GERAKAN SEPTEMBER 1953

Pemberontakan Daud Beureueh itu terjadi 21 September 1953. PM Ali Sastro Amidjojo menyebut peristiwa itu sebagai “Peristiwa Daud Beureueh” tapi rakyat Aceh lebih senang menyebut “Peristiwa Berdarah”.

Daud memproklamasikan daerah Aceh dan sekitarnya menjadi bagaia dari Negara Islam Indonesia Kartosuwirjo di Jawa Barat. Gerakan Daud Beureueh didukung oleh hampir seluruh aparat pemerintahan, dari wedana sampai ke camat dan lurah. Namun di Jakarta, PM Ali menyatakan “bukan pemberontakan rakyat Aceh”

Dan toh Ali terpaksa terkejut ketika koran-koran New York, AS, memuat berita tentang usaha memasukkan peristiwa Aceh ke dalam forum PBB. Gerakan ulama-rakyat secara intelektual terkesan low- profile ini sempat pula menyentak perhatian Internasional.

Usaha merebut simpati internasional itu tentu saja gagal. Tapi pemberontakan sempat memakan waktu 9 tahun dan tak pernah terpadamkan. Peristiwa yang telah banyak menelan jiwa dan harta itu  termasuk pembantaian Cot Jeumpa yang menewaskan 99 rakyat tak berdosa berkahir dengan damai.

Daud turun gunung, bukan karena surat Syafrudin Prawiranegara dan M.Natsir – setelah mereka menyerah kepada pemerintah dari pemberontakan PRRI-Permesta melainkan oleh persetujuan Daud Kol. M. Yasin. Yang terakhir ini menjabat Pangima Kodam 1 Iskandar Muda ketika meletusnya pemberontakan.

Lima bulan sebelum pemberontakan, di Medan Daud justru menyerukan kerjasama dengan pemerintah untuk Amar ma’ruf nahi mungkar.

Lalu Mengapa Dia Berontak?

Pemberontakan itu adalah refleksi kekecewaan historis rakyat Aceh. Daud dan kawan-kawan muncul mewakilinya. Sejak pertengahan abad 18, rakyat Aceh telah berjuang melawan Belanda. Menjelang pendaratan Jepang (1942) rakyat di bawah ulama berjuang mengusir Belanda dari Aceh untuk selama-lamanya. Dan ketika Jepang pergi, hanya Aceh satu-satunya daerah Indonesia yang bebas merdeka.

Dalam posisinya yang strategis ini  toh Aceh menolak seruan Belanda membentuk Negara Sumatera. 

Daud yang pada waktu itu menjabat Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan tanah Karo sebenarnya bisa bertindak leluasa. Tapi dia bahkan menganjurkan rakyat membeli obligasi yang dikeluarkan guna menutup kebangkrutan pemerintah. Pembelian itu dilakukan rakyat dengan menjual kebun, sawah dan ladang serta perhiasan yang ada pada mereka.

Hasilnya dipakai sebagai biaya pemerintahan PDRI dan menggaji staf Angkatan Laut dan Angkatan Udara RI yang – oleh alasan keamanan terpaksa bermarkas di Kutaraja, Aceh. Bahkan biaya perjuangan Dr. Sudarsono (Ayah  Dr. Yuwono Sudarsono) ke India dan L.N Palar ke PBB, juga dibiayai oleh rakyat Aceh.

Tidak sedikit dollar yang mengalir dari Aceh ke India dan New York demi Indonesia Raya. Rakyat Acehlah yang menyumbangkan hartanya untuk membeli dua pesawat terbang, hanya karena dua patah-kata dari Soekarno ketika berkunjung ke Aceh (1947). “Alangkah baiknya jika Indonesia mempunyai kapal udara untuk memperkuat pertahanan negara dan mempererat hubungan antarpulau.”

Permintaan ini dipenuhi rakyat hanya dalam tempo satu hari. Uang untuk membeli pesawat itu telah tersedia. Itulah sebabnya Soekarno menyebut Aceh sebagai “Daerah Modal” dan karena itu juga, Syafruddin Prawira Negara, wakil PM  (1949) menunjuk Aceh sebagai daerah “provinsi.”

Tetapi kegembiraan itu tidak lama. Justru setelah penyerahan kedaulatan, Provinsi Aceh dibubarkan dan Aceh hanya menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara. 

Keruan saja, sikap semacam ini menimbulkan kemarahan rakyat Aceh. Terlebih kemarahan ini dijawab pemerintah dengan latihan Mobrig secara besar-besaran di Aceh. Tampaknya pemerintah ingin melakukan tekanan psikologis terhadap rakyat Aceh dengan show of force-nya itu.

Latihan itu bukan tanpa reaksi. Berbarengan atau beberapa saat setelah latihan itu, muncul pula latihan pramuka di seluruh Aceh yang dilakukan anak-anak Aceh. Suatu usaha unjuk gigi untuk menyatakan tidak gentar melawan tentara. Keadaan semakin runcing oleh tindak penggeledahan rumah-rumah.

Anehnya justru rumah para ulama lebih banyak yang digeledah. Termasuk rumah Daud Beureueh. Dan karena perundingan pemerintah pusat dengan Aceh selalu mengalami deadlock,  Daud Beureueh dan kawan-kawan berontak mewakili kekecewaan historis masyarakat Aceh.

sebenarnya pemberontakan itu tak perna terjadi andaikata pemerintah cukup memahami aspirasi masyarakat Aceh. Yakni memberikan otonomi bagi Aceh untuk mengatur hukum-hukum Islam berlaku di sana, sesuai dengan Piagam Jakarta. 

Tapi justru itulah yang tidak dipahami baik oleh Gubernur Sumatara Utara maupun pemerintah pusat. Bahkan tindakan kekerasan Pemerintah dianggap turut mendorong Daud Beureueh dan kawan-kawan naik gunung.

Daud Beureueh telah lama turun gunung. Tokoh yang bila dilihat dari sudut non-politis berhasil menggalang partisipasi masyarakat dalam membangun – bukan hanya masjid – jalan-jalan raya sepanjang 28 km dan jaringan irigasi seluas 122 km tanpa bantuan pemerintah  itu, telah tua-renta.

Dan bukan atas kemauannya sendiri, Daud disinggahkan ke Jakarta selama beberapa tahun. Berdiri terbungkuk dengan sepotong tongkat, ia manatap Indonesia dengan nanar. Dibenaknya masih teringat sebuah lagu perang:

“Hateebeu teutap beusenggoh-sunggoh/Surak beurioeh hai pahlawan/Dum geutanyoe pahlawan gagah/Ta manou darah cit ba’ masa prang.”(fahri Ali Tempo 1982)

ACHEH SUDAH BERDAULAT SEBELUM NKRI DIBENTUK.

Bila Bangsa Aceh Bersatu dan menuntut Kedaulatannya kembali ke dunia Internasional Itu Sah – Sah Saja, dikarenakan Bangsa Aceh tidak pernah berontak pada NKRI, karena bukti sejarah mengatakan seperti itu. Di dalam buku-buku pelajaran sejarah dan media massa nasional, beberapa tahun sebelum terciptanya perdamaian di Aceh, kita sering mendengar istilah ‘pemberontakan rakyat Aceh’ atau ‘pemberontakan Aceh’ terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejak zaman kekuasaan Bung Karno hingga presiden-presiden penerusnya, sejumlah ‘kontingen’ pasukan dari berbagai daerah terutama dari Jawa dikirim ke Aceh untuk ‘memadamkan’ pemberontakan ini. Kita seakan menerima begitu saja istilah ‘pemberontakan’ yang dilakukan Aceh terhadap NKRI. Namun tahukah kita bahwa istilah tersebut sesungguhnya bias dan kurang tepat? Karena sesungguhnya dan ini fakta sejarah bahwa Aceh sebenarnya tidak pernah berontak pada NKRI, namun menarik kembali kesepakatannya dengan NKRI. Dua istilah ini, “berontak” dengan “menarik kesepakatan” merupakan dua hal yang sangat berbeda. 

NKRI secara resmi baru merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Sedangkan  Aceh sudah berabad-abad sebelumnya merdeka, memiliki hukum kenegaraan Qanun-nya sendiri, menjalin persahabatan dengan negeri-negeri seberang lautan, dan bahkan pernah menjadi bagian (protektorat) dari Kekhalifahan Islam Tuki Utsmaniyah. Jadi, bagaimana bisa sebuah negara yang merdeka dan berdaulat sejak abad ke-14 Masehi, bersamaan dengan pudarnya kekuasaan Kerajaan Budha Sriwijaya, dianggap memberontak pada sebuah Negara yang baru merdeka di abad ke -20 ?  Aceh merupakan negara berdaulat yang sama sekali tidak pernah tunduk pada penjajah Barat. Penjajah Belanda pernah dua kali mengirimkan pasukannya dalam jumlah yang amat besar untuk menyerang dan menundukkan Aceh, namun keduanya menemui kegagalan, walau dalam serangan yang terakhir Belanda bisa menduduki pusat-pusat negerinya. 

Sejak melawan Portugis hingga VOC Belanda, yang ada di dalam dada rakyat Aceh adalah mempertahankan marwah, harga diri dan martabat, Aceh Darussalam sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Qanun Meukuta Alam yang bernafaskan Islam. Saat itu, kita harus akui dengan jujur, tidak ada dalam benak rakyat Aceh soal yang namanya membela Indonesia. Sudah ratusan tahun, berabad-abad Kerajaan Aceh Darussalam berdiri dengan tegak bahkan diakui oleh dunia Timur dan Barat sebagai “Negara” yang merdeka dan berdaulat. Istilah “Indonesia” sendiri baru saja lahir di abad ke-19. Jika diumpamakan dengan manusia, maka Aceh Darussalam adalah seorang manusia dewasa yang sudah kaya dengan asam-garam kehidupan, kuat, dan mandiri, sedang “Indonesia” masih berupa jabang bayi yang untuk makan sendiri saja belum lah mampu melakukannya. Banyak literatur sejarah juga lazim menyebut orang Aceh sebagai “Rakyat Aceh”, tapi tidak pernah menyebut hal yang sama untuk suku-suku lainnya di Nusantara. Tidak pernah sejarah menyebut orang Jawa sebagai rakyat Jawa, orang Kalimantan sebagai rakyat Kalimantan, dan sebagainya. Yang ada hanya rakyat Aceh. Karena Aceh sendari dulu memang sebuah bangsa yang sudah merdeka dan berdaulat.

Ketika Saudara Jadi Pengkhianat.

Inilah Kami !

yang menentang setiap kebijakan Penindasan, kesewenangan dan ketidak adilan para penguasa negeri ini !

Inilah Kami !

yang kalian Lahirkan dari sebuah Perjuangan panjang sejarah Negeri ini!

Inilah Kami !

yang kalian Anggap sebagai Prajurit yang selalu taat dan Patuh pada Panglima !

Inilah Kami !

yang sekarang kalian adu domba !

Inilah Kami !

yang sekarang Kalian Khianati !

Kami yang lahir dari ujung Kalashnikov

Kami yang Berjuang dengan Sejarah dan Darah

Kami yang sekarang kalian Anggap sebagai Pengkhianat !

Kami yang sekarang berada di balik jeruji dan terali ...

 

Sahabat

Dengarkan kami !

Biarkan Kami !

Ketika Kita dulu sama-sama berteriak Kemerdekaan ..

Ketika Kita dulu sama-sama Memanggul Tandu dalam rimba tuhan ...

Ketika Kita dulu sama-sama meronta dalam dingin nya malam ...

Hari ini,

Kalian Hapus semua Ingatan ...

Kalian Hancurkan semua impian dan harapan ..

Kalian Jadikan Kami Bumerang !

Sahabat,

Genderang Perang akan berbunyi

Kita adalah kesatria sejati 

Yang tersisa

Yang dibesarkan oleh gelombang kehidupan

Gelorakan semangat perjuangan

Walau kita berada dibalik jeruji besi

Katakan pada semua orang

Bahwa kita telah dikhianati oleh kawan seperjuangan

lihatlah kebelakang disaat engkau merasa sendiri dan di tinggalkan !

Tunggu kami Penguasa !

Yakinlah Kekuatan Kami sebagai Rakyat laksana Kekuatan lebah yang melindungi sarangnya.

Inilah Kami yang Kalian Khianati !!

Source Are Lando

FAMILI DI TIRO DALAM KAJIAN SEJARAH

Oleh Yusra Habib Abd Ghani

FAMILI di Tiro, bukan saja penyandang predikat Ulama, tetapi juga sebagai pejuang yang gigih mengusir penjajah Belanda dari Aceh. Hal ini dimulai dari karir politik Tengku Tjhik di Tiro Mhd. Saman, yang dilantik oleh Majlis Negara: Tuanku Hasjém; Teuku Panglima Polém; Tengku Tjhik Abdul Wahab Tanoh Abèë sebagai Kepala Negara pada tahun 1875, menggantikan Mhd. Dawud Shah yang waktu itu berusia 9 tahun dan dinilai tidak layak memimpin negara dalam keadaan perang. 

Di bawah pimpinan Thjik di Tiro Mhd. Saman, TNA berhasil mengurung serdadu Belanda selama 12 tahun [tahun 1884-1896] dalam suatu kèm yang Belanda namakan ”geconcentreerde linie” (kuta meusapat). J. Kreemer, dalam: „Atjeh“ menulis: „Dia telah memerintahkan membangun benteng-benteng kecil di sekeliling kota dimana kami terkurung semua, bahkan kalau boleh di pelupuk mata kami, sehingga mereka telah mengurung kami dengan kekuatan senjata.“ Strategi militer yang taktis dan kendali politik sudah berada di tangan Acheh.

Hanya saja, Tengku Thjik di Tiro Mhd. Saman terlalu toleran, memberi peluang kepada musuh untuk menyerah secara terhormat dengan tidak mesti membunuhnya. Dalam rentang masa 12 tahun itulah, terjadi diplomatic correspondence antara Tengku Thjik di Tiro Mhd. Saman dengan pemerintah Belanda. Kepada serdadu Belanda yang terkurung disarankan supaya:

1. Menyerah kepada tentara Acheh dengan sukarela;

2. Dapat menetap dan bisa berdagang di Acheh;

3. Masuk Islam secara sukarela (tidak ada paksaan);

4. Mengakui dan patuh kepada pemerintah dan hukum negara Acheh.

Sehubungan dengan itu, Kabinet Belanda yang bersidang pada 15 Agustus, tahun 1888, memberi jawaban dengan menolak tawaran negara Acheh. (Tengku di Tiro Muhammad Hasan, LL.D, „Atjeh Bak Mata Donja“, hlm. 37-39, 1968. Institut Atjeh di Amerika.)

Ke-empat syarat yang ditawarkan, merupakan bukti nyata keagungan moral bangsa Acheh kepada musuh. Kompromi politik dan militer sebetulnya hanya terjadi, jika kuasa politik dan militer, mutlak sudah di tangan Aceh. Belanda perlu masa tiga tahun untuk memberi jawaban terakhir. Selama itu, pakar psikology perang Belanda menyusup dan meneliti karakteristik orang Acheh dan menyimpulkan: Acheh adalah bangsa yang memiliki sifat jujur, ikhlas, baik hati, pema’af, gila gelar, pangkat dan harta.

Keberagaman sifat ini, dimanfaatkan Belanda untuk kepentingan politik dan militer.

Misalnya, para Ulèëbalang di sekitar kèm disogok, diberi gelar dan pangkat dengan maksud agar tidak menyerang mereka. Disamping itu, Belanda mengulur waktu dan terus berunding. Akhirnya, Tengku Thjik di Tiro Mhd. Saman terperangkap dalam perang urat saraf yang licik. Hasilnya, Belanda secara rahasia memperalat seorang perempuan asal Sibrèh, supaya mau membunuh Tengku Thjik di Tiro Mhd. Saman dengan cara membubuh racun dalam makanan. Belanda berjanji memberi emas batangan kepada pelaku. Tengku Thjik di Tiro Mhd. Saman akhirnya meninggal karena diracun pada 25. Januari tahun 1891. Kepada perempuan (pengkhianat) ini, Belanda hadiahkan peluru di kepalanya sampai mati. Logikanya sederhana: kepada bangsanya sendiri mau berkhianat, konon lagi kepada mereka [Belanda].

Dalam suasana berkabung, serdadu Belanda berhasil memperoleh pasokan senjata beserta 5000 serdadu asal Jawa dan Madura untuk mengepung kubu-kubu pertahanan TNA. Maka, pada 26. Maret 1896 meletus perang “Aneuk Galong” yang amat dahsyat. H.C Zentgraaf melaporkan: “Bangsa Acheh berperang seperti singa, ramai yang memilih mati dalam kota yang terbakar hangus, daripada menyerah. Perang ini adalah perang main cincang dengan senjata di tangan, pertarungan satu lawan satu yang amat dahsyat, tidak ada yang minta ampun dan memberi ampun…Diantara yang mati dalam perang ini ialah Tengku Thjik di Tiro Mhd. Amin [pen: penerus Tengku Thjik di Tiro Mhd. Saman (tahun 1891–1896)]. Mayat beliau diselamatkan dan dibawa oleh orang Acheh ke kampung Mureue, di sanalah beliau dikuburkan.”

Posisi Tengku Thjik Mhd. Amin di Tiro sebagai kepala negara, selanjutnya dipegang oleh Tengku Thjik Ubaidillah di Tiro (1896–1899). Malangnya, hanya menjabat kepala negara selama tiga tahun. Beliau mati syahid dalam medan perang tahun 1899. Pimpinan tertinggi negara diteruskan oleh Tengku Thjik Lambada di Tiro (1899–1904). Dalam suatu peperangan yang sengit, beliau mati syahid. Estafet kepemimpinan tertinggi negara dipegang oleh Tengku Thjik Muhammad Ali Zainal Abidin di Tiro (alias Tengku Bukét). Beliau juga syahid dalam medan perang Gunung Alimon yang meletus pada 21. Mei 1910 (1904–1910). Sesudah itu, pimpinan tertinggi negara dipegang oleh Tengku Thjik Mahjédidin di Tiro.

Ketika itulah, Belanda coba membuka rundingan. Untuk itu, Tuanku Radja Keumala, Tuanku Mahmud dan Teuku Panglima Polém Muhammad Dawôd, disuruh Belanda menulis dan mengirim surat kepada Mahjédidin di Tiro supaya menyerah kepada Belanda. Ahli sejarah Belanda menulis: ”surat tersebut sudah diterima oleh Tengku Majét dan kita tahu bahwa beliau mengadakan musyawarah dengan ketiga orang yang sudah menyerah tersebut beserta dengan panglima-panglima lain. Tidak seorangpun diantara mereka yang mau menyerah. Tidak seorangpun yang mau meninggalkan perjuangan: semua mereka tetap bertekad untuk berperang sampai pada titik terakhir, dan sudah siap sedia menerima semua resiko apapun sebagai akibat daripada perjuangan ini sebagai kehendak daripada Allah”. Tengku Mahjédidin di Tiro tidak bergeming dari pendidiriannya dan mati syahid dalam medan perang Alue Simi, pada 5. September 1910.

Pada waktu itu, Tengku Ma’at di Tiro (16 tahun) meneruskan amanah kepemimpinan demi perjuangan dan memelihara prestige famili di Tiro. Beliau pernah ditawari Istana, wanita dan fasilitas hidup seumur hidup di Arab Saudi. Tetapi semua tawaran Belanda ditolak mentah-mentah. Beliau lebih memilih mati syahid daripada menyerah dan menginjak Istana musuh. Dalam medan perang Alue Bhôt, pada 3. Desember 1911, beliau gugur sebagai syuhada. Inilah komentar Pengarang Belanda: ”Kisah kematian Tengku di Tiro yang terakhir ini memberi bahan kepada suatu roman sejarah; begitulah, sudah tertanam dalam riwayat perang Acheh untuk menjadi bahan sejarah kepahlawanan yang begitu kuat dan luar biasa dan begitu kayanya, sehingga tidak ada lain lagi yang dapat memberi kebanggaan dan kebesaran kepada suatu bangsa.”

Famili di Tiro telah memperlihatkan keteladanan yang indah dan mengagumkan, sehingga bisa menjadi pelajaran kepada bangsa Acheh dan musuh. Colonel H.J. Schmidt mencatat: “Dari sejak permulaan perang, famili Tengku di Tiro telah memainkan peranan penting yang luar biasa bagi rakyat Aceh. Di sini, tidak ada pilihan lain kecuali: memenangkan peperangan atau mati sebagai pahlawan. Kemenangan sudah terang tidak mungkin dan tidak bisa diupayakan. Tidak, walaupun mereka berdiri tegah dan berperang seperti hero. Kendati rintangan melintang, seorang Tengku di Tiro tidak akan mengakui kemungkinan lain, kecuali memilih mati.

Maka, demi perang ini, segalanya sederhana, singkat dan kendala: dimana Tengku di Tiro yang terakhir mati syahid dalam medan peperangan... dan pemandangan ini tidak bisa dipungkiri dalam drama kelangsungan bangsa Aceh, bahwa bermula dari sekarang, tidak dapat berkiprah lebih lama lewat jalan lain.” (Marechaussee in Atjèh, 1942) Inilah pengakuan musuh terhadap famili di Tiro. Lebih jauh dikatakan: “Darah Tengku di Tiro sudah terlalu banyak tumpah. Kasihan kepada anak muda ini. Sebab itu diupayakan untuk menyelamatkan nyawanya; tapi tidak mudah, sebab tidak mau kompromi. Kita sudah memberi jaminan hidup dan status social, tapi semua ditolak mentah-mentah…. Ini sudah cukup, lebih dari cukup.”(H.C Zentgraaff, Atjèh) Sejak itu, famili Tengku di Tiro pudar dari pentas politik. Rentetan peristiwa dalam sejarah perjuangan famili di Tiro sampai 1911, terjawab sudah!

Genap 85 tahun kemudian, barulah Tengku Hasan M. di Tiro bangkit memproklamirkan Aceh Merdeka [04/12/1976] sebagai negara sambungan –successor state– yang terputus sejak 3. Desember 1911. Kini giliran Tengku Hasan M. Di Tiro tengah dalam ujian sejarah. Antara tahun 1873–1875, issue tentang Aceh gempar dalam Sidang Parlemen British, Belanda, Turki, Perancis, tidak terkecuali Gedung Putih (USA) atas serangan Belanda ke atas Aceh –negara merdeka– dan negara sahabat mereka, yang tahu membedakan antara Netherlands East Indie [NKRI] dan Aceh. Pada tahun 2005, issue Aceh gempar di Helsinki, karena GAM [baca: Aceh] menuntut jatah serpihan demokrasi, sesudah terlebih dahulu mengaku bahwa Aceh satu bagian dari NKRI dan taat kepada konstitusi positif Indonesia. Negara-negara yang sebelumya sahabat Aceh, sekarang mendukung Otonomi Aceh di bawah NKRI.

Sebagai pemimpin tertinggi GAM, inilah saat yang tepat –selama berada di Aceh– Tengku Hasan M. di Tiro menjelaskan kepada rakyat Aceh dengan terus terang tentang: keabsahan Aceh menerima Otonomi khusus [self-government] dalam NKRI atau masih menuntut kemerdekaan Aceh yang beliau proklamirkan 4/12/1976. Hal ini penting demi masa depan dan kemaslahatan rakyat Aceh.

Apalagi, Tengku Hasan M. Tiro dalam surat yang ditujukan kepada Tengku Muhammad Mahmud (Abang kandung Dr Zubir Mahmud –Menteri Sosial Aceh– (yang dilantik oleh Tengku Hasan di Tiro tahun 1976) mengatakan: ”... Saya bertanggungjawab di hadapan Allah atas matinya ribuan bangsa Aceh dalam revolusi ini…”.

Saksi dalam perkara ini ialah: saya sendiri, Bakhtiar Abdullah, Musanna Abdul Wahab dan Iqlil Ilyas Leubé. Jadi, kalau bukan sekarang, kapan lagi para korban konflik dan ahli waris menagih tanggungjawab itu. Dari surat politik pakai kop ASNLF yang dikirim kepada Yusuf Kalla (Wapres RI), adalah suatu indikasi bahwa beliau masih tetap komitmen dengan pendirian semula. Dalam soal ini: jangankan surat kepada pemimpin negara asing; surat-menyurat yang dikirim Wali Negara kepada saya sendiri pun, selalu beliau pakai kop resmi ASNLF. Beliau tahu benar menempatkan diri. Hanya saja staf terdekat beliau kerap bermain di belakang layar. Misalnya: Malik Mahmud mengirim surat susulan kepada Yusuf Kalla tanpa kop ASNLF dengan redaksi yang sama. Ini ’diplomatic correspondence’ yang a’ib dalam dunia diplomasi.

Contoh lain. Pembohongan telah berlaku atas diri beliau antara rentang masa Januari-Juli tahun 2005, dimana juru runding GAM memberi komentar: “semua perkembangan yang terjadi di meja runding [di Helsinki] tetap dilaporkan kepada Wali Negara.” Ternyata, draft MoU Helsinki baru diketahui dan dibaca oleh Tengku Hasan di Tiro pada jam: 18.30 tgl. 05/08/2008. [bukti dokumen ada di tangan saya] Dalam dunia politik, tidak mustahil terjadi pengkhianatan.

Kisah lain lagi, yang masih segar dalam ingatan saya, yakni: ketika Tengku Hasan M. Di Tiro mengirim surat bernada mengadu kepada saya yang isinya sangat memeranjatkan: ”... Sdr. Yusra..., siapa yang akan menggantikan jika saya meninggal dunia nanti. Orang-orang terdekat dan saya percayai sudah nampak tanda-tanda akan mengkhianati saya...”

Bakhtiar Abdullah dan Iqlil Ilyas Leubé menangis terisak-isak saat saya perlihatkan surat rahasia ini dan kemudian memeranjatkan Zakarya Saman dan Malik Mahmud. Ini terjadi pada pada Desember 1993. Tentang hal ni, dalam Artikel: ”Kunci-kunci Idelogo Aceh Merdeka” sudah beliau bayangkan. Famili Tengku di Tiro memang rencam dengan kepelbagaian pengalaman yang pahit dan manis.

Namun, Tengku Hasan M. di Tiro tetap mengingatkan: ”... Syarat utama menjadi Wali Negara Aceh ialah: orang yang bersangkutan tidak menyerah kepada kehendak musuh. Teladan ini sudah dibuktikan sejak Ali Mughayat Syah – sampai sekarang...”

”... Syarat utama menjadi Wali Negara Aceh ialah: orang yang bersangkutan tidak menyerah kepada kehendak musuh. Teladan ini sudah dibuktikan sejak Ali Mughayat Syah – sampai sekarang...”

Dalam perjalanan menuju Aceh, wartawan RCTI bertanya: ”apakah Tengku mendukung perdamaian? Beliau jawab: ”Tentu..., tentu” Bahkan kata beliau: ”Saya ingin Aceh selamanya damai” [Serambi Indonesia, 12/10/08]. Betapa tidak, damai adalah sunnah. Yang menolak damai berarti mengingkari Sunnah. Tetapi dalam doktrin GAM, damai bukan substansi perjuangan, oleh sebab itu soal satus Aceh, batas wilayah, bendera, logo, struktur pemerintahan dan TNA tidak semudah itu dilebur. MoU Helsinki bukanlah “Surat Keramat” yang bisa dipakai oleh juru runding atau Wali Negara sekali pun untuk menggadai Aceh kepada pihak mana pun dengan dalih apa pun. Ianya milik rakyat yang perubahannya mesti atas persetujuan rakyat melalui referendum.

[Teks tambahan: Buat apa damai kalau Aceh tergadai? ”... jadikan perang untuk damai, tetapi damai yang menang...,” kata Nietzsche dalam bukunya yang masyhur, Zarathustra. Tengku Hasan di Tiro suka mengutip ucapan Nietzsche dalam caramah politiknya.]

Kalaulah Tengku Hasan M. di Tiro berkata: “Rakyat Aceh mesti tahu sejarah, sebab tanpa perjuangan tersebut, tidak mungkin kita bisa membina hubungan dengan negara lain, seperti yang terjadi sekarang ini.” [Serambi Indonesia, 6/10/08]. Artinya, Sultan Aceh [pemimpin tertinggi negera] dalam sejarahnya, belum pernah ada seorang pun yang berkhianat kepada bangsanya. Inilah pelajaran yang didapat dari sejarah.

Akhirnya, “Bangsa Acheh sudah tentu akan memperlihatkan bukti jati dirinya bahwa mereka bukan suatu lawan yang dapat dihina. Orang Acheh adalah suatu bangsa beradab dari zaman dahulu, yang biasa berperang, sesekali menang, kadangkala kalah, tetapi biar pun menang, biar pun kalah, tidak pernah diperoleh tanpa kemuliaan ... Bangsa Acheh memang selalu terkenal karena gagah berani dan tahu menempatkan diri, lebih daripada bangsa-bangsa lain di sekeliling negara Acheh.“ Suratkabar The London Times, 29 April 1873.

Dalam konteks ini, maka Tengku Hasan M. Di Tiro sedang diuji untuk menentukan, apakah beliau mengikuti pendirian famili Tengku di Tiro sebelumnya atau sebaliknya. Sejarah akan mengukir dan mengadili. Sejarah adalah Mahkamah yang paling adil dalam peradaban manusia. Di bawah sinar Matahari, tidak ada peristiwa yang mustahil terjadi. Wallahu’aklam bissawab![]

*Director Institute for Ethnics Civilization Research.

[Tabloid KONTRAS Banda Aceh, 16/10/08]

Andaikan GAM Kalah dan Berhasil Ditumpas

Sepanjang era 1992 hingga 1995, setidaknya ada enam orang lelaki dewasa yang tidak saya kenali, singgah di rangkang kami yang dibangun oleh almarhum Bapak di tengah ladang. Saya tidak mengenali satupun di antara mereka. Bapak juga tidak pernah bercerita.

Jikalau saya tidak salah ingat, setiap kali tamu-tamu itu beranjak pergi, seusai makan siang, mata tetamu itu sembab. Bahkan saya sempat mendengar isak yang luar biasa dari dalam rangkang gle. Bila tamu-tamu itu datang, Bapak melarang kami berteduh di bawah rangkang yang terbuka itu. Otomatis, aksi “spionase” tidak bisa saya lakukan. Karena harus berteduh di bawah pohon kelapa yang masih berusia muda, kala itu.

“Mereka pengikut Hasan Tiro. Kalau kata Pak Camat, mereka itu adalah GPK,” terang Bapak kepada Ibu.

“Lalu kenapa Bapak terima? Apakah itu tidak berbahaya bagi kita dan anak-anak?” Sergah Ibu, kala itu.

“Entahlah. Yang Bapak tahu mereka tidak seperti yang dicitrakan oleh Pemerintah di koran-koran. Bahkan tiga dari tamu kita itu bukan GPK, cuma korban fitnah dan kini diburu oleh Kopassus,” imbuh Bapak.

Saya mendengar itu kala Bapak dan ibu terlibat perbincangan serius pada suatu malam. Dialog suami istri itu sembari berbisik. Beruntung, karena penasaran dengan kehadiran “orang asing” ke kebun, jiwa spionase saya telah memberikan keuntungan.

***

Tidak mudah menjadi anggota Gerakan Aceh merdeka (GaM) atau kala itu dikenal dengan Aceh Merdeka (AM) atau oleh Pemerintah Indonesia menyebutnya Gerakan Pengacau Keamanan (GPK). Foto-foto pentolan AM disebar di berbagai sudut kota kabupaten hingga kecamatan. Dicari hidup atau mati, demikian tulisan di pamflet itu. Wajah-wajah itu adalah Hasan Tiro dan kabinetnya.

Hasil propaganda pemerintah kala itu, telah berhasil membangun image bahwa GPK adalah kelompok penjahat yang kejam, tidak berperi kemanusiaan, pemerkosa, ekstrimis dan setara dengan komunis. Dalam tiap HUT RI yang dipusatkan di ibukota kecamatan atau kantor pembantunya, pembina upacara selalu membacakan pidato tentang betapa berbahayanya GPK bagi stabilitas daerah. Seruan-seruan agar GPK segera turun gunung dan bertaubat gencar dilakukan dalam rangka memperkuat indoktrinasi terhadap penduduk.

Pada dekade itu, sudah seringkali ditemukan jenazah tanpa kepala, atau jenazah utuh yang tidak bisa lagi dikenali. Setiap ABRI datang, selalu disebutkan, bahwa jenazah itu adalah korban GPK atau GPK itu sendiri.

***

Bagi saya GPK adalah hantu yang membuat penasaran. Saya dalam kapasitas sebagai bocah SD penyuka ilmu sejarah, mencoba mencari tahu. Namun, karena terbatasnya informasi, GPK kemudian menjadi tanya besar di benak saya. Bertanya kepada Bapak, beliau malah marahi saya “Aneuk mit bek Jak meupolitek. Jak sipak anoe keudeh u bineh krueng.” Saya masih terngiang kalimat itu. Serasa legend untuk “membunuh” rasa ingin tahu yang saya miliki.

Saya mulai melek tentang GPK, kala di Jakarta meledak reformasi 1998. Begitu dominasi Orde Baru runtuh, saya terkaget dengan fakta bahwa selama Operasi Jaring Merah atau lebih dikenal dengan Daerah Operasi Militer (DOM) (1989-1998) telah banyak terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh ABRI (Sekarang TNI dan Polri). Laporan tentang bumi hangus, pemerkosaan, pembunuhan, penculikan, bertubi-tubi mengisi indera dengar. Informasi-informasi itu pelan-prlan mulai maujud sebagai hantu yang mengerikan.

Pamflet dari Aceh Merdeka (AM) dengan mudah ditemukan, demikian juga yang dirilis oleh mahasiswa dari ragam buffer aksi. Di sisi lain, kala itu ABRI tidak lagi terlihat agresif. Mereka sudah seumpama anak manja yang tertangkap tangan sedang mencuri mangga.

Dalam waktu yang tidak begitu lama, gelombang kebencian terhadap Jakarta pun menemukan puncaknya. Bukan hanya AM, tapi hampir semua elemen kemudian memberikan ruang bagi GAM untuk memainkan perannya di lapangan. Seolah telah hadir Ratu Adil atau Imam Mahdi, GAM kala itu menjelma menjadi harapan baru bagi rakyat yang telah sekian puluh tahun dibungkam dengan ketakutan.

***

Perlawanan GAM yang didukung oleh rakyat Aceh, kemudian secara berangsur-angsur pun kembali bisa dipatahkan oleh serdadu republik. Penerapan sejumlah operasi militer seperti Operasi Dadar Rencong, Operasi Cinta Meunasah, Operasi Pemulihan Keamanan hingga Darurat Militer dan Darurat Sipil, membuat GAM remuk redam. Eskalasi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh serdadu pemerintah semakin gencar. Bumi hangus pemukiman warga, teror, sweeping, pemerkosaan, penculikan, pembantaian dan penangkapan secara sewenang-wenang, membuat rakyat terpojok dan takut.

Kita tentu belum lupa dengan tragedi Beutong Ateuh (pembantaian Teungku Bantaqiyah), Tragedi Simpang KKA, pembantaian Arakundo, penyiksaan di Rumoh Geudong Pidie, penyiksaan di Gedung KNPI Aceh Utara, peristiwa Cot Pulot Jeumpa, tragedi bumi hangus Juli Keude Dua, dan ratusan hingga ribuan tragedi kemanusiaan lainnya di Aceh.

Serdadu pun memainkan politik adu domba. Elit GAM dicitrakan sebagai perampok.Panglima AGAM seperti Abdullah Syafei dikabarkan sebagai pengumpul harta yang hidup mewah di Jakarta. Bahkan ada serdadu yang mengaku bila Teungku Lah adalah TNI yang disusupkan ke tubuh AGAM.

“Istri Abdullah Syafi’i itu bergelimang emas di seluruh tubuhnya. Iya kaya raya dan sombong,” kata seorang serdadu berstrip dua balok merah.

Hingga akhirnya tsunami Aceh pada 26 Desember 2004 memaksa kedua belah pihak untuk berunding yang kesekian kalinya, yang kemudian melahirkan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005. Kedua belah pihak bersepakat berhenti bermusuhan dengan sejumlah syarat.

***

Di luar Aceh, GAM atau GPK mendapatkan kesan merupakan sebuah gerakan separatis yang sangat jahat. Citra GAM sebagai gerombolan perampok, ekstrimis dan teroris begitu melekat di benak orang-orang Indonesia. Hal ini bahkan masih saya temukan kala empat tahun usai perdamaian, ketika saya sedang melakukan perjalanan ke beberapa daerah di luar Aceh.

Sebagai orang Aceh yang tidak buta politik, saya tentu menyadari bahwa propaganda Penguasa berjalan sistematis. Jangankan orang luar, sebagian orang Aceh juga percaya bila GAM adalah organisasi penjahat setara teroris yang hendak melawan pemerintah yang sah. Maka tidak heran bila Tengku Hasan di Tiro dicitrakan serba negatif. Tak ada sedikitpun kebaikan di dirinya.

Sebagai penikmat sejarah, dengan latar belakang perjuangan GAM, saya pun mengulik sejumlah pemberontakan di Indonesia. Baik itu Permesta, PRRI, DI/TII, dan lainnya, rata-rata dilatarbelakangi oleh ketidakadilan Pemerintah Pusat, baik di era Orla maupun Orba. Namun karena mereka berhasil dikalahkan, maka buku-buku sejarah yang dibuat oleh penguasa, menceritakan semua perlawanan itu sebagai sesuatu yang sangat jahat.

Saya kira Allah masih sayang kepada GAM. Tsunami adalah bentuk ketegasan Allah agar konflik yang berkepanjangan tersebut segera redam. Beberapa waktu sebelumnya tsunami, GAM sudah terisolir. Mereka kalah karena Darurat Militer sangat ketat mempersempit ruang gerak GAM. Semua gerilyawan tersudut ke gunung, logistik mereka sekarat. Tidak sedikit yang menyerahkan diri.

Dapat Anda bayangkan bila GAM benar-benar kalah dan tsunami tak pernah ada. Maka hari ini kita takkan pernah memuji Hasan Tiro, kita takkan pernah tabik kepada Muzakkir Manaf dan lainnya. Bahkan kita takkan mau berteman dengan mantan GAM dan keluarganya. Karena apa? Bila kalah maka GAM akan menjadi pesakitan politik yang gerakannya akan difatwakan haram (bughah) karena melawan pemerintah yang sah. Perihal betapa kejamnya republik terhadap Aceh, takkan pernah dibicarakan dalam literatur. Akhirnya, hanya butuh dua puluh tahun untuk mengindokrinasi kepala generasi muda Aceh (generasi unyu-unyu) yang malas membaca tapi gemar berkomentar, agar mereka sukses membenci GAM.

Bila pelabelan negatif itu sukses, maka GAM tidak akan pernah lagi berani peh-peh dada seperti hari ini. Mari iktibar!

Sumber : AcehTrend

Penulis : Muhajir Juli

Malahayati : Komando Perang Perempuan Pertama Dunia.

 

 Laksamana Malahayati, pahlawan nasional Kerajaan Aceh. (Wikipedia)

Meskipun seorang perempuan, Malahayati sejak kecil ingin menjadi seorang pelaut atau laksamana yang gagah berani seperti ayah dan kakeknya. Ketika menginjak dewasa, ia diberi kebebasan untuk sekolah. Ia pun memililih masuk akademi angkatan bersenjata milik kasultanan bernama Mahad Baitul Maqdis. Akademi tersebut terdiri dari angkatan darat dan angkatan laut.

Di akademi itu kemampuan militer Malahayati terasah. Di sana ia belajar banyak dari para pengajarnya yang merupakan para perwira dari Turki. Pada waktu itu Kasultanan Aceh Darussalam mendapatkan bantuan dari Kasultanan Turki Ustmani.

Di akademi itu pulalah, seperti dikutip dari Kompas.com, ia bertemu dengan Tuanku Mahmuddin bin Said Al Latief. Mereka kemudian menikah.

Perjuangan Malahayati bermula dari peristiwa perang di perairan Selat Malaka. Pasukan kasultanan Acheh dipimpin oleh Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Mukammil yang dibantu dua orang laksamana, salah satunya Laksamana Tuanku Mahmuddin bin Said Al Latief. Pertempuran yang berlangsung sengit tersebut dimenangkan oleh pasukan Kasultanan Aceh. Namun, suami Malahayati itu syahid dalam pertempuran tersebut.  

Tahu suaminya syahid, Malahayati pun berjanji akan menuntut balas dan meneruskan perjuangan suaminya. Malahayati kemudian meminta Sultan Al Makammil untuk membentuk armada Aceh yang semua prajuritnya merupakan wanita janda yang suaminya syahid dalam peperangan.

Dikutip dari situs Kabupaten Aceh Besar, setelah permintaan itu disetujui, Malahayati pun memimpin pasukan yang diberi nama Inông Balèe. Inông berati wanita, sedangkan Balèe artinya janda. Jadi Inông Balèe artinya adalah wanita janda.

Malahayati melatih para janda tersebut untuk menjadi pasukan Kasultanan Aceh yang tangguh. Bersama pasukannya, ia sering terlibat dalam pertempuran, baik melawan Belanda atau Portugis. Tidak hanya di Selat Malaka, tapi juga di daerah pantai timur Sumatra dan Malaya. 

Pasukan Inông Balèe juga membangun benteng dengan tinggai 100 meter dari permukaan laut. Tembok benteng itu menghadap ke laut lebar tiga meter dengan lubang-lubang meriam yang moncongnya mengarah ke pintu teluk. Selain memiliki benteng, pasukan wanita janda itu juga memiliki pangkalan militer yang terletak di Teluk Lamrèh Krueng Raya.

Dalam buku Perempuan Keumala (2007) karya Endang Moedopo, Malahayati disebut sangat gigih dalam berjuang karena menganggap bangsa penjajah yang datang telah merugikan kerajaan. Saat pertempuran pada 1599, pasukan Inông Balèe yang dipimping Malahayati secara mengejutkan mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman.

Salah satu aksi heroik yang dilakukan Laksamana Malahayati adalah saat ia berhadapan dengan Cornelis de Houtman di atas geladak kapal pada 11 September 1599 dan berhasil membunuhnya. Cornelis de Houtman merupakan penjajah Belanda pertama yang menjejakkan kaki di Nusantara. Menurut catatan sejarah, Cornelis de Houtman tewas setelah kena tikam rencong Laksamana Malahayati.

Perjuangan Laksamana Malahayati yang gigih melawan penjajah bersama Inông Balèe harus terhenti pada tahun 1606. Saat pertempuran Inông Balèe melawan Portugis di periaran Selat Malaka, Laksamana Malahayati syahid.

Jasad Laksamana Malahayati kemudian dimakamkan di Desa Lamrèh, Kecamatan Majid Raya, Kabupaten Aceh Besar, sekitar 35 kilometer dari ibu kota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau pusat Kota Banda Aceh. Makam laksamana Malahayati berada di puncak bukit kecil sebelah utara Desa Lamrèh.

Laksamana Malahayati baru resmi dinyatakan sebagai pahlawan nasional pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia mendapat gelar sebagai Pahlawan Nasional pada 6 November 2017 melalui Keputusan Presiden RI Nomor 115/TK/Tahun 2017 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

Padahal sama-sama kita tahu, Malahayati adalah pahlawan kerajaan aceh di abad 15. Dimana ketika itu perancangan untuk mendirikan indonesia belum ada sama sekali. Bahkan, soekarno pelopor kemerdekaan indonesia pun lahir pada awal abad ke 19. Dan perjuangan mendirikan indonesia adalah pada pertengahan abad 19.

Masa Kejayaan Kerajaan Aceh.

Masa Kejayaan Kesultanan Islam Aceh Darussalam dibawah Pimpinan Sultan Iskandar Muda. 

----------------------------

Nonton Video, Klik Di Sini

-----------------------------

[Tambahan] Aceh pada awal abad ke-17 Masehi dilanda konflik. Selain ancaman dari Portugis, situasi kerajaan juga sedang guncang. Pemimpin Aceh Darussalam kala itu, Sultan Alauddin Riayat Syah, dikudeta anaknya sendiri pada 1604 yang kemudian menduduki takhta dengan gelar Sultan Ali Riayat Syah.

Penguasa baru ini bertabiat buruk dan membuat Aceh semakin terpuruk. Djokosurjo dalam buku Agama dan Perubahan Sosial (2001) menyebut bahwa kepemimpinan Sultan Ali Riayat Syah merupakan periode yang penuh dengan kekacauan internal. 

Dalam situasi ini, muncullah sosok anak muda bernama Perkasa Alam. Pemuda yang masih berstatus pangeran ini menunjukkan rasa tidak puas terhadap Sultan Ali Riayat Syah. Perkasa Alam pun melancarkan perlawanan. Namun, Perkasa Alam ditangkap dan dipenjara. Dari dalam jeruji besi, ia memberikan penawaran kepada Sultan Ali Riayat Syah yang saat itu memang sedang risau karena tekanan Portugis.

Perkasa Alam menawarkan, jika dibebaskan dan diberi perlengkapan senjata serta sedikit pasukan, ia berjanji dapat mengusir Portugis dari tanah rencong. Sultan Ali Riayat Syah yang sudah kewalahan menghadapi Portugis menerima tawaran itu.

Slamet Muljana dalam Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa (2005) memaparkan, Perkasa Alam mengerahkan anak-anak muda Aceh untuk melawan Portugis. Hasilnya, orang-orang semenanjung Iberia itu dapat diusir dari bumi Serambi Makkah pada 1606 (hlm. 280). Kemenangan atas Portugis ini juga membuat nyali Belanda dan Inggris ciut.

Tak lama setelah itu, Sultan Ali Riayat Syah mangkat. Perkasa Alam muncul sebagai kandidat terkuat sebagai penggantinya. Selain dikenal cakap dan pemberani serta didukung tokoh-tokoh adat berpengaruh, ia juga masih keturunan dari Sultan Alauddin al-Qahhar, penguasa Kesultanan Aceh era 1537-1571. Maka, pada 1607 itu, Perkasa Alam dinobatkan sebagai pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam yang baru. Setelah bertakhta, Perkasa Alam dikenal dengan nama Sultan Iskandar Muda.

Militer Aceh Darussalam kala itu sangat kuat. Angkatan lautnya dilengkapi kapal-kapal tempur beserta meriam. Angkatan daratnya juga luar biasa; terdiri dari puluhan ribu prajurit, pasukan berkuda, hingga pasukan gajah.

Anthony Reid dalam Menuju Sejarah Sumatera: Antara Indonesia dan Dunia (2011) mengungkapkan, gajah perang yang dimiliki Sultan Iskandar Muda tidak kurang dari 900 ekor. Gajah dianggap bagian yang amat penting dalam pasukan Aceh, juga merupakan lambang kedudukan tinggi (hlm. 112).

Aceh yang semakin perkasa di bawah kendali Sultan Iskandar Muda membuat bangsa-bangsa asing berpikir ulang jika ingin menyerang. Portugis telah kalah meskipun sempat terlibat beberapa pertempuran lagi. Sedangkan Belanda terpaksa mengalihkan sasarannya ke wilayah lain di Nusantara selain Aceh, yakni Jawa dan Maluku.

Inggris juga merasakan kecemasan yang sama. Meskipun Kerajaan Inggris sempat berhubungan baik dengan Kesultanan Aceh di masa lalu, jika ingin lebih dari sekadar berdagang tentunya sangat sulit selama Sultan Iskandar Muda masih berkuasa. Kongsi dagang Inggris terpaksa bertahan di luar Aceh.

Hubungan Kesultanan Aceh & Kekhalifahan Turki Utsmani. 

Diikat oleh kesatuan Akidah yang kuat, Kesultanan Aceh Darussalam mengikatkan diri dengan kekhalifahan Turki Utsmani. Sebuah arsip utsmani berisi petisi sultan Alauddin Riayat Syah kepada Sultan Sulaiman Al Qanuni, yang dibawa oleh utusan Utsmani yakni Huseyn Effendi, membuktikan jika Aceh mengakui penguasa Utsmani di Turki sebagai kekhalifahan Islam. Dokumen tersebut juga berisi soal armada salib portugis yang sering mengganggu dan merampok kapal dagang muslim yang tengah berlayar di jalur pelayaran Turki-Aceh. Portugis juga sering menghadang jamaah haji dari aceh dan sekitarnya yang hendak menunaikan ibadah haji ke mekkah. Oleh sebab itu, Aceh meminta bantu Turki Utsmani untuk mengirim armada perangnya guna mengamankan jalur pelayaran tersebut dari gangguan portugis. 

Sepeninggal Sulaiman Al Qanuni yang kemudia digantikan oleh sultan Selim II yang segera memerintahkan Armada perangnya untuk melakukan ekspedisi militer ke Aceh.

-----------------------

Sumber : Osmanli Media

16 Tahun Perdamaian Aceh

Selamat  16 Tahun Hari Damai Aceh, 15 Agustus 2005 - 15 Agustus 2021.

Hari ini enam belas tahun yang lalu, setelah 30 tahun lebih Aceh berkonflik politik dan bersenjata dgn Republik Indonesia.

Entah berapa ribu nyawa menjadi syuhada. Kita ingat peristiwa demi peristiwa. Bagaimana sungai Arakundoe berubah merah dgn daerah, Simpang KKA nembabi buta, rumah gedung Arun juga tak pernah lupa, desa Cet Keng  Bandardua menjadi desa janda. Bantaqiah Beutong Ateuh disiram dgn senjata.

Kenapa kita mudah lupa. Seakan hari ini tak pernah tejadi apa-apa. Sehingga terkesan berfoya-foya di atas darah syuhada. Semestinya di hari damai tiap 15 Agustus sejak 2005, adalah hari berlangsungkawa bagi syuhada-syuhada yg telah tiada.

Benar, pejuangan selalu menuntut pengorbanan. Dan mereka telah memberikannya. Bukan hanya cinta, tangis, dan air mata. Nyawa telah dikorbankan utk masa depan anak negeri. Namun harapan cinta rangkaian janji, tangis dan air mata berubah jadi hampa.

Duhai Aceh, enam belas tahun hari ini engkau berdamai, kenapa engkau termiskin di Sumatera? Padahal sudah 60 triliun  dana Otsus dari Jakarta engkau kelola. Siapa yg berfoya-foya tega mengalih pembangunan rumah dhu'afa.

Aceh, hari ini 16 tahun sudah engkau ikrarkan damai, membangun anak negeri, yatim piatu dan perempuan-perempuan janda di gampong-gampong dan desa-desa, yang ayah-suaminya telah syuhada. Saat jam malam mendera, saat DOM membabi buta, engkau tak bedaya membela sesama saudara.

Maka biarlah semua luka nestapa itu tercatat dalam sejarah. Siapa yang benar dan salah dalam setiap perjuangan akan  terbukti di kemudian hari.

Di Tulis Oleh Nab Bahany

KISAH MENINGGALNYA JURNALIS ERSA SIREGAR DALAM KONFLIK ACEH

Perang memang selalu melahirkan korban nyawa, tak terkecuali wartawan, seperti yang dialami oleh juru kamera dan reporter senior RCTI, Fery Santoro dan Sori Ersa Siregar, yang menjadi sandera pasukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Nasib keduanya beda, satu selamat, satu tewas diterjang peluru.

Bagaimana kisah kematian Sori Ersa Siregar bisa dibaca dalam buku yang ditulis Fery Santoro yang selamat. Buku itu diberi judul, Antara Hidup dan Mati, 325 Hari Bersama GAM. Keduanya disandera GAM pada pertengah tahun 2003.

Fery Santoro mengakui meski mereka diperlakukan dengan sangat baik oleh GAM, tapi keselamatan mereka tetap terancam, karena setiap saat bisa saja terjadi perang antara pasukan GAM dengan TNI.

Kekhawatiran itu menjadi nyata, saat pasukan GAM membebaskan mereka, mengantarnya ke daerah penjemputan, pada 29 Desember 2003, ternyata diketahui oleh TNI, sehingga kontak senjata terjadi. Dan dalam perang itu Sori Ersa Siregas tewas terkena terjangan peluru TNI, sementara Fery Santoro selamat.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat saat itu Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu mengakui bahwa Sori Ersa Siregar tewas karena peluru TNI. "Kan, Ersa ada di pihak GAM. Resikonya pelor. Kalau enggak mau tertembak, ya tak usah jadi wartawan perang," kata Ryamizard kepada awak media di Jakarta, sehari setelah penembakan itu.

Fery Santoro dalam bukunya mengungkap secara detail kisah penyanderaan bermula. Saat hari kejadian penyanderaan, para anggota GAM menghadang mobil Kijang lalu masuk ke dalam mobil yang ditumpangi Ersa, Ferry dan penumpang lain. Ersa yang duduk di kursi depan ditarik dan didorong untuk kemudian duduk di kursi paling belakang. Begitu pula dengan sang sopir.

Salah satu anggota GAM mengambil kemudi, satunya duduk di depan. Safrida dan Soraya duduk di tengah, diapit dua personel GAM. Ersa, Rahmatsyah, Ferry, dan satu anggota GAM duduk berdesakan di belakang.

Mata mereka ditutup dan baru dibuka saat tiba di lokasi tujuan—hamparan sawah yang sangat luas. Kelimanya tak tahu mereka ada di mana. Mereka lalu diinterogasi. Usai diinterogasi, mereka diajak berjalan menelusuri sawah, lalu ke perbukitan dan gunung di ujungnya. Sampai tibalah mereka di satu gubuk. Di gubuk itu, Safrida diinterogasi lagi. GAM curiga ia adalah mata-mata. Safrida adalah istri tentara, begitu juga adiknya, Soraya.

Mobil Kijang ditinggalkan, suatu hari, ia ditemukan TNI di tengah kebun sawit dan ditutupi semak-semak. Pada Kamis, 3 Juli 2003, Ersa diberi kesempatan untuk bicara dengan rekannya di RCTI. Ia memberitahu bahwa mereka dalam keadaan sehat. Ia juga meminta rekannya menyampaikan kabarnya kepada keluarga di Jakarta.

Mereka juga sempat bertemu dengan Ishak Daud, sang Panglima. Lewat buku Catatan Harian Sandera GAM: Kisah Nyata Safrida dan Soraya, Safrida menggambarkan Ishak sebagai sosok yang tenang dan sopan. Ishak memperlakukan mereka dengan baik.

Tepat sepekan setelah penculikan, 6 Juli 2003, Ishak menggelar konferensi pers dengan RCTI guna memberitahu publik bahwa Ersa, Ferry, dan tawanan lainnya dalam keadaan sehat dan diperlakukan dengan baik. Mereka dibolehkan bicara apa saja, kecuali satu hal, memberitahu di mana mereka berada.

Pada hari itu juga, mereka diberi kesempatan menelepon keluarga mereka. Ersa menelepon anaknya. “Apa kabar, Nak? Gimana SPMB-nya? Udah mulai ujiannya?” ia langsung menghujani anaknya dengan pertanyaan. “Baik-baik di rumah, dijaga Inang [ibu] di rumah ya. Jangan nakal-nakal,” ujar Ersa menutup pembicaraan.

Panglima GAM Wilayah Pereulak, Aceh Timur Ishak Daod menyetujui pembebasan dengan syarat gencatan senjata selama dua hari di lokasi pembebasan tawanan. Tapi pihak TNI tak setuju. Mereka meminta para tawanan diletakkan di satu tempat, lalu dijemput. Sementara pihak GAM bersikeras untuk menyerahkan langsung.

Pada 17 Desember 2003, Rahmatsyah, sang sopir Ersa dan Ferry dibebaskan. Bebasnya sopir memberi harapan bagi keluarga dan pihak RCTI. Mereka yakin Ersa dan Ferry juga akan segera dibebaskan.

Pada Sabtu, 27 Desember, Ishak Daod bilang akan menyerahkan tawanan lewat TNI. Namun, sampai Senin pagi, 29 Desember 2003, belum juga ada kesepakatan antara TNI dan GAM. Komando Operasi TNI masih meminta GAM untuk meletakkan para tawanan di satu tempat saja. Sementara GAM bersikeras untuk menyerahkan langsung.

Siang harinya, terjadi kontak senjata antara GAM dan TNI di Desa Kuala Manihan, Simpang Ulim, Aceh Timur. Ersa ada di lokasi, bersama sejumlah anggota GAM. Naas, Ersa tertembak dan tak selamat bersama satu anggota GAM. Dua peluru TNI menembus leher dan dada Ersa.

Begitulah kisah tewasnya jurnalis Sori Ersa Siregar reporter senior RCTI yang selama 325 hari berada dalam pasukan GAM. Demikian jawaban saya, semoga bermanfaat.

( iskandar norman)

Sumber Fb Ar Rijal

Aceh Bukan Indonesia.

Jikalau aceh adalah indonesia, maka arab saudi telah memberi izin pemerintah indonesia mengelola aset aceh.

Maka sebab musabbab inilah indonesia telah berusaha banyak kali untuk mengambil alih aset aceh di arab. Bukan semata² karena haus uang, tapi dengan wakaf ini membuktikan aceh bukan indonesia.

Indonesia adalah negara baru, yang lahir setelah 1945. Sedangkan kerajaan aceh, telah mengukir kejayaan sebelum indonesia ada. Bahkan, sempat menjadi kerajaan kepercayaan turki utsmani untuk wilayah asia tenggara. 

Begitu juga halnya dengan abang kita #palestine . Israel adalah negara baru, dan palestina telah ada ribuan tahun yang lalu. Kita patut memanggilnya abang, sebagaimana indonesia memanggil adik untuk negara malaysia, walaupun hanya selang beberapa tahun deklarasi pembentukan. Sedangkan aceh dan palestina di selangi oleh ribuan tahun, walaupun hari ini kita senasib, di tindas oleh negara yang baru lahir. 

Negara baru, dengan undang² baru. Memaksa orang lain menjadi bagian dari dia, kemudian memaksa orang lain mengikut undang² buatan bapak dia. Kan tidak logik. Padahal kita dari dulu di atur dengan islam, bukti masih tersimpan di dalam muzium malaka. Dengan nama kitab perundangan "mukuta alam al asyi"

Bukti memaksa, kalau kita tidak ikut akan di penjara. Kalau kita melawan, akan di bunuh beramai ramai. Tak kira dia ulama atau pejuang bersenjata. Tak kira anak kecil atau orang dewasa.

Tapi tak mengapalah, ini periode kejayaan anda. Karena periode kejayaan islam telah berlalu. Dan menanti datang kembali. Sekarang buatlah sesuka hati, mumpu masih berkuasa. 

Sumber Fb Ar Rijal

Sejarah Kesultanan Aceh menutup diri dari pengkabaran Injil.

Sejarah Kesultanan Aceh menutup diri dari pengkabaran Injil karena terjadi pembunuhan massal dan pengusiran muslim dari andalusia ( Spanyol )

Manuskrip ini memuat susunan Pemerintahan Kerajaan Aceh pada Masa Sultan Iskandar Muda. Manuskrip ini milik University Kebangsaan Malaysia yang belum dikatalogkan.

Kanun Meukuta Alam sebagai peraturan undang-undang Kesultanan Aceh Darussalam tertulis sekitar 3 (tiga) Pasal dalam hubungan dengan antara muslim dengan agama lain yang tidak menguntungkan bagi orang di luar Islam, antara lain:

1. Jikalau orang luaran yang lain agama dari pada agama Islam yang lain pada orang hindi tiada boleh di terima oleh orang negeri tinggal duduk di dalam kampungnya melainkan di suruh balik ke laut kedalam tempatnya (Pasal 21);

2. Jikalau orang lain agama itu hendak tinggal juga duduk di darat kedalam kampung orang islam kalau dapat celaka mati atau luka atau kena rampas hartanya dalam kampung itu tempat dia bermalam sama ada orang dalam kampung itu yang buat aniaya atau lain orang jahat kalau mati saja luka luka saja kalau dirampas hartanya habis saja tiada diterima pengaduannya oleh Raja atau Hulubalang sebab dari pada taksirnya sendiri punya salah (Pasal 22);

3. Adapun orang yang menerima pada orang yang lain agama itu tinggal duduk bermalam pada kampungnya contoh kesalahan kepada ulama kena kafarat denda kenduri memberi makan sidang jumat (Pasal 23);

Meskipun ketika Belanda telah berkuasa di Aceh, hubungan antara itu masih tegang di pedalaman. Terutama di wilayah-wilayah yang masih jauh dari jangkauan kekuatan militer Belanda. Seperti pembunuhan dua orang Perancis di Teunom yang bermaksud berbisnis emas akibat perbenturan nilai dimungkinkan oleh keadaan.

Repost Wall Atjeh

43 Tahun Lalu, Kisah Tgk Hasan Tiro Deklarasikan Aceh Merdeka

Tgk Hasan Muhammad Di Tiro, saat berada di Aceh setelah damai, foto diambil Februari 2010. Dok: pribadi

Hari Ulang Tahun (HUT) atau Milad Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ke-43 tak lagi diperingati dengan upacara bendera bulan bintang di hutan-hutan. Tapi, sebagian mantan kombatan GAM memperingatinya dengan doa bersama di makam Deklarator GAM, Tgk Hasan Muhammad Di Tiro, Gampong Manggra, Kecamatan Indrapuri Aceh Besar, Rabu (4/12).

Aceh telah damai, sejak kesepakatan menghentikan konflik ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dan GAM di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005 silam.

Bagaimana Tgk Hasan Tiro memulai pemberontakan? Apa pemicunya? Dan bagaimana kisah akhir hayatnya? acehkini merangkumnya, diperkaya dengan dokumen foto-foto beliau. Berikut kisahnya, sebagian diceritakan Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al Haythar, karib seperjuangannya dulu.

Tgk Daud Beureueh, saat turun gunung. Dok. istimewa/acehmagazine

Bermula dari konflik Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pada 21 September 1953, setelah Tgk Daud Beureueh menyatakan Aceh menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia, mengikuti jejak Kartosoewirjo di Jawa Barat. Perlawanan bersenjata dimulai.

Teungku Mahmud, Ayahnya Tgk Malik Mahmud yang tinggal di Singapura, terlibat langsung mendukung Daud Beureueh, jabatannya sebagai duta. Rumahnya menjadi tempat singgah bagi tokoh-tokoh yang ke luar negeri mencari perbekalan perang dan membangun diplomasi dengan negara luar. Kerap menjadi tempat mengadakan rapat-rapat. Tak heran, rumah selalu ramai dan jadi terminal bagi orang Aceh yang ke sana. “Rumoh di Singapura lagee meunasah (seperti meunasah),” kisah Tgk Malik.

Kala itu, Tgk Malik masih berusia 14 tahun, anak sekolahan. Banyak merekam perbincangan rekan ayahnya, membuat Malik muda paham mendalam tentang Aceh dalam perjuangan dan politiknya. Perlahan dia tertarik, dan karena masih muda, menyimpan hasratnya untuk ikut serta.

Malik muda sering mendapat tugas membaca surat yang datang dari para tokoh gerakan. Dia disuruh baca oleh ayahnya, setelah itu dia juga menulis balasan, sesuai dengan perintah sang Ayah. Juga bertugas sebagai pencuci foto kegiatan DI/TII di Aceh. Dia banyak melihat gambar ketika foto sudah jadi.

Tgk Hasan Di Tiro dikenal Tgk Malik pertama kali lewat surat menyurat dengan ayahnya. Tgk Hasan Tiro, saat itu kuliah di Fakultas Hukum, Universitas Columbia, Amerika Serikat. Sambil belajar, dia juga bekerja pada dinas penerangan delegasi Indonesia di PBB.

Hasan Tiro muda bersama Ummi Potjut Fatimah. Foto repro: Suparta dari dokumen pribadi

Sebuah kejadian pembunuhan ratusan masyarakat Aceh dalam perang DI/TII di Aceh mengubah hidupnya, pada 1954. Insiden itu dikenal sebagai tragedi Pulot Cot Jeumpa, di kawasan Leupung Aceh Besar. Saat itu, ratusan warga dibunuh tentara pemerintah karena dikaitkan dengan pemberontakan DI/TII. Peristiwa diberitakan beberapa media nasional seperti Indonesia Raya. Lalu ditulis kembali oleh media terbitan luar negeri sepeti New York Times, Washington Post yang terbit di Amerika Serikat.

Hasan Tiro menilai pembunuhan massal itu sebagai bentuk genosida. Dia melancarkan protes ke pemerintah Indonesia, mengirim ultimatum kepada Perdana Menteri (PM) Indonesia, Ali Sastroamidjojo, yang dianggapnya telah bertindak fasis. Surat terbuka tersebut kemudian membuat heboh Indonesia, apalagi surat itu disiarkan oleh beberapa surat kabar Amerika dan beberapa surat kabar di Indonesia terbitan Jakarta, seperti Abadi, Indonesia Raya, dan Keng Po.

Tgk Hasan Tiro (tengah), Oktober 2008. Foto: Suparta

Dalam surat itu, secara terang-terangan Hasan Tiro mengatakan bahwa kabinet Ali sastroamidjojo, telah menyeret bangsa Indonesia ke dalam lembah reruntuhan ekonomi, politik, perpecahan, dan perang saudara. Bahkan Hasan Tiro melaporkan kejadian itu ke agenda PBB.

Pemerintah Indonesia kemudian mencabut kuasa diplomat Tgk Hasan Tiro. Tak lama kemudian beliau balik arah, mendukung DI/TII, lalu menjadi Menteri Berkuasa Penuh dan Duta Besar Republik Islam Indonesia/Negara Islam Indonesia di PBB dan Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia pernah meminta agar Tgk Hasan Tiro diekstradisi, tapi beliau mendapat jaminan dari pemerintah Amerika Serikat.

Tgk Hasan Tiro (tengah). Foto repro: Suparta dari dokumen pribadi

Pemerontakan DI/TII berakhir dengan damai, tatkala Daud Beureueh bersedia turun gunung, pada 9 Mei 1962, beserta pasukan setianya yang dipimpin oleh Teungku Ilyas Leube. Daerah Aceh kembali seperti semula, bahkan berstatus Istimewa.

Sejak itu, Tgk Hasan Tiro makin intens mengkaji sejarah Aceh. Beliau hidup mapan di New York sebagai pengusaha, bahagia bersama istrinya Dora dan anak semata wayangnya, Karim Tiro. Seperti ditulis dalam catatan hariannya, The Price of Freedom: The Unfinished Diary, meski menjadi incaran Pemerintah Indonesia, dia merasa menjadi pebisnis sukses yang berhasil masuk lingkaran pemerintahan di banyak negara, seperti AS, Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan. Perusahaannya bergerak di bidang petrokimia, pengapalan, konstruksi, manufaktur, industri pengolahan makanan, dan penerbangan.

***

Milad GAM diperingati di Libya. Foto repro: Suparta dari dokumen pribadi

Tgk Malik Mahmud bertemu muka pertama kali dengan Tgk Hasan Tiro, pada 1963, saat Hasan Tiro ke Singapura dan menginap di rumah. Mereka banyak berdiskusi soal Aceh. Malik sudah tahu semua sebelumnya, membuat diskusi semakin hangat saja. “Saya tertarik penampilannya, sopan, wibawa, kharismatik. Saya banyak belajar dari dia,” kata Malik.

Selepas konflik DI/TII di Aceh, Tgk Malik sibuk membantu ayahnya mengembangkan bisnis. Begitu juga Tgk Hasan Tiro yang membangun bisnis di Amerika Serikat. Tapi hubungan keduanya tetap lanjut dalam surat menyurat.

Tgk Hasan Tiro yang tidak bisa pulang ke Aceh karena masih dianggap bermasalah. Beliau terus berusaha untuk pulang ke Aceh, sampai menemukan jalan lewat jalur bisnis. Tokoh Aceh saat itu, Hadi Thayeb dan Raman Ramli (dubes Indonesia untuk AS) mencoba memfasilitasi. Lalu pada awal tahun 1969, Tgk Hasan Tiro pulang ditemani oleh Tgk Amir Mahmud, abang kandung Tgk Malik. Mereka pulang dengan jalur resmi dan formal, sampai menjumpai Presiden Soeharto.

Tgk Hasan Tiro saat pulang ke Aceh, 1969. Foto repro: Suparta dari dokumen pribadi

Setelah itu, Tgk Hasan Tiro kembali ke Amerika Serikat. Setahun kemudian mau kembali lagi ke Aceh, tapi tak mendapat izin pemerintah Indonesia. “Saya bilang, kalau tak dikasih pulang dengan legal, pulang dengan illegal,” kenang Tgk Malik.

Sampai kemudian pada 1974, saat Tgk Zainal Abidin, abang Tgk Hasan Tiro meninggal dunia. Dengan alasan itu, beliau mendapat izin membezuk, asal tak menyentuh sisi politik. Dari Amerika, Tgk Hasan Tiro menuju ke Kuala Lumpur dan di sana Tgk Malik sudah menunggu.

Tgk Hasan Tiro di Swedia. Foto repro: Suparta dari dokumen pribadi

Dari Kuala Lumpur mereka menuju Medan, Sumatera Utara. Di sana, Tgk Muhammad Usman Lampoh Awe sudah menunggu dengan dua mobil. Mereka kemudian menuju ke rumah Zaini Abdullah di Kuala Simpang. Saat itu, Zaini berprofesi sebagai dokter di Puskesmas setempat. Malam itu mereka berbagi cerita, diselingi canda tawa sampai pagi. Banyak warga berkumpul, semua bicara perang, semua menginginkan kembali adanya gerakan kemerdekaan. “Nyoe woe ken untuk meu prang (ini kembali bukan untuk berperang),” kata Tgk Hasan Tiro kala itu.

Dalam perjalanan sepanjang Medan-Pidie, mereka kerap singgah di warung-warung. Tgk Malik mengingat, Tgk Hasan Tiro saat itu memakai peci dengan baju safari kuning. Juga memegang tongkat. Di mana pun mereka singgah selalu ramai disambut warga.

Di Pidie mereka diikuti intel pemerintah. Di sela-sela senda gurau, banyak orang bertanya, “Teungku, pajan ta meu prang lom (kapan kita perang lagi),” kenang Tgk Malik.

Dalam sebuah upacara Milad GAM. Foto repro: Suparta dari dokumen pribadi

Setelah kepulangan itu, mereka kerap bertemu di Singapura dan membahas politik Aceh. Beberapa tokoh dari Aceh juga datang. Sampai kemudian sebuah kesimpulan diambil, bahwa gerakan kemerdekaan harus dideklarasikan. Persoalan ketidakadilan dan kesejahteraan yang belum didapat warga Aceh menjadi dasar utama, berbanding terbalik dengan kekayaan alam Aceh.

Tgk Hasan Tiro terus mencoba pulang kembali ke Aceh, tapi belum berhasil. Baru pada 30 Oktober 1976, beliau berhasil masuk Aceh dengan sebuah kapal motor kecil melalui perairan Pasi Lhok, Kecamatan Kembang Tanjong, Pidie.

Sejak itu, Tgk Hasan Tiro naik gunung, hingga akhirnya mendeklarasikan Aceh Merdeka pada 4 Desember 1976. Beliau juga membentuk kabinet yang terdiri dari Muchtar Hasbi, Zaini Abdullah, Husaini Hasan, Zubir Mahmud, Amir Ishak, Tengku Ilyas Leubè, Tengku Muhammad Usman Lampoih Awe, Malik Mahmud, Amir Rasyid Mahmud, dan komandan tentara Daud Husin alias Daud Paneuk serta Keuchik Umar.

Seusai Deklarasi Aceh Merdeka di Pidie. Foto repro: Suparta dari dokumen pribadi

Walhasil, Tgk Hasan Tiro menjadi buruan kelas wahid pasukan keamanan pemerintah. Dia dicap pemberontak yang merongrong stabilitas keamanan Indonesia. Tiga tahun lamanya, Tgk Hasan Tiro bergerilya, memimpin pasukannya di belantara Aceh. Pada 28 Maret 1979, beliau meninggalkan Aceh melalui sebuah pelabuhan kecil di pesisir Jeunieb, Bireuen. Ia kembali ke Amerika Serikat, hingga akhirnya menetap di Alby, Norsborg, Swedia. Beliau memimpin pemberontakan dari sana.

Sebagai salah seorang Menteri atau Meuntro dalam kabinet GAM, Tgk Malik Mahmud mendapat tugas berat. Keberadaannya di Singapura yang berbatas langsung dengan Indonesia membuatnya jadi penghubung antara Wali Nanggroe Tgk Hasan Tiro dan para gerilyawan. “Jika Wali berhalangan, saya yang menjalankan tugas,” jelasnya.

Kegiatan di Maktabah Tazzura, Libya. Foto repro: Suparta dari dokumen pribadi

Tugas Tgk Malik mulai dari memasok senjata sampai merekrut pasukan untuk dilatih. Beliau bertugas mengirim pasukan untuk belajar militer di Maktabah Tazzura, Libya. Bersama Tgk Hasan Tiro, beliau pun sering ke sana.

Konflik terus terjadi di Aceh, 29 tahun lamanya setelah GAM dideklarasikan. Damai kemudian diraih dalam perundingan di Helsinki, Finlandia.

Tgk Hasan Tiro bersama rekan-rekannya. Foto repro: Suparta dari dokumen pribadi

***

Usai Damai Aceh disepakati. Tgk Malik lebih dulu pulang ke Aceh pada 19 April 2006. Tgk Hasan Tiro kemudian menyusul pada 11 Oktober 2008. Saat itu puluhan ribu orang dari berbagai kabupaten//kota berbondong-bondong datang ke Banda Aceh, memenuhi Bandara Sultan Iskandar Muda dan Masjid Raya Baiturrahman. Wali Hasan Tiro pulang melalui Malaysia, dijemput sejumlah sahabatnya.

Tgk Hasan Tiro saat pulang ke Aceh usai konflik, 11 Oktober 2008. Foto: Suparta

Suparta, kini fotografer acehkini, turut menjemput Tgk Hasan Tiro di Malaysia. Dok. Pribadi

Di Masjid Raya Baiturrahman, Wali Hasan Tiro menyampaikan amanahnya, dibacakan Tgk Malik Mahmud. “Biaya perang mahal, biaya memelihara perdamaian juga lebih mahal. Maka dari itu, peliharalah damai untuk kesejahteraan kita semua.”

Bagi Tgk Hasan Tiro, kepulangannya ke Aceh adalah janji yang ditunaikan sekaligus menumpahkan kerinduan pada tanah leluhur. “Saya akan segera kembali begitu misi terlaksana dengan sempurna,” tulis Tgk Hasan Tiro dalam The Price of Freedom: the Unfinished Diary.

Beliau sempat tinggal selama dua minggu di Aceh, mengunjungi sejumlah kawasan sejarah dan makam leluhurnya. Selanjutnya, kembali lagi ke Swedia. Setahun kemudian, Tgk Hasan Tiro pulang lagi ke Aceh dan menetap, tinggal di sebuah rumah kawasan Lamteumen, Banda Aceh.

Tgk Hasan Tiro bersama Karim Tiro dan Meuthia. Foto: Suparta

Usia lanjut dan faktor kesehatan, Tgk Hasan Tiro mangkat pada 3 Juni 2010, setelah beberapa hari dirawat di Rumah Sakit Umum dr Zainoel Abidin, Banda Aceh. Ribuan pelayat mengantar Hasan Tiro ke tempat peristirahatan terakhirnya, di Gampong Manggra, Indrapuri, Aceh Besar. Beliau dimakamkan tepat di sebelah makam leluhurnya, Pahlawan Nasional dari Aceh, Tgk Thik Di Tiro atau Wali Nanggroe pertama.

Tgk Hasan Tiro dan Tgk Amir Maumud (duduk) saat pulang ke Aceh. Foto: Suparta

Dalam ceramah yang sendu melepas jenazah Hasan Tiro, ulama Aceh Tengku Muhibuddin Waly berkata, "Semoga kita semua menjaga amanah Wali untuk terus menjaga perdamaian abadi di Aceh.”

Sampai 14 tahun lebih lahirnya damai di Aceh, semua sepakat mengenang Milad GAM dengan doa-doa, bukan lagi senjata. []

Tgk Hasan Tiro wafat 3 Juni 2010, jenazahnya disalatkan di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Foto: Suparta 

Sumber Kumparan