuasaan di Kesultanan Aceh Darussalam.

Hadih Maja ini menjadi falsafah hidup orang Aceh. Sultan Iskandar Muda, Syekh Abdurrauf Syiah Kuala, Putri Pahang dan Laksamana Malahayati adalah teladan bagi orang-orang Aceh. Kita melihat dalam Hadih Maja ini menyebutkan empat nama, dua laki-laki dan dua perempuan menunjukkan bahwa Islam sebagai dasar kerajaaan, Al-Quran dan Hadist menjadi sumber hukum memberikan hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk memegang jabatan apa saja dalam kerajaan, diakui sepenuhnya.

Sejarah Aceh mencatat nama-nama perempuan yang memainkan peranan penting di tanah Aceh, banyak tokoh besar perempuan, baik sebagai pemimpin pemerintahan maupun sebagai pahlawan dalam peperangan.  Itu karena berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Hadist-hadist nabawi di Kesultanan Aceh Darussalam memberikan hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan.

Sumber Asal TengkuPuteh

-------------------------------

Untuk info : Gunongan(Bukitbukitan) ini  terletak dalam Taman Putro Phang. Di bawah ini adalah Gambar Versi Baru .

Merekonstruksi Ulang Sejarah Aceh-Belanda

Aceh dan Belanda awalnya adalah sekutu, Aceh kerajaan pertama di Asia yang mengakui kemerdekaan Belanda dari Spanyol, tapi persoalan dagang kemudian melahirkan pertentangan yang berujung pada perang panjang selama 69 tahun (1873-1942).

Oleh : Yopi Ilhamsyah*

Sore hari pada pertengahan Maret 2020 di pantai Ulee Lheue Banda Aceh di tengah pemberitaan kunjungan Pangeran Belanda Willem-Alexander ke Indonesia diikuti permohonan maaf, saya teringat rentang Maret-April adalah periode awal sejarah panjang perang Belanda di Aceh. Uniknya dalam rentang 1602-1869, Kesultanan Aceh dan Kerajaan Belanda justru bersahabat.

Cornelis de Houtman sebagai orang Belanda pertama yang tiba di Nusantara dalam ekspedisinya sebelum bertolak kembali ke Belanda singgah di Aceh guna membeli lada. Kekacauan yang ditimbulkan armada dagang de Houtman membuat Pangeran Maurits menyampaikan permohonan maaf kepada Sultan Aceh. Niat baik sang pangeran disambut raja Aceh, Sultan Alaidin Almukamil Riayat Syah Lillahi Fil Alam mengirimkan delegasi Kesultanan Aceh ke Belanda pada 1602.

Pemimpin delegasi Aceh Abdoes Zamat (Abdul Hamid) malah meninggal di Belanda. Untuk menghormati duta kerajaan Aceh itu, dilakukan penguburan secara militer di Gereja St Pieter di Middelburg, Zeeland. Sejak itu, dua kerajaan ini bermitra, hingga 30 Maret 1857 kembali disepakati niaga damai di Riau di mana salah satu poinnya Belanda tetap mengakui Kesultanan Aceh yang berdaulat.

Sejak dibukanya terusan Suez pada 1869, posisi Aceh dalam jalur perdagangan dunia menjadi sangat strategis. Belanda yang ingin sepenuhnya menguasai Selat Malaka mulai memfitnah Kesultanan Aceh sebagai perompak yang mengganggu maskapai dagang asing terutama Belanda.

Pada 07 Maret 1873, tiga kapal perang uap dan satu kapal layar bertolak dari Batavia/Jakarta menuju Aceh dan tiba pada 22 Maret 1873 setelah transit di Singapura dan Pulau Penang, Malaysia. Belanda mengirim surat kepada Sultan Aceh dengan tuntutan pengakuan kedaulatan Belanda atas Aceh dalam tempo 24 jam dan menyatakan perang jika tidak dipenuhi. Sultan Aceh merespons agar Belanda tetap mematuhi perjanjian pada 1857.

Pada Rabu, 26 Maret 1873 bertepatan dengan 26 Muharram 1290, Belanda menyatakan perang dengan kerajaan Aceh. Maklumat perang dibacakan dari geladak kapal perang Citadel vab Antwerpen  yang berlabuh antara Pulau Sabang dan daratan Aceh.

Pernyataan itu perang diumumkan oleh Komisaris Pemerintah merangkap Wakil Presiden Dewan Hindia Belanda, FN Nieuwenhuijzen. Sebulan kemudian Senin, 6 April 1973, Belanda mendaratkan pasukannya di Pante Ceureumen, Ulee Lheue di bawah pimpinan Mayor Jenderal JHR Kohler.

Belanda mengobarkan perang diiringi tembakan meriam dari kapal Citadel van Antwerpen yang berlabuh di lepas pantai Ulee Lheue sebelah barat Krueng Aceh. Pasukan Aceh membalas lewat tembakan meriam dari Benteng Pantai Ceureumen dan Benteng Meugat, beberapa peluru menghujam kapal-kapal Belanda.

Dalam buku The Dutch Colonial War in Aceh diungkapkan, pada penyerangan pertama ke Aceh itu, Belanda mengerahkan enam kapal perang, yakni Djambi, Citaden van Antwerpen, Marnix, Coehoorm, Soerabaya, dan kapal perang Sumatera. Ditambah Siak dan Bronbeek, dua kapal angkatan laut Pemerintah Belanda.

Selain itu ada lima barkas, delapan kapal ronda, satu kapal komando, enam kapal pengangkut, serta lima kapal layar, yang masing-masing ditarik oleh kapal pengangkut. Tiga di antaranya untuk mengangkut pasukan alteleri, kavelari, dan para pekerja, satu untuk amunisi dan perlengkapan perang, serta satu kapal lagi untuk mengangkut orang-orang sakit.

Armada Belanda tersebut dipimpin oleh Kapten laut JF Koopman dengan kekuatan 168 orang perwira yang terdiri dari 140 orang Eropa, serta 28 orang Bumiputera, 3.198 pasukan yang 1098 di antaranya orang-orang Eropa, sisanya 2.100 orang tentara dari bumi putera, yakni tentara bayaran Belanda dari Jawa.

Pasukan itu juga diperkuat dengan 31 ekor kuda perwira, 149 kuda pasukan, 1.000 orang pekerja dengan 50 orang mandor, 220 wanita dari Jawa yang masing-masing ditempatkan 8 orang untuk satu kompi tentara Belanda, serta 300 pria dari Jawa untuk pelayan para perwira Belanda. Dalam penyerangan perdana Belanda ke Aceh itu, Kohler dibantu oleh Kolonel EC van Daalen, Wakil Panglima merangkap Komandan Infantri.

Saya mencoba membayangkan posisi kapal-kapal Belanda kala itu. Kendati posisi persis tidak diketahui, saya berasumsi kapal-kapal tersebut memenuhi perairan antara Pulo Aceh dan Pulau Weh, Sabang. Argumen saya dirasa cocok dengan ilustrasi lawas Pusat Studi Asia Tenggara dan Karibia Kerajaan Belanda (KITLV) yang menggambarkan suasana di perairan ujung Aceh yang ramai oleh kapal-kapal militer Belanda kala pendaratan April 1873. Pada 06 April 1873, Belanda dibawah komando Jenderal berpengalaman Kohler mendaratkan bala tentara berkekuatan lebih dari 3 ribu orang, dilengkapi artileri dan senjata modern dan canggih.

Saya melihat kembali lukisan KITLV yang menggambarkan front pertempuran yang sangat ramai di pantai ini. Belanda merebut kedua benteng pesisir. Teuku Nek Meuraksa, Uleebalang di sekitar Ulee Lheue berkhianat dan mendukung Belanda, jadilah mereka memegang kendali atas pantai Aceh. Ribuan orang-orang pendukung operasi mulai turun ke darat. Mereka berkemah di Pantai Ceureumen.         

Sejenak saya membayangkan suasana yang pastinya sangat ramai di Pantai Ceureumen April 1873. Namun sayang selepas tsunami 2004, pantai ini hancur. Situs sejarah ini hilang seiring tenggelamnya sebagian pantai Ulee Lheue ke dalam laut. Dengan bersepeda motor, saya mencari tahu keberadaan atau setidaknya tapak benteng-benteng namun tidak ketemu. Pasti ada di antara semak-semak atau alue yang berada di selatan pantai atau sudah beralih menjadi bangunan.

Saya berpikir situs-situs yang mengingatkan kita akan peperangan ini perlu dibangun. Situs ini dapat berwujud monumen. Setahu saya, selain Kerkhof Peucut dan monumen Kohler yang tewas pada 14 April 1873, hanya ada satu monumen se-Banda Aceh, yaitu tugu tewasnya Jenderal Pel di lokasi bekas bivak Belanda di Alue Naga yang dikenal sebagai Kuta Kaphe. Dalam Perang Aceh pertama, lokasi bivak sawah tentara Belanda yang diduga di Punge juga tidak diketahui. Belum lagi lokasi bersejarah lainnya seantero Aceh.

Situs-situs ini dapat dikemas dalam bentuk wisata sejarah dilengkapi peta-peta yang memuat rute perjalanan, lokasi persis serta cerita dari waktu ke waktu. Referensi dari sejarawan Belanda dan Aceh kembali dikumpulkan guna merekonstruksi kejadian perang ini. Tampilkan peta-peta sejarah ini di Pelabuhan Ulee Lheue, bandar udara, Masjid Raya Baiturrahman atau pusat-pusat keramaian, saya yakin banyak yang tertarik melakukan napak tilas jejak Perang Aceh nan legendaris ini.

Perang Aceh telah menginspirasi banyak penulis Belanda untuk membukukannya, selama 69 tahun perang Aceh, Belanda mengakui telah kehilangan bintang terangnya. Pengalaman 250 tahun menguasai Nusantara tak berarti sama sekali ketika berhadapan dengan Aceh. Bisa dibaca dalam buku EB Kielstra, Beschrijving van den Atjeh-oorlog, 1883, Jilid I, kemudian buku GB Hooyer, De Krijgeschiedenis van Nederlandsch-Indie van 1811 tot 1894, lalu buku GDEJ Hotz, Beknop Geshiedkundig Overzicht van den Atjeh-Oorlog, buku HC Zentgraaff, Atjeh, serta MH du Croo dalam bukunya Marechaussee en Atjeh. Herinneringen en Ervaringen van den Eersten Luitenan en Kapitein van het Marechaussee van Aceh en Onderhoorigheden HJ Schmidt, van 1902 tot 1918.

Perang Aceh juga diabadikan oleh para sastrawan, sebut saja Marah Rusli lewat novelnya “Kasih Tak Sampai” dan Pramoedya Ananta Toer dalam “Bumi Manusia” selain itu ada juga sineas Belanda yang memproduksi film berlatar Perang Aceh berjudul “In Naam der Koningin” tahun 1996.

Film ini mengadopsi sejarah Perang Aceh dari buku De Atjeh Oorlog karya Paul van’t Veer, meski syuting dilakukan di Filipina tapi merefleksikan Perang Aceh seutuhnya, terlihat penataan yang menyerupai kondisi tempo dulu seperti kampung dan rumah Aceh, bivak/benteng, pakaian berikut tokoh ulama dan orang-orang Aceh, orang rantai, serdadu pribumi sampai serdadu Belanda yang mampu berbicara bahasa Aceh kepada penduduk lokal atau penunjuk jalan. Mengingatkan saya akan sosok si Tuan Pedoman, Kapten Veltman yang fasih berbahasa Aceh yang diceritakan dalam buku Atjeh karya Zentgraaff.

Sebenarnya Aceh dan Belanda awalnya adalah rekanan. Namun, ketamakan Belanda merusak hubungan yang telah terjalin selama dua setengah abad. Mari rekonstruksi kembali dan lestarikan situs sejarah Aceh__

Sumber : PortalSatu

BAGAIMANA TURKI UTSMANI DEKAT DENGAN ACEH DIMASA LAMPAU. ?

Pada tahun 2014, sebagian besar masyarakat Indonesia disuguhkan dengan sejumlah tayangan sinetron dari Turki oleh salah satu stasiun televisi swasta. Salah satunya adalah sinetron berjudul “Abad Kejayaan” (atau Muhtesem Yüzyil dalam bahasa Turki). Sinetron tersebut mengisahkan tentang kehidupan Sultan Suleiman I, pemimpin Kesultanan Utsmani (Ottoman Empire).

Setidaknya, di dalam sinetron tersebut tergambar bagaimana Kesultanan Utsmani pada masa jayanya. Menjadi negara besar yang berpengaruh di Eropa, memiliki kekuatan militer yang tangguh, dan jangan lupakan meriam raksasa yang menjadi momok bagi bangsa Eropa pada saat itu.

Namun hanya sebagian orang yang tahu bahwa pada zaman dahulu, Kesultanan Turki Utsmani pernah menjalin hubungan diplomatik dengan salah satu kerajaan di Nusantara. Turki ikut bersaing dengan negara-negara Eropa lainnya dalam perdagangan rempah-rempah.

Riwayat Hubungan Aceh-Utsmani

         gambar. Map Wilayah kekuasaan aceh darussalam pada abad 17.

Kesultanan Aceh Darussalam tercatat pernah memiliki hubungan yang dekat dengan Kesultanan Utsmani. Ismail Hakki Göksoy di dalam artikelnya berjudul “Ottoman-Aceh relations as documented in Turkish sources” menjelaskan hubungan antara dua kesultanan tersebut berdasarkan arsip dokumen-dokumen resmi Kesultanan Utsmani.

Kesultanan Aceh Darussalam mulai berdiri sejak abad ke-16 dengan Sultan Ali Mughayat Syah sebagai sultan pertamanya. Pada saat itu, Aceh merupakan kerajaan yang berpengaruh di kawasan Sumatera. Kesultanan Aceh Darussalam menjadi ekspansif pada era kepemimpinan Sultan Alauddin al-Kahhar. Untuk memperluas kekuasaan dan meningkatkan perekonomiannya, Aceh berambisi untuk menguasai Selat Malaka yang menjadi jalur perdagangan rempah-rempah internasional. Untuk itu, Aceh harus bersaing dengan Kesultanan Johor dan Portugis yang menguasai Malaka.

          Gambar. Surat yg di tulis oleh sultan salim II untuk sultan alauddin al-kahhar bertarikh 12 Rabiul Awal 975 (20/Sep/1567) | (Sumber buku "Mapping Achenese Past")

Terdapat berbagai motif yang mendasari perselisihan antara Kesultanan Aceh dengan Portugis. Tidak hanya perkara politis, persaingan ekonomi hingga agama menjadi motif yang menggambarkan hubungan antara Aceh dan Portugis. Tidak hanya menguasai Malaka, Samudera Hindia pada saat itu didominasi oleh armada laut Portugis. Kapal-kapal dagang dari Aceh yang berlayar menuju Timur Tengah (dan sebaliknya) menjadi sasaran serangan kapal-kapal perang Portugis.

Merasa dirugikan dengan manuver Portugis, Aceh kemudian mengirimkan utusan ke Turki, meminta bantuan militer. Tercatat pada tahun 1547, di era Sultan Suleiman I, Duta Besar Aceh mendatangi Istanbul. Utusan dari Aceh tersebut meminta bantuan militer berupa armada laut serta meriam untuk menghadapi Portugis. Permohonan tersebut dikabulkan oleh Sultan Suleiman I yang merasa bertanggungjawab melindungi kapal-kapal muslim dari serangan Portugis.

Sejak saat itulah, korespondensi antara Aceh dengan Turki pada abad ke-16 mulai intensif dan berlanjut di era pemerintahan Sultan Selim II. Sama seperti pendahulunya, Sultan Selim II juga memberikan bantuan militer berupa kapal, pasukan artileri, dan persenjataan lainnya yang dibutuhkan Aceh untuk menyerang Portugis. Untuk itu, Turki mengirim sebuah ekspedisi yang dipimpin oleh Laksamana Kurtoglu Hizir Reis ke Aceh. Meskipun kemudian ekspedisi tersebut dialihkan untuk memadamkan pemberontakan di Yaman. Namun persenjataan dan teknisi militer Turki berhasil tiba di Aceh.

Berdasarkan catatan Portugis pada tahun 1582, setiap tahun Aceh mengirimkan utusan beserta sejumlah hadiah seperti emas, batu mulia, rempah-rempah, dan parfum kepada sultan Utsmani. Selain itu, Aceh juga membangun perdagangan rempah-rempah ke Timur Tengah. Sebagai balasannya, Turki memberikan bantuan militer berupa persenjataan, ahli militer, serta perlindungan untuk Aceh. Hubungan tersebut kemudian menjadikan Aceh sebagai wilayah protektorat Kesultanan Utsmani hingga abad ke-18.

Menjadi bagian dari imperium Kesultanan Utsmani, Kesultanan Aceh Darussalam kemudian menjadi negara dengan kekuatan militer yang diperhitungkan di kawasan Sumatera dan Malaka. Beberapa kali Aceh mampu mengalahkan Portugis dalam berbagai pertempuran. Selain itu, kapal-kapal Aceh diizinkan menggunakan bendera Turki.

Lebih lanjut, bendera Kesultanan Aceh Darussalam berwarna merah dengan bulan sabit, bintang, dan pedang berwarna putih, menyerupai bendera Kesultanan Utsmani. Salah satu peninggalan Kesultanan Aceh Darussalam, Meriam Lada Secupak, merupakan salah satu meriam pemberian dari Turki.

Sumber: Buku "Mapping the Acehnese Past".

Gambar. Sultan selim II.

Gambar. Meriam turki di aceh yg di rampas oleh belanda, dan masih tersimpan di sana. 

Repost. : Fb Are Lando

BUKTI HUBUNGAN DIPLOMATIK ACHEH - TURKI USTMANI.

5 BUKTI TENTANG PERSAHABATAN MESRA  KERAJAAN ACEH DENGAN DINASTI OTTOMAN

1. Mata Uang Kerajaan Aceh Menyematkan Nama Sultan Ottoman

Tahun 2013 lalu penduduk Gampong Pande, Aceh, menemukan beberapa koin emas yang diduga adalah peninggalan Kesultanan Aceh. Yang unik dari koin ini adalah tulisan yang tersemat di sana. Di satu sisi bertuliskan Alaudin Riayat Syah Al Kahar, yang merupakan nama dari raja Aceh, dan di sisi lain tertulis nama Sulaiman I yang tak lain merupakan nama dari sultan Ottoman.

Sampai menuliskan nama sultan kerajaan lain di mata uang negara sendiri, maka ini adalah bukti kuat jika keduanya memang punya hubungan yang sangat erat. Dan ketika ditelusuri, keduanya ternyata memang punya kedekatan yang sangat intim. Bahkan bisa dibilang Aceh sendiri mengakui jika mereka adalah bagian dari Ottoman.

2. Dinasti Ottoman Pernah Memberikan Bantuan Alutsista

Terletak di posisi yang sangat strategis untuk berdagang membuat Aceh jadi incaran banyak negara. Salah satunya adalah Portugis yang bolak balik ingin mengkudeta dan memonopoli perdagangan di sana. Geram dengan hal ini, kemudian Aceh secara tegas ingin melakukan perlawanan.

dalam wacana ini Aceh kemudian meminta bantuan kepada Ottoman. Seorang utusan dari Aceh pergi ke Turki untuk meminta persenjataan berupa meriam-meriam. Kesultanan Ottoman pun girang luar biasa kedatangan saudara jauh. Tanpa banyak bertanya lagi, kemudian mereka mengirim apa yang dikehendaki oleh Aceh. Tak hanya meriam-meriam saja, Ottoman juga mengirim seorang teknisinya sekalian bernama Lutfi Bey.

3. Dinasti Ottoman Bantu Aceh Usir Portugis

Ketika konfrontasi tak kunjung padam dengan Portugis, Aceh pun tak punya pilihan lain selain memberikan perlawanan penuh kepada mereka. Lagi-lagi, Aceh pun meminta bantuan Ottoman yang kemudian dijawab dengan antusias oleh sang sultan Turki.

Tercatat, Ottoman membantu Aceh dengan mengirimkan sekitar 15 buah kapal penuh dengan prajurit dan persenjataan. Aceh pun salut luar biasa dengan saudara jauhnya. Sayangnya, ketika itu yang datang hanya dua kapal saja karena sisanya diperbantukan di Yaman lantaran ada pemberontakan melawan Ottoman.

4. Aceh Gantian Membantu Ottoman Dalam Perang

Tak hanya meminta bantuan terus menerus, Aceh sendiri juga pernah membantu Ottoman. Jadi, pada suatu ketika Turki tengah dihadapkan dengan posisi yang cukup rumit yakni berperang melawan kekaisaran Rusia. Alasan perangnya sendiri karena Rusia mencoba untuk mencaplok wilayah bernama Krimea.

Perang tak dapat terhindarkan dan ketika itu Ottoman mendapatkan berbagai bantuan. Salah satunya datang dari kerajaan Aceh yang mengirim banyak pasukan. Bersama dengan orang-orang Ottoman, pasukan Rencong berjibaku melawan Rusia. Rusia kewalahan dalam perang ini, namun mereka tetap tangguh. Perang ini sendiri berakhir dengan ditandatanganinya perjanjian damai bernama Traktat Paris.

5. Nama Sultan Ottoman Selalu Menggema di Setiap Sholat Jumat

Satu hal lagi yang bisa jadi bukti kedekatan Ottoman dan Aceh adalah kebiasaan unik masyarakat negeri Rencong ketika itu. Jadi, dalam setiap sholat Jumat, khotib takkan pernah lupa untuk menyinggung tentang Sultan-Sultan Ottoman.

Tentu saja bukan disinggung tentang hal-hal yang buruk, tapi diungkapkan puji-pujian bagi kesultanan Turki ini. Jamaah selalu diingatkan jika mereka punya saudara jauh di sana yang selama ini selalu berjasa kepada Aceh dan sebaliknya. Hal ini jelas menandakan keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dan juga harmonis.

Kesamaan visi dan misi membuat Aceh dan Ottoman bisa menjalin kerja sama yang begitu erat. Sayangnya, hubungan ini berangsur-angsur menipis dan hilang tatkala eksistensi keduanya mulai memudar. Khususnya Ottoman yang pada akhirnya diganti menjadi republik oleh seorang pria bernama Mustafa Kemal Attaturk.

Sumber. :  Fb Are Lando