Gempa Aceh 1983

GEMA AR-RANIRY, No. 51/52 TAHUN XV. Mac-Jun 1983.

Edisi ini membangkitkan berita tentang gempa bumi besar yang melanda Banda Aceh pada 4 April 1983, yang paling teruk sejak 1964. Gempa bumi ini menyebabkan kerosakan fizikal yang sangat besar kepada bangunan pendidikan dua kampus di Darussalam dan bangunan kerajaan Aceh.

Koleksi: Masykur Syafruddin, Museum Pedir

Kunjungi Sekretariat Muzium MAPESA-PEDIR di Jl. Selamat No. 47 Punge Blang Cut, Kota Banda aceh untuk akses kepada koleksi majalah klasik kami.

Hadiah Hari Jadi Kota Banda Aceh.

Semoga dihari jadinya yang  ke 818  Kota Banda Aceh  semakin Jaya , Damai dan Makmur adanya,  tanggal 22 April 2023 juga bertepatan dengan Hari raya Idhul Fitri.

Rasanya ingin sekali memberikan kado terindah buat kota Banda Aceh, tempat  dimana dua tahun terakhir ini kami mencari makan dan membesarkan serta mendidik anak kami,tapi apa yang bisa kami berikan??

Semoga  tulisan status saya dibawah ini bisa diterima sebagai kado ulang tahun kota Banda Aceh yang ke 818.

Nisbah Aceh dan Aceh Darusalam.

Mungkin sudah banyak yang tahu, atau mungkin juga ada yang belum tahu dimana tulisan Aceh dan Aceh Darusalam yang otentik dituliskan sebagai  prasasti nama  Aceh dan Aceh Darusalam  sebagai suatu kenegerian dimasa lalu.

1. Aceh Darusalam, Prasasti yang menyebutkan Aceh Darusalam dapat dijumpai pada makam seorang ulama yang berada dikomplek  Sultan Alauddin Ri'ayat Syah  di Indrapuri, Abes dengan inskripsi nisan : 

عنه 
 اجه دار السلام

' Aceh Darusalam ' 

inskripsi nisan ulama ini  merupakan nisan bertipologi nisan Aceh yang istimewa dari periode abad 16 Masehi, perihal komplek ini  sudah diposting lengkap oleh Mapesa.

2. Aceh, Prasasti yang menyebutkan  Aceh sebagai suatu kenegerian dapat dijumpai pada makam seorang wanita (Inanda ( inangda) Syah Alam Raja Iskandar Muda  Johan Berdaulat)  dengan nisan tipologi Aceh periode  abad 17 yang berada di komplek Cagar Budaya Sultan Sayidil mukamil , Merduati, Banda Aceh.

Adapun petikan inskripsi yang menyebut Aceh  sebagai kenegerian sbb: 

دالم نكرى اجه اين

'dalam  negeri  Aceh ini'

Kata Aceh dan Aceh Darusalam adalah nisbah tempat yang otentik.

Dalam perkembangan selanjutanya, orang orang luar negeri  yang memiliki hubungan dengan Aceh menyebut Aceh dengan berbagai nama  antara lain

Orang Arab menyebut  Aceh  sebagai Asyi , orang India  menyebut Aceh dengan sebutan Aca dan banyak lagi sebutan lain tentang nama Aceh oleh orang orang luar negeri.

Dari uraian diatas  bisa disimpulkan bahwa Aceh sejak dahulu kala  telah dinisbahkan sebagai nama tempat oleh para leluhur yang telah mendirikan Aceh sebagai kenegerian yang berbentuk  kesultanan yang sekarang telah ditetapkan sebagai Provinsi Aceh .

Demikian halnya nama Banda Aceh juga secara administratif telah ditetapkan sebagai kota administatif  Kota Banda Aceh  dengan Walikota sebagai kepala daerahnya , Banda Aceh sekaligus juga sebagai ibukota Provinsi Aceh.

Semoga kita bangga menggunakan kata Aceh sebagai tempat kita berpijak saat ini, bukan nama nisbah lainya.

Inkripsi telah dibaca oleh Mapesa.

Selamat Hari jadi yang ke 818 kota Banda Aceh

Sumber : Jun Mastra

Arsip Terbitan IMAM

Sumber : Faiz Hilmy

Nur Dari Madinah Di Pidie - Aceh.

Masjid An-Nabawi, 1908.
 Sumber:ar.wikipedia.org/wiki/المسجد_النبوي

Sudah sejak berabad lamanya, dua Tanah Haram, Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, merupakan dua pusat keilmuan Islam di Hijaz. Ulama-ulama dari berbagai pelosok Dunia Islam telah datang ke kedua kota suci ini untuk mengajarkan ilmu-ilmu Islam, begitu pula para penuntut ilmu yang berdatangan dari seluruh penjuru dunia.

Masjid Al-Haram dan Masjid An-Nabawiy telah mengisi peran besar dalam memajukan dunia ilmu pengetahuan, tidak saja pada masa Rasulullah Shallahu ‘alaihi wa Sallam tapi juga pada masa Khulafa’ur Rasyidin dan setelah mereka sampai dengan masa-masa paling kemudian.

Di sekitar kedua masjid ini juga telah dibangun berbagai madrasah yang pada gilirannya telah ikut meningkatkan kepesatan gerak keilmuan. Namun, tidak sedikit para ulama yang memandang mengajar di Masjid lebih baik, lebih bermanfaat dan lebih besar pahalanya daripada mengajar di madrasah-madrasah. Di samping itu, mengajar di Masjid merupakan amal sukarela yang tidak terikat dengan berbagai aturan, serta terbuka untuk semua orang tanpa pembatasan.

Namun, sebelum dilanjutkan, saya akan mengemukakan lebih dahulu alasan mengapa topik ini yang akan dibicarakan.

Ahad yang lalu, Mapesa dan Komunitas Pakaian Adat-Pidie telah melakukan meuseuraya atau kegiatan gotong-royong membersihkan serta menata ulang letak nisan-nisan yang terdapat di satu kompleks makam bersejarah di Gampong Sanggeu, Pidie. Semoga Allah ‘Azza wa Jalla membalas kebaikan dan perwujudan kesetiaan tersebut dengan sebaik-baik balasan dari sisi-Nya.

Salah satu makam yang terdapat dalam kompleks itu adalah makam seorang ulama besar, Syaikh ‘Abdur Rahim bin Shalih Al-Madaniy, yang wafat pada 943 Hijriah (1537 Masehi).

Meuseuraya Mapesa dan Komunitas Pakaian Adat-Pidie di Kompleks
Makam Syaikh 'Abdur Rahim bin Shalih Al-Madaniy, Sanggeu, Pidie.

Salam hormat dan rindu!

Keberadaan makam ulama besar ini sudah diketahui sejak 2008. Saat itu, saya bersama Teungku Razali Ismail dari Bireuen, dalam sebuah lawatan singkat yang hanya memakan waktu satu hari di Pidie. Tujuan lawatan adalah untuk mengunjugi Klibeut sampai dengan Batee, tepatnya Kuala Geunteing . Sangat perlu saya ungkapkan di sini—dengan disertai rasa syukur dan doa kebaikan—bahwa motivator di belakang lawatan ini tidak lain adalah tulisan Almarhum H. M. Zainuddin, salah satu di antara para “penyimpan kenangan” di abad ke-20 yang lalu—semoga Allah Ta’ala melimpahkan rahmat dan keampunan kepadanya. Lawatan itu adalah untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang disebutkan H.M. Zainuddin dalam bukunya Tarich Atjeh dan Nusantara. Tempat-tempat itu, antara lain adalah: Makam Sultan Ma’ruf Syah di Klibeut, Jrat Putroe Bale di Sanggeu, satu bangunan kuno di Batee, dan Kuala Geunteing. Segala puji kepada Allah Rabbul ‘Alamin, atas anugerah dan kemudahan dari-Nya, semua tempat ini telah sempat dikunjungi pada waktu itu.

Satu hal yang tidak terduga-duga, dalam waktu kami berada di Sanggeu setelah berkunjung ke kompleks makam Putroe Balee, dan belum seberapa jauh meninggalkan kompleks tersebut untuk keluar menuju Groenggroeng lantas ke Batee, mata kami sontak menjurus ke satu kompleks makam di sisi kiri kami. Nisan-nisan kuno dalam kompleks itu selain tidak terurus, bagian puncaknya pun rata-rata sudah cacat berat akibat dijadikan sebagai batu pengasah benda-benda tajam.

Tidak jauh dari situ, kami kemudian juga melihat satu kompleks lain dengan batu nisan yang unik. Bentuknya lebih kurang seperti bentuk tharbusy (tharbusy: diarabkan dari kata dalam bahasa Persia, “sarbusy”, yang berarti penutup kepala). Itulah kali pertama saya melihat nisan semisal itu, dan tidak pernah ditemukan di kawasan peninggalan sejarah Samudra Pasai.

Kedua nisan masih sangat utuh, cuma saja posisi berdirinya yang sudah tidak tegak lagi, bahkan sudah sangat condong. Lumut juga sudah tampak menebal di beberapa bagian permukaan batu. Masih utung, lumut tebal itu tidak merusak inskripsi yang terdapat di bagian bawah (pinggang) kedua nisan.

Tulisan Penuh klik Disini

Teluk Samawi

Laguna yang dipuji-puji oleh para pelaut sekarang telah berubah nama dan fungsi, sebagiannya telah dipagari menjadi waduk.

Menurut kesaksian von Schmidt dalam kunjungannya ke Teluk Samawi:

"Selama enam belas bulan tinggal di perairan Aceh, semua jalur laut di pantai Utara telah saya kunjungi beberapa kali, dan khususnya teluk dari Telok Semawé pada tahun 1882-83. Tanpa ragu-ragu untuk menyatakan Telok Semawe adalah yang terbaik di pantai utara, dan menganggapnya sebagai pelabuhan yang aman dan cocok dalam hampir semua hal. Saya menunjukkan lokasi yang sangat baik dari teluk Telok Semawe, di mana pada saat yang sama ratusan kapal dan kapal barang (kapal kargo) dapat menemukan tempat berlabuh yang baik, dan kapal-kapal kecil dapat berlabuh sangat dekat dengan pantai; bahkan dalam angin timur laut yang kencang terus-menerus, komunikasi dari roadstead dengan pantai dapat dipertahankan di sepanjang laguna, yang dapat diakses dan dilayari tidak hanya untuk kapal tipe sloop dan kapal ringan tetapi juga untuk kleine zeeschepen."

- J.H.P. von Schmidt auf Altenstadt

Judul: Telok Semawé de beste haven op Atjeh's noordkust - benevens eenige voorafgaande beschouwingen

Diterbitkan: s Gravenhage, Van Stockum & Zoon, 1887.

Unduh PDF : Klik Di Sini

Published (digital): KITLV

Use and reproduction: Copyright not evaluated

Oleh: Tgk Malikulsaleh Al-Aluby, kontributor Teluk Samawi

Gambar: 

1. Foto udara waduk Pusong Lhokseumawe dan laut Selat Malaka, oleh Irfan M Nur

2. Foto udara waduk Pusong Lhokseumawe dan aliran krueng Cunda (krueng Lhokseumwe), oleh Irfan M Nur

3. Foto udara waduk Pusong Lhokseumawe dan aliran krueng Cunda (krueng Lhokseumwe), oleh Irfan M Nur

4. Kapal ms. Musi di Teluk Lhokseumawe. Ada beberapa prahu di sekitar kapal. Di paling kiri foto adalah prahu yang memuat drum minyak. Foto: W.Th. P. Mierop, tahun 1957. Sumber: maritiemmuseum.nl

5. Kapal uap KPM di Teluk Lhokseuawe, Aceh, tahun 1920. Sumber: maritiemmuseum.nl

6. Perahu layar di sekitar laguna Lhokseumawe, tahun 1920. Sumber: KITLV 43764.

Sebuah karya Melayu tentang hukum Islam dari Aceh

Pada abad ke-16 kesultanan Aceh di pantai utara Sumatera tumbuh menjadi kerajaan Muslim yang paling kuat di Asia Tenggara dan pusat besar untuk studi dan pengajaran Islam. Salah satu ulama dan penulis paling terkenal dari Aceh adalah Abdul Rauf ('Abd al-Ra'f ibn 'Alī al-Jāwī al-Fanṣurī al-Sinkīlī), yang lahir di Singkil di pantai barat Sumatera sekitar tahun 1615. 

Seperti banyak intelektual dari dunia Melayu, Abdul Rauf melakukan haji dan menghabiskan beberapa tahun perjalanan belajar dengan sukses. Guru pertama di Yaman dan kemudian di Jeddah, Mekah dan Madinah di semenanjung Arab. Setelah sembilan belas tahun di Timur Tengah, pada tahun 1661 Abdul Rauf kembali ke Aceh pada masa pemerintahan ratu pertama, Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Syah (memerintah 1641-1675), putri penguasa Aceh yang paling terkenal, Iskandar Muda (memerintah 1607- 1636).

Abdul Rauf menyusun banyak karya dalam bahasa Melayu dan Arab, termasuk interpretasi Melayu pertama terhadap Al-Qur'an,Tarjuman al-mustafidi, berdasarkan Tafsir al-Jalālayn. Atas perintah Sultanah Safiatuddin Syah pada tahun 1663, ia juga menulis sebuah karya tentang fikih (fiqh), berisi pedoman kewajiban agama dalam segala aspek kehidupan sesuai dengan syariat Islam.

Berjudul Mir'āt al-ṭullāb fi tashīl ma'rifat al-aḥkām al-shar'iya lil-mālik al-wahhāb,'Cermin para pencari ilmu hukum Allah'. Ditulis untuk melengkapi karya Nuruddin al-Raniriirāṭ al-mustaqīm, karya Melayu populer lainnya di fiqh disusun di Aceh pada tahun 1644 yang hanya berfokus pada kewajiban agama,Mir'āt al-ṭullāb mencakup topik yang jauh lebih luas yang mempengaruhi kehidupan sosial, politik dan ekonomi, diatur dalam bagian-bagian tentang hukum komersial, perkawinan dan pidana.

Mulai dari naskah Mir'āt al-ṭullāb. Ini adalah halaman kedua dari buku aslinya, karena pada awalnya akan ada halaman pertama yang dibuka di sebelah kanan, dengan bingkai bercahaya yang mencerminkan dekorasi pada halaman yang masih ada. Iluminasi biasanya bergaya Aceh, dengan palet warna merah, hitam, kuning, dan putih. Perpustakaan Inggris, Atau. 16035, f. 1r .noc

Meski disusun di Aceh,Mir'āt al-ṭullāb berpengaruh di seluruh kepulauan Melayu, termasuk daerah-daerah yang jauh ke timur seperti Gorontalo di Sulawesi Utara dan Mindanao. 27 salinan manuskrip dari Mir'āt al-ṭullāb diketahui sejauh ini, diadakan di perpustakaan di Jakarta, Aceh, Kuala Lumpur, Berlin, Leiden dan London (untuk daftar lengkap lihat Jelani 2015: 132-134). Naskah London, yang disimpan di British Library sebagai Or. 16035 , kini telah sepenuhnya didigitalkan dan dapat dibaca di sini . Menurut kolofon itu disalin pada 14 Muharam 1178 (14 Juli 1764), dan dari iluminasi dan ciri-ciri kodikologis lainnya ditulis dengan jelas di Aceh.

Naskah tradisional Melayu tidak menggunakan tanda baca, paragraf, atau penomoran halaman. Selain rubrikasi – penyorotan dengan tinta merah pada kata-kata penting – ada beberapa alat bantu visual untuk membedakan antara bagian-bagian teks yang berbeda, dan sulit untuk membayangkan dengan tepat bagaimana pembaca awal berhasil menjelajahi buku-buku panjang. Uniknya, dalam beberapa manuskrip dari Aceh, kami menemukan sistem marginalia yang berkembang, yang secara visual menandai awal topik baru dalam teks kepada pembaca. 

Foto Mir'āt al-ṭullāb oleh Abdul Rauf dari Singkel, dengan indikator subjek marginal kaligrafi.  Perpustakaan Inggris, Atau.  16035, dst.  74v-75r.

Sumber Fb : Malikul Mubin

Pemupusan Sejarah Acheh Terus Berlanjut

Jaya Islam Di jazirah nusantara berkaitan dengan jaya acheh. Pemupusan sejarah acheh sama dengan pemupusan sejarah turki utsmani. Sama² bertujuan untuk menghilang jejak power islam. Jadi, untuk mempublikasi negara baru maka wajib di hilangkan sejarah negara lama. Dan untuk terbinanya khilafah UN(PBB), maka wajib di hapusnya Khilafah Utsmani. Bukankah selepas runtuhnya turki utsmani langsung terbentuknya khilafah UN ! Dan bukanlah selepas runtuhnya kerajaan acheh langsung di ikuti dengan terbinanya kerajaan(negara) indonesia !. 

Sedangkan dalam otak kita, khasnya untuk kelahiran 1940-an ke atas hanya di provokasi dengan isu Komunis yg di mobilisasi oleh agen demokrasi. Yg menghasilkan kesimpulan kpd generasi 40-an, perjuang pertama yg berapi-api di semenanjung asia tenggara hanya ketika belanda dan british mememasuki jazirah ini.

----------------------------------------------

Penulis : Mapesa Acheh

Tembok Istana Daruddunia yang masih tersisa di seputaran kawasan pendopo Gubernur Aceh sekarang. Tinggalan arkeologi periode peradaban islam ini belum mampu memikat lembaga pemerintah yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penelitian.

Daruddunia di mana para sultan agung Aceh mengeluarkan putusan-putusan yang menentukan dalam sejarah. Tembok tinggi yang mengelilingi Dalam Kesultanan Aceh diruntuhkan dan lenyap. Tidak sedikit masyarakat Aceh, di dalam maupun di luar Kota Banda Aceh, mempertanyakan mana bekas tapak Dalam Kesultanan Aceh yang pernah menghebohkan dunia. Ada semacam kerinduan dan gairah yang mendalam untuk dapat menyaksikan bekas kediaman sultan-sultan Aceh yang legendaris sekalipun cuma reruntuhan. Reruntuhan itu, setidaknya, mampu membangun sebuah imajinasi historis akan kebesaran masa silam, dan imajinasi tersebut pada gilirannya mampu mengembalikan rasa percaya diri serta kemauan keras sebuah bangsa yang dalam sejarahnya pernah sampai ke puncak kejayaan.

Untuk melakukan kerja penyelidikan, penelitian, dan pelestarian Mapesa memiliki gayanya tersendiri, Mapesa tidak pernah menunggu "pencairan dana" dari pihak pemerintah sekalipun tetap membuka diri untuk berbagai bentuk dukungan dari pelbagai pihak, pemerintah maupun masyarakat.

Kerja ini, hakikatnya, merupakan kerja pelestarian yang besar faedahnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penyingkapan nilai-nilai budaya yang Islami serta pengokohan kepribadian bangsa.

Foto-foto oleh Irfan M Nur

#RevitalisasiBandarAcehDarussalam

Bukti Aceh Dulu Menggunakan Koin Emas.

Foto di bawah Koin emas Kerajaan Aceh pada masa pemerintahan Ratu Safiatuddin [Sumber: Prominent Women in The Glimpse of History]

Penulis : Iskandar Norman.

Soal mata uang emas Kerajaan Aceh memang sempat heboh pada akhir tahun 2013 lalu. Ribuan keping koin emas ditemukan di areal tambak Gampong Pande, Banda Aceh. Lokasi bekas istana Kerajaan Aceh saat pertama dibangun, sebelum dipindahkan ke lokasi baru setelah dihamtam banjir besar.

Ribuan koin emas dengan nama raja atau ratu yang menjabat pada masanya tertulis di sisi koin emas tersebut. Meski sudah berbilang abad koin-koin itu masih bagus, malah para kolektor dari berbagai negara datang untuk membelinya.

Sekarang mari kita lihat referensi sejarahnya. Guru besar ilmu sejarah Universitas Gajah Mada (UGM) Prof Teuku Ibrahim Alfian dalam buku Mata Uang Emas Kerajaan-Kerajaan di Aceh menjelaskan bahwa koin emas kerajaan Aceh itu disebut sebagai derham. Koleksi lengkap berbagai koin emas itu bisa dilihat di Museum Negeri Banda Aceh, selain itu juga disimpan dalam koleksi numismatic di Museum Nasional Indonesia di Jakarta.

Koleksi mata uang emas Aceh ini juga disimpan oleh Letnan Jendral GCE Van Daalen yang pernah menjabat sebagai Gubernur Militer Belanda di Aceh pada masa perang kolonial.

Selain itu juga dikoleksi oleh J Hulshoff mantan anggota Dewan Hindia (Raad van Indie) dan H Scheffer yang pernah menjabat sebagai wali kota (Burgermeester) Cirebon ketika masa Hindia Belanda berkuasa di Nusantara.

Penelitian terhadap mata uang emas kerajaan-kerajaan di Aceh juga pernah dilakukan para peneliti Belanda. Diawali pada tahun 1888 oleh KFH van Langen, dilanjutkan oleh J Hulshoff Pol pada tahun 1929 dan HKJ Cowan pada tahun 1939.

Para peneliti lainnya adalah William Shaw dan Muhammad Kassim Haji Ali, keduanya menulis buku Malacca Coins diterbitkan pada tahun 1970 di Kuala Lumpur oleh Museum Negara Malaysia.

Profesor Teuku Ibrahim Alfian menjelaskan bahwa, Kerajaan Samudera Pasai di Aceh Utara merupakan kerjaan Islam pertama di Asia Tenggara yang mengeluarkan mata uang emas. Mata uang emas Kerajaan Samudera Pasai pertama kali diterbitkan oleh Sultan Muhammad Malik az-Zahir (1297-1362). Sampai sekarang tercatat sebagai mata uang emas tertua.

Mata uang emas Kerajaan Samudera Pasai memiliki diameter 10 mili meter, kecuali mata uang emas yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Sultan Zainal Abidin (1383-1405) dan Sultan Abdullah (1500-1513).

Setelah Kerajaan Samudera Pasai, mata uang emas juga dikeluarkan oleh Kerajaan Aceh Darussalam, setelah Kerajaan Samudera Pasai ditaklukkan oleh Kerajaan Aceh Darussalam pada tahun 1524. Lebih jelasnya bisa dibaca dalam buku De Gouden Munten van Noord-Sumatra yang ditulis oleh J Hulshoff diterbitkan di Amsterdam, Belanda pada tahun 1929.

Selain itu tentang mata uang emas Kerajaan Aceh juga ditulis oleh KFH van Langen dalam buku De Inrichting van het Atjehshe Staatsbestuur onder het Sultanaan diterbitkan pada tahun 1888 di Belanda. Bisa juga dibaca dalam Vytrekening van de Goude en Silvere Munts Waardye der Maten en Swaarte de Gewigten in de Kespective Gewesten van Indien yang ditulis oleh Johannes Meertens dan diterbitkan di Middelburg pada tahun 1691.

Referesi lainnya tentang mata uang emas Kerajaan Aceh juga bisa dibaca dalam buku Atjeh karya J Kreemer yang diterbitkan di Leiden, Belanda pada tahun 1923, serta dalam buku Bijdrage tot de kennis der Geschiedenis van het rijk Samoedra-Pase yang ditulis oleh HKJ Cowan pada tahun 1938.

Itulah beberapa referensi yang membahas tentang mata uang emas kerajaan di Aceh, baik pada masa periode Kerajaan Samudera Pasai maupun pada periode Kerajaan Aceh Darussalam. Dengan berbagai referensi dari kalangan Eropa tersebut, lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa kerajaan Aceh pasa masa lalu memang menggunakan mata uang emas.

Repost Fb Malikul Mubin

Penyebab Aceh Sanggup Berperang Melawan Belanda.

Kerajaan Aceh telah menyadari bahwa Belanda yang sudah lebih dua setengah abad (lebih 250 tahun) menguasai/menjajah nusantara, lambat laun pasti akan menyerang Aceh. Satu-satunya Kerajaan di nusantara yang masih merdeka. Belanda tidak bisa menyerang Aceh karena Kerajaan Aceh terikat perjanjian kerja sama dengan Kerajaan Inggris. Perjanjan itu dikenal sebagai “Traktrat London”.

Meski demikian, pasca dibukanya Terusan Suez, keberadaan Selat Malaka menjadi jalur perdagangan dunia yang paling sibuk. Kerajaan Aceh yang berada di pintu masuk Selat Malaka di sebelah barat memegang peranan penting perdagangan dunia masa itu. Pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pesisir Aceh ramai disinggahi kapal dari Amerika dan Eropa.

Belanda dengan VOC-nya yang ingin memonopoli perdagangan, berusaha memprovokasi Kerajaan Aceh di Selat Malaka, citra Aceh di mata internasional ingin diperburuk, seolah Aceh tidak mampu menjamin keamanan di Selat Malaka. Namun provokasi-provokasi Belanda itu tidak berhasil.

Belanda akhirnya melobi Inggris untuk membuat perjanjian yang dikenal dengan “Traktat Sumatera” yang isinya Inggris seolah-olah Inggris telah secara sepihak mengesampingkan “Traktrat London”. Berbekal perjanjian itu Belanda kemudian mencari cara untuk memerangi Aceh.

Menyadari langkah Inggris dan Belanda itu, ketika Kerajaan Aceh hendak diperang oleh Belanda, Sulthan Aceh membentuk kabinet perang, dan mengangkat Tuanku Hasyim Banta Muda sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang Aceh.

Untuk menghadapi serangan Belanda, Tuanku Hasyim Banta Muda memperkuat benteng pertahanannya. 15.000 pucuk senapan dan mesiu didatangkan dari Penang. Senjata-senjata itu dibeli secara barter dengan rempah-rempah dari hasil perkebunan yang dibangunnya.

Dan agresi militer pertama Belanda ke Aceh pada 26 Maret 1873 gagal total, Panglima Perang Belanda, Mayor Jendral JHR Kohler tewas ditembak pejuang Aceh di halaman Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Kekalahan Belanda pada agresi pertama itu, membuat berang Kerajaan Belanda. Pengalaman mereka selama 250 tahun menjajah nusantara, sama sekali tak berarti apa-apa ketika berhadapan dengan Aceh. Kemudian Belanda datang lagi dengan agresi militer kedua ke Aceh, dengan jumlah pasukan dan kapal perang yang lebih banyak. Dan sejak saat itu Belanda terus menghadapi peperangan yang melelahkan selama 69 tahun di Aceh.

Sumber : FB Malikul Mubin

Mengenang Pelabuhan Aceh, Embarkasi Haji Pertama di Nusantara

Penulis : Ruslan.

MUSIM Haji telah tiba. Tahun demi tahun, jumlah umat Islam Indonesia yang pergi ke Baitullah semakin meningkat. Pemerintah juga sibuk membenahi sistem untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah yang menunaikan rukun Islam yang kelima, mulai dari pelayanan administrasi, kesehatan, transportasi, dll. Namun, mari kita melihat sejenak ke masa lalu. Dimana, transportasi yang digunakan untuk perjalanan ke tanah suci hanya melalui jalur laut. 

Menurut M. Shaleh Putuhena dalam bukunya Historiografi Haji Indonesia, mengutip kisah Lewis Barthema dari Roma (Italia) yang pernah menyaksikan kehadiran peziarah dari Greater India dan Lesser East Indies, Nusantara pada tahun 1503 di Jeddah (Arab Saudi). . Bahkan pada tahun 1526, Portugis menghancurkan kapal dagang dari Aceh menuju Jeddah. Namun beberapa kapal berhasil lolos. Sebuah sumber dari Venesia menyebutkan, dalam kurun waktu 1565 hingga 1566, lima kapal kerajaan Aceh berhasil berlabuh di Jeddah. 

Pengamat sejarah dari Jakarta, JJ Rizal, mengatakan masyarakat dari berbagai daerah di Tanah Air harus terlebih dahulu berangkat ke Aceh sebelum melanjutkan ibadah haji. Termasuk jemaah haji dari Jakarta saat itu. Peran Aceh sebagai embarkasi haji pertama dalam sejarah Nusantara memang sudah dimulai sejak abad ke-13 dan abad ke-14 M (Reid: 1969). Letaknya yang strategis dan kekuatannya sebagai kekuatan Islam yang besar pada masa itu, menjadikan Aceh seperti magnet yang menarik para pedagang, turis dan intelektual untuk datang dan mampir. 

Hubungan Aceh dan Arab ;

Banyaknya aktivitas pelabuhan di Aceh tidak terlepas dari banyaknya pedagang Asia dan Arab yang datang berbondong-bondong. Mereka memindahkan pusat kegiatan perdagangan mereka di Malaka (Malaysia). Hal ini karena pada tahun 1511, Portugis menyerbu dan mengambil alih pelabuhan Malaka yang strategis dan penting (Reid 1969). Kedatangan para pedagang asing ke Aceh, membuat masyarakat pribumi semakin akrab berinteraksi dengan mereka. Berawal dari sini, pelabuhan Aceh semakin dikenal dunia. Termasuk para penguasa Hijaz (sekarang Arab Saudi), tempat Ka'bah Baitullah sebagai kiblat kaum muslimin berada.

Dalam artikel yang diterbitkan oleh salah satu harian lokal (Aceh) yang ditulis oleh pengamat sejarah Aceh, M Adli Abdullah (Emas dan Singgasana, Catatan Tersebar Aceh; 4/10/2009), disebutkan bahwa hubungan Kerajaan Aceh dengan tanah Hijaz mulai terjalin erat pada masa kepemimpinannya Sulthanah Zakiatuddin Inayatsyah (1678-1688 M). Ini dimulai pada 1672 M, Syarif Barakat, penguasa Mekkah pada akhir abad ke-17, mengirim duta besarnya ke Timur. Mencari sumbangan untuk pemeliharaan Masjidil Haram. Karena kondisi bangsa Arab saat itu masih miskin. 

Kedatangan mereka di Aceh setelah Raja Moghul, Aurangzeb (1658-1707 M) tidak mampu memenuhi keinginan Syarif Barakat. Ia tidak bisa berdonasi seperti biasanya ke Masjidil Haram saat itu. Setelah empat tahun, rombongan Mekah ini terjebak dalam ambiguitas di Delhi (India). Atas saran para sesepuh di sana, rombongan ini berangkat ke Aceh dan tiba pada tahun 1092 H (1681M). 

Sesampainya di Aceh, Dubes Mekkah disambut dan dilayani dengan baik dan hormat oleh Sulthanah Zakiatuddin Inayatsyah. Tak disangka, kedatangan utusan Syarif Mekkah menyulut semangat kelompok wujudiyah. Namun karena sosok Sulthanah Zakiatuddin yang alim dan mampu berbahasa Arab dengan lancar. Bahkan menurut sejarah, beliau berbicara kepada para tamu tersebut dengan menggunakan kerudung dari sutra Dewangga (Jamil: 1968). 

Para utusan Arab sangat senang diterima oleh Sulthanah Zakiatuddin, karena mereka tidak mendapatkan layanan serupa selama berada di Delhi, India. Bahkan empat tahun mereka di India, tidak bisa bertemu Aurangzeb. Sepulangnya Sulthanah Zakiatuddin Inayatsyah, memberikan cinderamata untuk rombongan dan Syarif Mekkah, juga sumbangan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Madinah terdiri dari: tiga kinthar emas murni, tiga rathal kamfer, cendana dan luwak (jeuebeuet fox) , tiga gulyun (alat merokok tembakau) emas, dua lampu kaki (panyot-dong) emas, lima lampu gantung emas untuk Masjidil Haram, lampu kaki dan lampu gantung emas untuk Masjid Nabawi. 

Sumbangan emas yang diberikan Sultanah kepada rombongan dari Mekkah, ternyata menjadi perbincangan dan perdebatan di Mekkah. Disebutkan bahwa hal ini tercatat dalam sejarah Mekkah, dimana disebutkan bahwa emas dan kiriman Sultan Aceh tiba di Mekkah pada bulan Syakban 1094 H/1683 M dan pada saat itu Syarif Barakat telah wafat. Pemerintahan Mekkah digantikan oleh putranya Syarif Sa'id Barakat (1682-1684 M). 

Snouck Hurgronje, mengatakan bahwa “Pengiriman Duta Mekkah ke Aceh pada tahun 1683 M” membuatnya terkesan dengan kebesaran masa lalu Aceh dan tercatat dalam bukunya, ketika ia tiba di Mekah pada tahun 1883. Ternyata kontribusi Kerajaan Aceh 200 tahun yang lalu masih hangat diperdebatkan di sana. Menurut dia, berdasarkan catatan sejarah Mekkah yang dipelajarinya, barang-barang cenderamata itu disimpan cukup lama di rumah Syarif Muhammad Al Harits sebelum dibagikan kepada para Syarif yang berhak atas tiga perempat dari hadiah dan sedekah tersebut. diberikan kepada orang miskin. Sedangkan sisanya, diserahkan ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. 

Pelabuhan Aceh Dalam Kenangan ;

Aceh merupakan persinggahan dan pemukiman utama bagi para pedagang Arab, Persia, dan India dalam mencari komoditas unggulan di masa lalu, seperti rempah-rempah dan juga dalam mencari pasar dan produk dari China. Kisah petualangan seorang ulama Cina bernama I-Tsing, menyebutkan bahwa ia telah meninggalkan Kanton menuju India pada tahun 672 M dengan menumpang kapal dagang Persia yang pernah singgah di Aceh dan pada saat itu terdapat pemukiman para pedagang Arab di sana (Mohammad Said 1981: 55-56). 

Gerini (1909) sebagaimana dikutip Mohammad Said (1981: 57), menyebutkan bahwa para pedagang Arab dan Persia telah dikenal baik oleh penduduk lokal di Aceh dan mereka sangat sering melakukan perjalanan berulang kali ke pelabuhan-pelabuhan Aceh. Melakukan transaksi perdagangan sejak pertengahan abad ke-10 atau sejak abad ke-11 (Reid: 1969, 1995). Perlak atau Ferlec (diucapkan oleh Marco Polo) dan Samudera (kemudian dikenal sebagai Pasai) adalah salah satu pelabuhan terbesar dan utama di wilayah tersebut antara abad ke-13 dan ke-14 Masehi.

Pelabuhan Lhokseumawe selama lebih dari 150 tahun merupakan pusat perdagangan terbesar di provinsi timur bagi para pedagang Muslim dalam bidang usahanya dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan perdagangan (Reid 1969). Menurut Reid juga, kata Sumatra diambil dari catatan Marco Polo ketika dia menyebut Ocean State dan memberi nama untuk merujuk ke seluruh pulau (Reid 1995). Sebelumnya Pelabuhan Lambri atau Lamuri merupakan pelabuhan Aceh yang menjadi fokus utama para pedagang Arab dan Persia pada abad ke-10 hingga abad ke-12 (Gerini 1909; Mohammad Said 1981). 

Antara abad ke-16 hingga abad ke-18 M, Aceh memiliki beberapa pelabuhan perdagangan besar yang bersaing dengan negara-negara besar Eropa, seperti Portugal, Spanyol, Prancis, Belanda, dan Inggris serta beberapa negara Asia, seperti Kekaisaran Cina dan Pemerintah India menguasai Selat Malaka dan seluruh wilayahnya. Mereka bersaing memperebutkan pengaruh politik dan ekonomi di daerah khususnya di bidang perdagangan (Reid 1969, 1995; Anderson 1840, 1971; Moor 1837; Tolson 1880; Marsden 1986). 

Sejak Aceh menjadi pelabuhan internasional, sudah ada beberapa bahasa yang digunakan dalam pergaulan antar bangsa, terutama awal abad ke-17, bahasa Arab dan Portugis, selain bahasa Melayu, baik lokal maupun internasional (Rodolphe De Koninck, Aceh In The Time Iskandar Muda : 1977, hlm. 29). 

Nama-nama pelabuhan di Aceh sekitar tahun 1814 seperti yang disebutkan oleh Anderson (1840:159) adalah Tapoos, Sebadi, Pulau Dua, Kalavat, Telapow, Muckie Utara dan Selatan, Labuan Haji, Senanghan, Annalaboo, Pulo Ryah, Tarang, Manghin, Seimeyoh, Tareepuli, Taddow, Singkel, Ayam Dammah, Terrooman, Rhambong, Saluhat, Soosoo, Kivala Batu, Bahroos, Tampattuan, dan Samadua semuanya berada di pantai barat; Acheen, Pedada, Lauang, Pedir, Pakan, Selu, Burong, Sarung, Murdoo, Samalangan, Passangan, Junka, Teluksamoy, Chunda, Passy, ​​dan Curtoy, semuanya berada di pesisir utara atau timur. Kapten Coombs yang berkunjung ke Aceh pada awal tahun 1818 memperkirakan nilai kegiatan perdagangan ekspor dan impor sebesar 2.234.250 dolar Spanyol. Total ekspor pala saja berkisar antara 15.000 hingga 16.000 ton per tahun (Anderson 1840: 161-163). 

Terakhir, itulah sekilas sejarah pelabuhan Aceh yang menjadi tempat pemberangkatan haji pertama bagi umat Islam di Nusantara. Letaknya yang strategis berperan penting dalam perdagangan sekaligus menjadi penghambat dominasi bangsa Barat di Asia Tenggara melalui armada Kerajaan Aceh Darussalam (1496-1903 M) yang dikenal tangguh saat itu. Pelabuhan Aceh akan kembali ke Berjaya, jika ada niat dan usaha yang konsisten dari pemerintah untuk memajukannya. Jika ini terwujud, maka akan menjadi pesaing utama pelabuhan Singapura di masa depan. Semoga.

Mengapa Belanda Sampai Membuat Sayembara Penulisan Sejarah Aceh.

Foto bawah Prof Raden Husein Djajadiningrat [Sumber: Collectie Tropenmuseum]

Penulis : Iskandar Norman.

Belanda ingin mengubah sejarah Aceh menurut versi mereka. Upaya untuk mengubah sejarah Aceh ini dilakukan oleh orientalis Belanda setelah menemukan berbagai kitab klasik peninggalan Kerajaan Aceh ketika perang Aceh dengan Belanda berlangsung.

Manuskrip dan kitab-kitab klasik Aceh dan Melayu itu menggambarkan kemegahan Aceh pada masa lalu, hal yang tidak diyakini oleh Belanda, makanya Belanda kemudian mendirikan “Atjeh Institute” menariknya lembaga ini didirikan di Den Haag, Belanda, bukan di Aceh, lembaga yang dikhususkan mengkaji tentang Aceh.

Atjeh Institute dibangun pada 31 Juli 1914 atas prakarsa Prof Dr Cristian Snouck Hurgronje, yang kemudian ditetapkan dengan surat keputusan KB nomor 61 oleh pemerintah Kolonial Belanda. Pada saat itu perang Aceh dengan Belanda masih berlangsung.

Pengurusan Atjeh Institute ketika itu adalah Prof Dr Cristian Snouck Hurgronje sebagai ketua, Dr C Janssen sebagai sekretaris dan Prof JV van Werde C J Haselman sebagai Bendahara. Kesungguhan pemerintah kolonial Belanda dalam mendalami dan meneliti karakteristik dan budaya Aceh, tercermin dari lembaga ini, tulisan-tulisan tentang Aceh yang ditulis oleh ahli ketimuran, dan sumber-sumber Melayu dibedah habis-habisan. Berbagai buku tentang Aceh kemudian ditulis ulang dan diterbitkan dalam bahasa Belanda. Isinya bisa ditebak, sejarah Aceh versi Belanda.

Enam tahun sebelum Atjeh Institute didirikan, Fakultas Sastra Universitas Leiden, Belanda pada tahun 1908 juga membuat sayembara menulis sejarah Aceh berdasarkan manuskrip-manuskrip Melayu dan sumber-sumber Eropa. Salah satu pemenang sayembara ini adalah Raden Hoesein Djajadiningrat, karyanya kemudian diterbikan dalam bentuk buku dengan judul “Kesultanan Aceh”

Buku ini pada tahun 1984 diterbitkan kembali oleh Museum Negeri Aceh dengan nomor seri 12. Apa yang ditulis Raden Hoesein Djadjadiningrat? Ternyata isi manuskrip-manuskrip Aceh dan Melayu dengan fragmen-fragmen sejarah dari sumber Eropa menemukan titik temu, kebesaran Kerajaan Aceh pada masa lalu juga ditulis dalam karya-karya penulis klasik Eropa.

Ketika meniliti dan menulis buku “Kesultanan Aceh” Raden Hoesein Djajadiningrat disponsori oleh Fakultas Sastra Universitas Leiden, Belanda. Edisi aslinya ditulis dalam bahasa Belanda, sementara seri yang diterbitan oleh Museum Negeri Aceh merupakan edisi terjemahan yang diterjemahkan dari buku aslinya oleh Teuku Hamid dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Buku ini terdiri dari tiga bagian. Pada bagian pertama (BAB I) membahas tentang sejarah tertua Kerajaan Aceh sampai tahun 1607. Sementara bagaian dua (BAB II) membahas Kerajaan Aceh pada periode tahun 1607 hingga 1699. Sedangkan bagian ketiga (BAB III) membahas Kerajaan Aceh dalam periode 1699 hingg 1824.

Menariknya, buku ini diperkuat dengan lampiran-lampiran dari manuskrip dan naskah lama sebagai pendukung, seperti: ikhtisar kronologis dari para Sultan Aceh, serta berbagai lampiran pendukung lainnya, yang membuat buku ini kaya dengan referensi dari manuskrip-manuskrip lama.

Pada permulaan buku ini juga mengutip keterangan Prof Snouck Hurgronje dalam Bijdr van het Kon, Instituut 7 VI halaman 52 yang meragukan riwayat para Sultan Aceh, sehingga harus dilakukan penulisan dengan sumber-sumber otentik dari Eropa dengan sumber-sumber Melayu sebagai perbandingan. Sumber-sumber dari fragmen-fragmen sejarah bangsa Eropa yang pernah bersentuhan dengan Aceh dikumpulkan untuk dianalisa dan dicocokkan dengan sumber-sumber di Aceh yang bersifat legendaris.

Salah satu referensi yang diambil oleh Raden Hoesein Djajadjiningrat adalah kitab Bustan as-Salatin (Taman Para Raja) yang ditulis oleh Mufti Kerajaan Aceh Syeikh Nuruddin Ar Raniry pada masa Kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Tsani, naskah kitab tersebut sampai kini masih disimpan di Unversitas Leiden, Belanda dan di Royal Asiatic Society, London, Inggris.

Isi buku ini yang menjelaskan tentang periode Kerajaan Aceh antara tahun 1600 hingga 1680 dinyatakan seluruhnya dapat dipercaya, setelah dibandingkan dengan sumber-sumber Eropa. Inilah yang membuat buku “Kesultanan Aceh” karya Raden Hoesein Djadjadiningrat ini masih dijadikan rujukan dalam menulis sejarah Aceh hingga sekarang.

Oya, pendapat-pendapat Snouck Hurgronje tentang sejarah Aceh kemudian juga dibantah oleh pakar sejarah Asia Tenggara kelahiran Slandia Baru, Anthony Reid dalam buku dalam buku The Contest for Sumatra, diterbitkan di Kuala Lumpur oleh University of Malaya Press pada tahun 1969. Serta sejarawan Prancis Denys Lombard dalam buku Kerajaan Aceh Jaman Sulthan Iskandar Muda, diterbitkan di Jakarta pada tahun 1986 oleh Penerbit Balai Pustaka.

Syeikh Abdullah Kan’an, Ulama Palestina, Pendiri dan Mufti Pertama Kesultanan Aceh

Hidayatullah.com | SEBAGIAN besar sejarawan sepakat, bahwa Kesultanan Aceh pertama kali didirikan oleh Sultan Meurah Johan Syah (1205-1235 M) di Aceh Besar. Jauh sebelum berdirinya kerajaan Aceh Darussalam yg didirikan oleh Sultan Ali Mugayat Syah (1514-1530 M).

Johan Syah mendirikan Kesultanan Aceh di atas bekas federasi Kerajaan Lamuri Kuno (Kerajaan Indra Purba atau Lamuri, Indra Jaya atau Seudu, Indra Purwa, Indra Patra, Indra Puri dan Langkrak) bersama gurunya yang bernama Syeikh Abdullah Kan’an.

 

Syeikh Abdullah Kan’an adalah seorang ulama yang berasal dari Kan’an Palestina dan sudah datang ke Aceh di abad ke-4 Hijriah. Di Aceh beliau memperdalam ilmu agama di Zawiyah (Dayah Cot Kala), pondok pesantren atau sekolah Islam pertama di Asia Tenggara yang didirikan pada abad ke-9 M. Setelah lulus dari Zawiyah Cot Kala, Sultan Peureulak mengangkat Syeikh Abdullah Kan’an sebagai Teungku Chik di Zawiyah Cot Kala.

Salah satu murid Syeikh Abdullah di Cot Kala adalah Johansyah yang berasal dari Kerajaan Linge (Gayo) namun hijrah untuk mendalami ilmu agama Islam ke Dayah Cot Kala di Bayeun, Aceh Timur yang saat itu berada dalam wilayah Kesultanan Peureulak. Johansyah digelari meurah sebutan keturunan bangsawan negeri Lingga (Linge) karena ayahnya yang bernama Adi Genali atau Teungku Kawe Teupat merupakan bangsawan yang dirajakan di negeri Linge.

Syeikh Abdullah Kan’an termasuk salah satu dari ulama yang mula-mula menyiarkan agama Islam di Aceh. Menurut Ali Hasjmy, Syeikh Abdullah Kan’an merupakan ahli pertanian yang pertama kali membawa bibit lada ke Aceh. Masyarakat Aceh mengenal Syeikh Abdullah Kan’an dengan sebutan Teungku Chik Lampeuneu’euen. Tempat kediaman Syeikh Abdullah dinamai Lampeuneu’en atau Lamkeuneu’en yang secara harfiah dalam bahasa Aceh berarti wilayah Kan’an yang merupakan tempat asal Syeikh Abdullah. Saat ini gampong Lampeuneuen termasuk dalam wilayah kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar.

 

Pada tahun 576 H /1180 M, Syeikh Abdullah Kan’an dan Meurah Johan dikirim oleh Sultan Makhdum Alaidin Malik Muhammad Shah Johan (1173-1200), Sultan Kesultanan Peureulak ke Aceh Besar sebagai delegasi dakwah menyebarkan agama Islam sekaligus angkatan perang yang membawa 300 pasukan untuk menyerang pasukan Tiongkok dibawah dinasti Zhao Zhen yang terlebih dahulu menyerang dan menaklukkan Kerajaan Indra Jaya dan sekitarnya antara tahun 450-460 H atau 1059-1069 M.

Sebelumnya, Kerajaan Hindu Indra Purba yang beribu kota di Lamuri dibawah pimpinan Maharaja Indra Sakti meminta bantuan Peureulak untuk menghadapi ancaman armada perang Tiongkok yang berhasil menguasai Kerajaan Indra Jaya mengingat sebelumnya Kerajaan Indra Purba pernah diserang dan dijarah oleh Kerajaan Rajendra Cola 1 dari India Selatan.

Johansyah ditugaskan mengomandoi angkatan perang ‘Syah Hudan’ yang didalamnya terdapat 300 personil terlatih yang kesemuanya merupakan mahasantri Zawiyah (Dayah) Cot Kala. Ia dan pasukannya lalu membangun pusat latihan militer di Bandar Lamuri tepatnya di Mamprai dalam upaya menaklukkan kerajaan Seudu (Indra Jaya).

 

Di Mamprai, Syeikh Abdullah Kan’an atas izin Raja Indra Purba juga membuka kebun lada dan mulai menyebarkan ajaran Islam. Pada akhirnya, raja dan seluruh penduduk Lamuri berhasil berhasil diislamkan oleh Syeikh Abdullah Kan’an dengan bantuan 300 mahasantrinya yang selanjutnya oleh masyarakat Aceh disebut Sukee Lhee Reutouh

Pasukan Meurah Johan akhirnya berhasil memporak-porandakan basis pertahanan angkatan perang Tiongkok di Kerajaan Seudu (nama baru Indra Jaya) termasuk menangkap panglima perang Kerajaan Seudu Maharani (Putri) Nian Nio Lian Khi (Lingke).

Selepas penaklukan itu, Maharaja Indra Sakti yang telah masuk Islam menikahkan puterinya yang bernama Puteri Blieng Indra Keusuma dengan Meurah Johan. Dan mengangkat Meurah Johan Syah sebagai pewaris tahta Kerajaan Lamuri dengan gelar (Poteu Uek)

Dua puluh lima tahun kemudian, Maharaja Indra Sakti mangkat sehingga Johan Syah didapuk sebagai Raja Lamuri. Untuk menyatukan bekas federasi Kerajaan Lamuri Kuno, maka diadakan rapat besar yang dihadiri oleh perwakilan kerajaan Seudu, Indra Purwa, Indra Patra, Indra Puri dan Indra Purba dan wakil kerajaan Islam Peureulak, kerajaan Islam Pasé (Pasai), kerajaan Benua (sekarang: Langkat-Tamiang) dan kerajaan Islam Linge. Pada saat itulah, Syeikh Abdullah Kan’an berkata: “Kini, kita semua sepakat untuk mendirikan satu kerajaan Islam dengan nama Kesultanan Aceh Darussalam.”

Syeikh Abdullah Kan’an sendiri yang memilih nama Aceh sebagai nama kerajaan baru yang menyatukan bekas kerajaan Indra Patra, Indra Puri, Indra Purwa dan Seudu bergabung dengan Islam sebagai dasar negara. Selanjutnya disepakati ibukota Kerajaan Aceh saat itu terletak di tempat yang sekarang disebut Gampong Pande dengan nama Bandar Aceh Darussalam. Kemudian Meurah Johan Syah diputuskan dan dilantik sebagai Sultan Aceh pertama pada 1 Ramadhan 601 H atau 22 April 1205 M (Saat ini diperingati sebagai Hari Lahir Banda Aceh) dengan gelar Sultan Alaiddin Johan Syah Zilullah Fil Alam, yang memerintah pada 1205-1234. Syeikh Abdullah Kan’an selanjutnya juga dilantik sebagai Mufti pertama Kesultanan Aceh.

Dalam pidato mukaddimah berdirinya kerajaan Aceh Darussalam, Syeikh Abdullah Kan’an menegaskan bahwa apabila Alquran dijadikan sebagai landasan hidup manusia dan menjadi pegangan utama dari pada kerajaan, maka kedamaian akan wujud di dunia, dimana keadilan, kebenaran, kasih sayang, persaudaraan, persamaan, kebebasan dan hak asasi manusia menjadi raja.

Sejak itu, Sultan Johan Syah bertekad bahwa kebenaran, keadilan, persaudaraan, persamaan, keikhlasan dan cinta kasih menjadi dasar negara dan siapa pun tidak boleh memperkosa dasar-dasar ini (Meurah Johan Raja Aceh Darussalam)

 

Menurut catatan M. Yunus Jamil, Maharani Nian Nio dan pasukannya akhirnya berhasil di-islamkan. Lalu Syeikh Abdullah Kan’an dengan persetujuan Putri Indra Keusuma istri Meurah Johan menikahkan Putri Nian Nio dengan Meurah Johan di tengah laut Sabang. Masyarakat Aceh akhirnya mengenal Putri Nian Nio dengan sebutan Putroe Neng. Selain sebagai Mufti Kesultanan Aceh, Syeikh Abdullah Kan’an juga mendirikan dan memimpin Dayah di Lampeuneuen. Hingga akhir hayatnya ia terus berjuang mendakwahkan Islam hingga tersebar ke seluruh Aceh bahkan akhirnya ke seluruh Nusantara.

Syeikh Abdullah Kan’an dimakamkan di Leu Geu, Darul Imarah, Aceh Besar. Makamnya terletak dalam sebuah bangunan berbentuk mesjid yang di depannya terdapat sebuah sumur dengan cicin sumurnya terbuat dari tanah berukir. Dalam komplek makam itu juga terdapat makam beberapa pengikut dan murid beliau termasuk makam Tgk. Chik Kuta Karang, seorang ulama besar yang juga masih keturunan Tgk. Kan’an.

Tgk. Chik Abbas Kuta Karang adalah seorang ulama dan pejuang, sekaligus penulis produktif. Beliau pernah belajar di Makkah bersamaan dengan Snouck Hurgronje. Beliau kembali ke Aceh lebih awal untuk mengingatkan sultan dan masyarakat Aceh tentang fitnah yang mungkin dibawa oleh Snouck alias Tgk. Puteh ke Aceh.

Tgk Chik Kutakarang dikenal luas sebagai ahli falak, bahkan namanya diabadikan sebagai nama Observatorium Hilal di tepi Pantai Lhoknga oleh Kementerian Agama, sekitar 25 km dari lokasi makamnya saat ini. Beberapa kitab yang beliau wariskan adalah : (1) Sirajul Zalam fi Ma’rifati Sa’adi Wal Nahas tentang ilmu falak (2) Kitabur Rahmah tentang perobatan (3) Tazkiratul Rakidin dan (4) Mau’izhatul Ikhwan tentang strategi militer dalam rangka perang melawan penjajah kolonial, dan yang paling fenomenal (5) Taj al-Muluk yaitu sejenis kitab mujarab yang berisi trik dan amalan praktis bagi masyarakat berdasarkan peredaran bulan.

 

Perjuangan kakek Tgk. Chik Kuta Karang yang berasal dari Palestina yaitu Syeikh Abdullah Kan’an di Aceh membuka hati kita atas besarnya jasa masyarakat Palestina bagi Aceh, Indonesia dan dunia Islam pada umumnya.

Oleh karena itu, inilah saatnya bagi kita untuk membalas budi dengan bersatu berupaya mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina dari penjajahan dan penindasan yang dilakukan oleh Zionis. Insya Allah dengan persatuan kita bisa meraih kemenangan.*

Penulis mahasiswa atau praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Asal). Ia juga merupakan Wakil Ketua Pengurus Daerah Organisasi Pelajar Islam (PD OPI) Aceh.

Jepang Masuk Ke Aceh, Belanda Keluar.

Penulis : Doktor Teuku Ibrahim Alfian.

StatusAceh.Net - Berbicara tentang sejarah Aceh tidak akan pernah selesai. Aceh adalah sebuah negeri yang unik dan memiliki latar belakang sejarah yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Kita harus mengakui bagaimana rakyat Aceh dengan heroiknya mampu meladeni serangan-serangan Belanda.

Perjuangan rakyat Aceh melawan Belanda tidak terpaku pada ketokohannya saja, tapi rakyat Aceh mampu melawan Belanda kapan saja dan di mana saja, baik perorangan maupun secara berkelompok. Lantas bagaimana dengan perjuangan rakyat Aceh melawan kebengisan penjajah Jepang?

Sejarah mencatat (T. Ibrahim Alfian, dkk, 1982:9-10) bahwa Jepang mendarat di Aceh pada tanggal 12 Maret 1942. Pendaratan Jepang dilakukan pada tiga tempat yang berbeda, yaitu di Krueng Raya, Sabang, dan Peureulak. Jepang mendarat ke Aceh tanpa rintangan apa pun. Baik dari Pemerintah Belanda maupun dari rakyat Aceh sendiri, malah sebaliknya rakyat Aceh pada kala itu menyambut baik kedatangan Jepang dengan perasaan senang dan turut membantu mereka. 

Saya melihat hal ini wajar saja, karena pada masa-masa akhir penjajahan Belanda, rakyat Aceh masih intens melakukan perlawanan terhadap Belanda. Rakyat Aceh menganggap bahwa kedatangan Jepang ke Aceh juga dapat membantu mereka untuk sama-sama mengusir Belanda dari tanah Aceh. 

Selain itu (T. Ibrahim Alfian, dkk, 1982:10) jauh-jauh hari sebelum Jepang mendarat ke Aceh, Jepang telah melakukan hubungan politik yang menguntungkan mereka dengan mengadakan kontak langsung dengan para pemimpin rakyat, utamanya dari golongan PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh). PUSA ini menjadi panutan rakyat karena golongan inilah yang menjadi inti dalam melakukan aksi dan perlawanan terhadap Belanda.

Mengenai perjuangan PUSA dalam bentuk politik, menurut Bambang Suwondo (1983:13-14) misalnya dengan mengadakan rapat-rapat rahasia untuk menyusun strategi yang tepat dalam menghadapi Belanda, serta mengadakan hubungan dengan luar negeri guna memperoleh bantuan. 

Pada sebuah rapat rahasia bulan Desember 1941 yang dihadiri oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh dan Teungku Abdul Wahab (PUSA), Teuku Nyak Arief (Panglima Sagi XXVI Mukim), Teuku Muhammad Ali Panglima Polem (Panglima Sagi XXII Mukim), Teuku Ahmad (uleebalang Jeunib-Samalanga) dan lain-lain mengucapkan ikrar setia kepada agama Islam, bangsa, dan tanah air, menyusun pemberontakan bersama melawan pemerintah Belanda dan bersetia kepada Dai Nippan. Terkait hubungan dengan Jepang yang dilakukan oleh PUSA, diutuslah Said Abu Bakar dan Syekh Ibrahim secara khusus guna menjajaki kemungkinan masuknya Jepang ke Aceh dengan tujuan secepat mungkin untuk mengusir Belanda.

Hubungan Jepang dengan utusan-utusan ini direalisasikan dengan mengumpulkan orang-orang Aceh yang ada di Pulau Pinang dan Malaya seraya menganjurkan kepada mereka untuk kembali ke Aceh guna membentuk organisasi rahasia yang bernama "Fujiwara Kikan" atau yang lebih sering disebut dengan Barisan "F", karena mereka memakai inisial "F" sebagai lambangnya. Dan salah seorang pelopornya adalah Said Abu Bakar, utusan yang pernah dikirim oleh PUSA untuk berdiplomasi dengan Jepang. Melalui Barisan "F" ini.

Jepang memberikan indoktrinasi serta janjinya untuk mempercepat pengusiran Belanda di Aceh. Barisan "F" ini berperan dalam melakukan kampanye untuk memuluskan jalan bagi pendaratan Jepang. Mereka mempropagandakan tentang rencana pendaratan Jepang serta menyebarluaskan janji-janji Jepang ke seluruh daerah (Bambang Suwondo, 1983:17).

Dari kedua pandangan di atas, maka PUSA memiliki peran penting dalam mendatangkan Jepang ke Aceh. Tapi perlu diingat, bahwa tujuan PUSA semata-mata hanyalah ingin mengusir Belanda dari Aceh dengan bantuan tentara Jepang. Karena pada masa itu tidak memungkinkan bagi Aceh untuk menumpas akar-akar kolonialisme Belanda tanpa dukungan perlengkapan perang yang lengkap. Jadi, mereka masih menganggap bahwa niat Jepang masih tulus dalam membantu perjuangan rakyat Aceh, meskipun kelak Jepang mempunyai misi lain yang lebih parah dari Belanda.

Setelah Jepang mendarat, mereka langsung menyerang pertahanan-pertahanan Belanda yang masih tersisa di Aceh. Takengon menjadi basis pertahanan utama Belanda saat itu. Menurut T. Ibrahim Alfian, dkk (1982:11) di daerah Tanah Alas dan Gayo Lues terdapat dua markas teritorial, yaitu di bawah pimpinan Gosenson dan Overakker. Mulanya Gosenson mempertahankan serbuan Jepang dari jurusan Takengon, sedangkan Overakker mempertahankan serangan yang dilancarkan dari arah Tanah Karo dengan memusatkan pertahanan di Kutacane.

Pada tanggal 24 September 1942, tentara Jepang terus melancarkan serangan untuk menemukan dan mendesak kedudukan kedua markas teritorial Belanda itu. Tentara Jepang terus saja memblokade kedudukan Belanda di sana. Tekanan demi tekanan yang dilancarkan Jepang seperti itu telah menyebabkan Overakker dan Gosenson terpaksa menyerah kepada Jepang di Blangkeujren pada tanggal 28 Maret 1942. Dan pada tanggal itulah berakhirnya kekuasaan Belanda secara resmi di tanah Aceh. 

Kisah di atas hampir senada dengan Bambang Suwondo (1983:17-18) sejak Jepang mendarat, mereka bersama dengan rakyat terutama Barisan "F" terus melakukan serangan terhadap tentara Belanda. Dalam situasi tersebut, Gosenson yang telah memindahkan markasnya ke Takengon, namun masih juga terdapat sebagian tentaranya yang tinggal di Kutaraja untuk mempertahankan Lhok Nga. Tentara Belanda ini terpaksa mundur melalui pantai barat dan selatan guna bergabung dengan pertahanan mereka yang ada di sana. 

Selain itu, tentara Belanda yang masih berada di Aceh Besar dan Pidie juga terus diserang sehingga mereka terpaksa lari ke Tangse dan Geumpang yang merupakan pertahanan kedua setelah Takengon. Pada tanggal 19 Maret 1942, pasukan Jepang telah berada di sana dan pertempuran pun tak terelakkan yang menyebabkan Belanda menyerah pada hari itu juga kepada Jepang.

Selanjutnya tanggal 24 Maret 1942, Jepang juga menyerang Lembah Alas, Gayo Lues yang telah menjadi kubu pertahanan Overakker dan Gosenson. Rencana kedua pemimpin teritorial Belanda ini untuk bertahan tidak memungkinkan lagi dan terpaksa menyerah kalah kepada pendudukan Jepang pada tanggal 28 Maret 1942 di Blangkeujren (Bambang Suwondo, 1983:18-19). 

Maka sejak tanggal 28 Maret 1942, secara resmi Jepang telah berkuasa sepenuhnya di seluruh daerah Aceh dan akan mengatur langkah selanjutnya dalam usaha penanaman kekuasaan. Pada masa Jepang, sistem pemerintahan di Aceh masih seperti yang telah diatur oleh Pemerintah Belanda terdahulu. Daerah Aceh terdiri atas daerah yang disebut Zelfbestuursgebied (daerah berpemerintahan sendiri) dan Rechsreeks Bestuur Gebied (daerah yang berada langsung di bawah Gubernur atau Pemerintah Belanda).

Pada masa-masa awal masuknya Jepang ke Aceh, rakyat merasakan sebuah euforia. Menurut Amran Zamzami (1990:19) ketika Jepang masuk ke Aceh, rakyat menyambut dengan suka ria, bahkan ada yang bersedia menyediakan makanan kelapa atau buah-buahan serta berteriak: "Banzai Dai Nippon, banzai, banzai." Hal-hal itulah yang membuat pemuda-pemuda Aceh keranjingan heiteisan, gandrung pada jiwa keprajuritan. Mereka memimpikan kegagahperkasaan untuk membela tanah air dengan pangkat-pangkat kasikan (bintara)

Syukur kalau-kalau bisa menjadi perwira dengan sepatu "pacok" dan samurai bergantung di pinggang. Anak-anak dan para pelajar setiap pagi giat melakukan taiso (senam) di samping baris-berbaris serta apel yang diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang yaitu Kimigayo. Lagu yang menanamkan rasa hormat kepada militer pun digunakan untuk menumbuhkan jiwa keprajuritan pada anak-anak. Setiap anak bahkan hafal nyanyian Heiteisan Yo Arigato (terima kasih kepada tuan serdadu) dan Myoto Okaino, serta fasih meneriakkan pekik selamat kepada Kaisar Jepang: Banzai Tenno Heika, Banzai! 

Namun semua keindahan itu hanyalah bersifat sementara. Pada kenyataan selanjutnya, sebagaimana yang kita tahu, bahwa Jepang yang menjajah kita lebih kejam dalam memperlakukan rakyat kita daripada Belanda. Sehingga ada ungkapan yang mengatakan "lebih baik dijajah Belanda selama 300 tahun daripada dijajah oleh Jepang selama 3 tahun". Semua itu adalah kenangan pahit sejarah bagi kita.

Menguak Misteri Rumoh Geudong

Diantara sederet kisah luka di Aceh, Rumoh Geudong memang memiliki sebuah kisah dan sejarah tersendiri bagi rakyat Aceh. Ditengah isu politik pada masa akan dicabutnya Daerah Operasi Militer (DOM) pada tanggal 7 Agustus 1999 saat jendral Wiranto menjabat, semakin terbuka peluang atas pengungkapan berbagi kasus kejahatan HAM yang terjadi di Aceh.

Rumoh Geudong terletak di desa Billie Aron, Kecamatan Geulumpang Tiga, Kabupaten Pidie, atau berjarak 125 kilometer dari pusat kota Banda Aceh. Kabupaten Pidie ini menempati posisi Lintang Utara 4,39-4,60 derajat dan Bujur Timur 95,75-96,20 derajat.

Menurut alkisah dari penuturan ahli waris Rumoh Geudong ini dibangun pada tahun 1818 oleh Ampon Raja Lamkuta, putera seorang hulubalang yang tinggal di Rumoh Raya sekitar 200 meter dari Rumoh Geudong. Pada masa penjajahan oleh Belanda, rumah tersebut sering digunakan sebagai tempat pengatur strategi perang yang diprakarsai oleh Raja Lamkuta bersama rekan-rekan perjuangannya.

Namun, Raja Lamkuta akhirnya tertembak dan syahid saat digelarkan aski kepung yang dilakukan oleh tentara marsose di Pulo Syahi, Keumala berkat adanya informasi yang di dapat dari informan (cuak, dalam bahasa Aceh). Jasadnya Raja Lamkuta dikuburkan dipemakaman raja-raja di Desa Aron yang tidak jauh dari Rumoh Geudong.

Tidak berhenti begitu saja perjuangan Raja Lamkuta, adiknya Teuku Cut Ahmad akhirnya mengambil alih lagi ketika baru berusia 15 tahun untuk memimpin perjuangan terhadap Belanda, namun beliau juga syahid ditembak oleh Belanda yang mengepung Rumoh Geudong.

Pada masa-masa berikutnya, Rumoh Geudong ditempati secara berturut-turut oleh Teuku Keujren Rahman, Teuku Keujren Husein, Teuku Keujren Gade. Selanjutnya pada masa Jepang masuk dan menjajah Indonesia hingga merdeka, rumah tersebut ditempati oleh Teuku Raja Umar (Keujren Umar) anak dari Teuku Keujren Husein. Setelah Teuku Raja Umar meninggal, rumah ini ditempati anaknya Teuku Muhammad.

Pengurusan Rumoh Geudong sekaran ini dipercayakan kepada Cut Maidawati anaknya dari Teuku A. Rahman. Teuku A. Rahman mewarisi rumah tersebut berdasarkan musyawarah keluarga, dari ayahnya yang bernama Teuku Ahmad alias Ampon Muda yang merupakan anak Teuku Keujren Gade.

Laksana Peti Mati

Sebelum Rumoh Geudong digunakan sebagai pos militer (Pos Sattis) sejak April 1990. Masih menurut ahli waris, penempatan sejumlah personal aparat militer pada saat itu hanya sementara, tanpa sepengetahuan pemiliknya. Sebenarnya pemilik Rumoh Geudong merasa keberatan, namun para anggota  yang terlanjur menjadikan rumah tersebut menjadi pos militer sekaligus “rumah tahanan” dan tidak mau pindah lagi.

Baru pada tahun 1996, dibuatlah sebuah surat pinjam pakai rumah yang ditandatangani Muspika setempa, tetapi sayang tanpa ada tanda tangan pemilik rumah. Rumah ini juga terkenal angker karena dihuni oleh makhlus halus, sehingga para anggota aparat yang bertempat disitu sering diganggu.

Memang ikhwal adanya sebuah peti mati yang berisikan kain kafan berlumuran darah di Rumoh Geudong cukup membuat mistis para penghuninya. Dari peti mati inilah sering keluar makhlus halus yang berwujud harimau. Menurut penuturan dari pemilik rumah ini, kain kafan yang berlumuran darah dalam peti tersebut merupakan milik nenek dari hulubalang pemilik Rumoh Geudong yang meninggal dunia karena diperlakukan secara kejam oleh Belanda.

Ada gangguan yang memang dirasakan oleh para aparat di tempat itu, misalnya aparat yang beragama non muslim yang tidur di rumah atas (rumah Aceh), secara tiba-tiba ‘diturunkan’ ke rumah bawah.

 Pada tahun 1992, sempat terjadi juga penembakan yang dilakukan oleh seorang anggota yang menembak mati temannya sendiri karena ia bermimpi didatangi harimau yang menyuruhnya menembak temannya itu.

Karena beberapa peristiwa ini sering mengganggu, aparat militer hanya bertahan beberapa bulan saja di Rumoh Geudong di Desa Bilie Aron dan kemudian terpaksa pindah ke Desa Amud. Namun, karena alasan kurang strategis untuk sebuah pos operasi militer, anggota memindahkan lagi posnya dari Amud ke Rumoh Geudong dengan meminta bantuan seorang ulama untuk memindahkan makhlus halus yang sering menghantui mereka yang berada di dalam peti mati melalui sebuah acara ritual kenduri (hajatan kecil).

Selasa 18 agustus 1998, Dua anggota masih mencoba menculik keluarga salah seorang korban di Desa Nibong, Ujong Rimba, Kecamatan Mutiara, kendati pasukannya sudah akan ditarik dari Pidie ke Lhokseumawe. Korban penculikan itu adalah keluarga Mohammad Yunus Ahmad, korban penculikan, 28 Maret 1998 lalu yang hingga kini belum kembali. Rumah Yunus di Desa Nibong, didatangi dua anggota yang mengendarai mobil Toyota Kijang bernomor polisi BK 1655 LR.

Anggota semula hendak mengangkut istri Yunus, Ny Zaubaidah Cut (37 tahun). Zaubaidah kebetulan tak ada di rumah. Karena kecewa,anggota yang dari Pos Sattis Bilie Aron itu, mengambil ibu Ny. Zaubidah dan seorang anak Yunus yang masih berusia 15 tahun. Karena belum berhasil membawa Ny Zaubaidah, dua anggota itu memarkir mobilnya di simpang jalan Blang Malu menunggu kedatangan Ny Zaubaidah.

Penduduk yang mengetahui penculikan ibu, anak dan rencana penculikan Ny Zubaidah, menunggu Ny Zaubaidah di persimpangan lainnya dan mencegat perempuan itu pulang ke rumah. Penduduk kemudian membawa Ny Zaubaidah ke Sub Den-POM, Sigli. Kepala Sub Detasemen Polisi Militer (POM) Sigli Lettu CPM Hartoyo, menelepon Koramil Mutiara agar mobil Kijang Kopassus itu ditahan.

Dua anggota Koramil Mutiara dengan sepeda motor menahan dua anggota  itu. Petugas Koramil itu kemudian menggiring mobil Kijang hingga ke Markas Koramil Mutiara. Namun, sebelum petugas POM datang ke Koramil Mutiara, kedua angota sudah kabur. “Saya akan cari mereka itu. Saya belum tahu namanya. Bisa jadi mereka oknum, atau cuak-cuak itu,” kata Hartoyo.***

Tak Ada Lagi Jerit Kesakitan Di Rumoh Geudong

Warga sekitar Rumoh Geudong (rumah gedung), markas yang dipakai sebagai tempat penahanan dan penyiksaan terhadap masyarakat Aceh, tidak lagi mendengar teriakan kesakitan dan menyaksikan penyiksaan , Perasaan lega masyarakat itu muncul seiring ditariknya pasukan ABRI dari seluruh wilayah Aceh.

“Kami sudah tak sanggup lagi mendengar dan menyaksikan orang-orang disiksa di Rumoh Geudong itu. Kalau malam, tidur kami sering terganggu karena mendengar jeritan-jeritan orang yang disiksa. Atau mendengar lagu-lagu dari tape yang diputar keras-keras waktu penyiksaan,” kata seorang warga Desa Aron, tempat mereka berada. Kepergian anggota dari Aron disambut gembira masyarakat sekitar. Namun begitu, pemilik Rumoh Geudong mengeluh.anggota meninggalkan tagihan jutaan rupiah untuk rekening telepon.

“Mereka suruh kami menagih pembayarannya sama bupati,” kata pemilik rumah itu.

Selama operasi Jaring Merah dilancarkan di wilayah itu, Pemda Pidie sudah cukup banyak mengeluarkan dana untuk biaya operasional . Dana yang sebenarnya milik rakyat Pidie itu dipakai untuk membayar rekening telepon, listrik, sewa rumah, kendaraan, dan sebagainya. “Tragisnya dana milik rakyat itu dipakai untuk membunuh, menyiksa dan memperkosa rakyat,” ujar seorang warga. ***

Berakhirnya Tanda Luka

Pos Sattis atau lebih dikenal dengan Rumoh Geudong menjadi ‘neraka’ bagi masyrakat Pidie. Meledaknya pengungkapan kejahatan kemanusiaan di rumah yang mempunyai luas tanah 150 x 80 meter yang tidak jauh dari jalan raya Banda Aceh – Medan sungguh telah mengores luka berat. Tidak hanya masyarakat di luar Aceh, bahkan bagi masyarakat Aceh pun kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh aparat negara telah melampaui akal sehat mereka.

Menurut keterangan masyarakat setempat, sejak Maret 1998 sampai DOM dicabut pada tanggal 7 Agustus 1998 (sekitar lima bulan, sebelum rumah itu dibakar massa), Rumoh Geudong telah dijadikan tempat tahanan sekitar lebih dari 50 orang laki-laki dan perempuan yang dituduh terlibat dalam Gerakan Pengacau Keamana-Aceh Merdeka (GPK-AM). Namun, dari penuturan seorang korban, ketika korban yang sempat ditahan di Pos Sattis selama tiga bulan, dia telah menyaksikan 78 orang dibawa ke pos dan mengalami penyiksaan-penyiksaan. Jadi, bisa diperkirakan berapa banyak masyarakat Aceh yang telah disiksa atau pun dieksekusi di tempat ini jika kembali dihitung mulai tahun 1990 sejak pertama kali Pos Sattis digunakan sampai tahun 1998.

Saat Tim Komnas HAM melakukan penyisiran dan penyelidikan ke Rumoh Geudong, tim juga menemukan berbagai barang bukti seperti kabel-kabel listrik, balok kayu berukuran 70 cm yang sebagian telah remuk serta bercak-bercak darah pada dinding-dinding rumah.

Selain itu, tim juga melakukan penyisiran dengan penggalian tanah di halaman Rumoh Geudong yang diduga dijadikan tempat sebagai tempat kuburan massal. Setelah dilakukan penggalian, tim hanya menemukan tulang jari, tangan, rambut kepala dan tulang kaki serta serpihan-serpihan tulang lainnya dari kerangka manusia.

Bagi masyarakat Aceh, kebencian terhadap Rumoh Geudong menjadikan mereka sangat mudah disulut provokasi oknum-oknum yang punya kepentingan untuk memusnahkan bukti kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM yang pernah dterjadi di rumah itu.

Tepat tanggal 12 Agustus 1998, sekitar 30 menit setelah Tim Komnas HAM yang dipimpin oleh Baharudin Lopa meninggalkan lokasi rumah tersebut dalam rangka mencari bukti-bukti kebenaran, akhirnya dibakar oleh massa. Tentu hal ini sangat disayangkan, karena telah hilangnya bukti penanda sejarah atau monumen historis adanya kekejaman dan kejahatan kemanusiaan yang telah terjadi di tempat ini.

Namun, lain lagi menurut ahli waris Rumoh Geudong. Pembakaran rumah tersebut ternyata sejak tahun 1945, pernah dicoba baka oleh sekelompok orang, lagi-lagi hasil itu gagal karena tiba-tiba muncul tiga ekor harimau dari rumah dan menyerang para pelakunya. Dan entah kenapa setelah dijadikan sebagai Pos Sattis oleh aparat, Rumoh Geudong malah justru dapat dibakar.

Menurut penuturan terakhir dari ahli waris, Teuku Djakfar Ahmad: “Mungkin Rumoh Geudong itu sendiri yang ‘minta dibakar’, karena tak ingin sejarahnya ternoda. Kalau dibikin monumen, mungkin orang hanya ingat Rumoh Geudong sebagai tempat pembantaian. Sedangkan sejarah perjuangannnya bisa-bisa dilupakan orang.”

Inilah kisah tragis Rumoh Geudong, pada masa Belanda dan Jepang, rumah besar ini justru menjadi pusat perjuangan membela agama dan merebut kemerdekaan Indonesia.

Semoga kisah ini menjadi sebuah sejarah yang tidak pernah dilupakan oleh rakyat Aceh, kenangan yang telah membekas menjadi satu pelajaran yang bisa diambil untuk anak cucu nantinya.

Sultan Aceh Tidak Menyerah.

Foto bawah Sultan Muhammad Daud Syah didampingi Mayor K van der Maaten di Sigli, Pidie. Dok. KITLV

10 Januari 1903: Sultan Aceh Dipaksa Tunduk oleh Belanda, tapi Perang Tak Usai.

Sultan Aceh terakhir, Sultan Muhammad Daud Syah dipaksa tunduk ke Belanda karena keluarganya ditawan. Sultan tak menyerahkan kekuasaan, perjuangan rakyat terus bergelora. Perang dengan Belanda tak berhenti hingga kelak Aceh jadi wilayah Indonesia.

Catatan sejarah di tahun-tahun penghabisan abad 19. Belanda terus menggempur Aceh. Perang telah dideklarasikan sejak 1873. Kali ini Belanda kembali merebut ibu kota Kesultanan Aceh Darussalam di Kuta Keumala Dalam.

Daerah pegunungan yang kini jadi Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie, itu jadi pusat pemerintahan Kesultanan Aceh selama 20 tahun, sejak ibu kota Bandar Aceh jatuh ke tangan Belanda pada 1874.

Setelah Keumala juga diambil alih Belanda, pejuang Aceh--termasuk Sultan Muhammad Daud Syah--berpindah-pindah markas: ke Reubee dan Padang Tiji.

Selain ibu kota, pada tahun-tahun itu Aceh turut kehilangan sejumlah tokoh pemimpin perang. Misalnya, Teungku Chik di Tiro Muhammad Saman pada 1891, Panglima Polim Cut Banta, dan Tuanku Hasyim. "Dengan kehilangan tokoh-tokoh berat Aceh maka dapat dipahami betapa menyusutnya tenaga brilian pihak Aceh," tulis Mohammad Said dalam buku Aceh Sepanjang Abad Jilid Kedua (1985).

Sejak 1900 hingga 1901, Sultan Muhammad Daud Syah berpindah-pindah tempat. Belanda terus memburunya, tapi tak berhasil. Dari Pidie, Sultan bergeser ke Samalanga, Peudada, Peusangan, hingga ke dataran tinggi Gayo. Akhir 1901, Sultan kembali ke Pidie.

Menurut Mohammad Said, pasukan Belanda dipimpin Kapten Kramers menyerang markas Sultan di Panteraja, Pidie. Sultan lolos. Namun, pejuang Aceh menyebarkan isu bahwa Sultan luka-luka sehingga meninggal dunia. Sebuah kuburan di sana dikatakan milik Sultan.

Isu itu rupanya tak mudah dipercaya Belanda. Gubernur militer dan sipil Belanda di Aceh Joannes Benedictus van Heutsz--kelak jadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda--mendorong semua pasukan mencari Sultan sampai ke pedalaman.

Belanda Menculik Dua Istri Sultan

Untuk menekan Sultan, Kapten Hans Christoffel menculik seorang istri Sultan, Pocut Putroe, pada 26 November 1902, di Glumpang Payong, Pidie. Ia kemudian dibawa ke Sigli, lalu ke Ulee Lheue, Banda Aceh.

Sebulan kemudian, pada 25 Desember 1902, pasukan Belanda di bawah pimpinan Mayor van der Maaten menculik lagi istri Sultan: Pocut Murong di Lamlo, Pidie. Bersamanya turut disandera anak Sultan yang masih kecil: Tuanku Ibrahim.

"Van Heutsz mengumumkan bahwa semua keluarga yang menjadi tangkapannya itu tidak akan dibunuh seandainya Sultan sendiri datang melapor dan menyerah diri sebagai penebusnya," tulis Mohammad Said.

Pada 6 Januari 1903, Sultan bersurat ke van Heutsz bahwa bersedia menyerah. Sultan lalu dijemput di Desa Arusan, Ie Leubeue, Kembang Tanjong, Pidie, oleh sejumlah pejuang Aceh. Mereka membawa Sultan ke Sigli dan disambut Mayor van der Maaten pada Sabtu, 10 Januari 1903.

Pada 13 Januari, Sultan, Pocut Murong, Tuanku Ibrahim, dan sejumlah pejuang Aceh lainnya berjumlah 175 orang dibawa dengan kapal perang Sumbawa ke Ulee Lheue. Dari sana, mereka naik kereta api ke Bandar Aceh yang saat itu berganti nama menjadi Kutaraja. Sultan lalu menempati rumah yang disediakan Belanda di Gampong Keudah.

Upacara penyerahan Sultan Muhammad Daud Syah digelar pada 15 Januari 1903. Pihak Belanda, menurut Mohammad Said, menyebut Sultan menandatangani pengakuan bahwa Aceh menjadi bagian Hindia Belanda dan Sultan memperoleh tunjangan 1.000 gulden per bulan. Anak Sultan, Tuanku Ibrahim, berusia 14 tahun, dibawa ke Jakarta untuk dididik sesuai kedudukan sebagai putra Sultan.

Menurut Said, Belanda tidak pernah membuktikan penandatanganan itu. "Seandainya suatu surat pengakuan Sultan dimaksud ada, tentu dengan mudah Belanda dapat memamerkan originalnya atau klisenya, sehingga bisa terbukti apa yang sudah disebut-sebut dalam surat pengakuan penyerahan diri tersebut," tulisnya.

Perang Aceh Berlanjut oleh Ulama

Meski Sultan Aceh terakhir menyerah, perang melawan Belanda di Aceh tak usai. Ibrahim Alfian dalam buku Perang di Jalan Allah (1987) menulis rakyat Aceh tetap mengangkat senjata dan berjuang tanpa kenal menyerah. Orang-orang Aceh memilih jalan mati syahid di medan perang.

Kendati sudah menyerah, Sultan masih bisa bergerak bebas di Aceh Besar. Namun, ia harus punya izin dari Belanda kalau keluar dari kawasan itu. Sultan beberapa kali diizinkan pergi ke Pidie dan Lhokseumawe. Belanda mengendus Sultan tetap berhubungan dengan pejuang Aceh.

"Sultan membantu mereka dengan uang dan bantuan lainnya untuk meneruskan perlawanan terhadap Belanda," tulis Ibrahim Alfian.

Semangat itu kemudian mengilhami pejuang Aceh untuk menyerang Kutaraja, kota yang dikuasai Belanda, pada 6 Maret 1907. Tahun itu, sejumlah serangan juga terjadi di sejumlah titik di Aceh Besar. Para ulama Aceh menganggap 1907 sebagai tahun yang membawa angin baik bagi pihak muslimin untuk mengusir kompeni, asalkan umat Islam di Aceh bersatu.

Belanda menyelidiki semua serangan itu. Hasilnya: semua bermuara ke Sultan Muhammad Daud Syah. Walhasil, pada 24 Desember 1907, Belanda membuang Sultan ke Ambon. Bersamanya turut serta sejumlah pejuang Aceh lainnya, seperti Tuanku Husin, T Johan Lampaseh, Keuchik Syekh, dan Nyak Abas.

Dari Ambon, Sultan Muhammad Daud Syah dipindah ke Batavia (Jakarta) sampai akhirnya wafat pada 6 Februari 1939. Sementara itu, perlawanan rakyat Aceh terus berlangsung hingga Aceh kelak bergabung dan menjadi daerah modal kelahiran Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. []

Sumber : AcehKini.com